Rekomendasi Sanksi kepada 58 Hakim, KY Sebut Respon MA Tidak Konsisten

KABARHUKUM-Jakarta | Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 orang hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Adapun rinciannya, yaitu: 39 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi ringan (67,24%), 14 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi sedang (24,134%), dan 5 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat (8,62%).

“Rekomendasi sanksi ini merupakan hasil pemeriksaan melalui proses sidang pleno dengan putusan 36 berkas dinyatakan terbukti melanggar KEPPH dan 165 laporan tidak terbukti melanggar KEPPH,” ujar Juru Bicara KY Farid Wajdi, Selasa (16/1/2018).

Jenis Pelanggaran KEPPH

Dari 58 hakim terlapor yang direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi, Farid menyebut jenis pelanggaran terbanyak yang dilakukan adalah disebabkan kesalahan ketik (typo error), yaitu sebanyak 20 hakim terlapor (34,48%) dan bersikap tidak profesional yang dilakukan 19 hakim terlapor (32,76%).

Kemudian di bawahnya secara berurut adalah bersikap tidak adil atau imparsial yang dilakukan oleh 9 hakim terlapor (15,52%), berselingkuh dilakukan oleh 7 hakim terlapor (12,07%), tidak menjaga martabat dilakukan oleh 1 hakim terlapor (1,72%), narkoba dilakukan oleh 1 hakim terlapor (1,72%), dan rangkap jabatan karena hakim terlapor tersebut menjadi hakim mediator sekaligus ketua majelis untuk perkara yang sama, dilakukan oleh 1 hakim terlapor (1,72%).

Wilayah Pengadilan Terbanyak Direkomendasikan Sanksi

Adapun Hakim terlapor yang direkomendasikan dijatuhi sanksi mayoritas berasal dari provinsi Jawa Timur, yaitu 13 hakim terlapor (22,41%). Kemudian sebanyak 8 hakim terlapor (13,79%) berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya disusul 6 hakim terlapor (10,34%) dari Sumatera Utara; 4 hakim terlapor (6,90%) dari DKI Jakarta; 4 hakim terlapor (6,90%) dari Bali; 4 hakim terlapor (6,90%) dari Kalimantan Barat; 3 hakim terlapor (5,17%) dari Aceh; 3 hakim terlapor (5,17%) dari Riau; 3 hakim terlapor (5,17%) dari Jawa Tengah; 2 hakim terlapor (3,45%) dari Jambi, dan 2 hakim terlapor (3,45%) dari Sulawesi Selatan.

Sementara lainnya, yaitu 1 hakim terlapor (1,72%) dari Sumatera Barat; 1 hakim terlapor (1,72%) dari Sulawesi Tenggara; 1 hakim terlapor (1,72%) dari Nusa Tenggara Barat; 1 hakim terlapor (1,72%) dari Maluku Utara; 1 hakim terlapor (1,72%) dari Lampung, dan 1 hakim terlapor (1,72%) dari Kalimantan Selatan (lihat infografis 7).

Berdasarkan hal itu, KY mencatat bahwa urutan daerah yang terbanyak menyampaikan laporan dugaan pelanggaran KEPPH ke KY tidak selalu sama dengan urutan daerah yang terbanyak direkomendasikan sanksi. Semisal, DKI Jakarta yang selalu menempati urutan pertama untuk wilayah terbanyak yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran KEPPH, tetapi justru ada di urutan keempat untuk wilayah yang terbanyak direkomendasi sanksi.

Sementara Jawa Timur ada di urutan kedua yang terbanyak menyampaikan laporan dugaan pelanggaran KEPPH ke KY, tetapi ada di urutan teratas untuk wilayah yang terbanyak direkomendasikan sanksi.

Respon MA terhadap Usulan Penjatuhan Sanksi KY

Farid juga menjelaskan, dari 58 hakim terlapor yang diusulkan untuk direkomendasikan dijatuhi sanksi oleh KY, KY telah menyampaikan surat rekomendasi sanksi ke MA terhadap 42 hakim terlapor, sementara 16 hakim terlapor lainnya masih dalam proses pengurusan administrasi di KY.

Untuk respons MA terhadap rekomendasi sanksi KY dari 42 hakim terlapor adalah sebagai berikut: terhadap 9 hakim terlapor dijawab oleh MA bahwa rekomendasi dapat ditindaklanjuti, sementara terhadap 33 hakim terlapor dijawab bahwa rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Menurut Farid, adapun alasan MA merespons bahwa rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah sebagai berikut: terkait teknis yudisial, namun MA menjadikan hal tersebut sebagai catatan sebanyak 7 hakim terlapor; KY tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas butir 8 dan 10 dan seharusnya KY mengusulkan pemeriksaan bersama kepada MA sebanyak 7 orang juga; KY tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan dan substansi putusan sebanyak 6 orang; dan terkait teknis yudisial dibicarakan oleh Tim Penghubung MA dan KY sebanyak 4 hakim terlapor. “Terakhir, MA belum merespon atau menjawab terhadap 9 hakim terlapor,” ujarnya

Berdasarkan data di atas, KY mencermati bahwa ada ketidakkonsistenan MA dalam merespon usulan sanksi KY untuk tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan teknis yudisial. Apakah MA menjadikan hal itu sebagai catatan, ataukah juga dibicarakan oleh Tim Penghubung KY, atau bahkan meminta KY untuk mengusulkan pemeriksaan bersama jika masih terdapat perbedaan tafsir soal perilaku atau teknis yudisial.

Farid menilai, respons MA tersebut menunjukkan bahwa MA seperti tidak memiliki standar kualifikasi yang pasti dan jelas untuk menjawab usulan sanksi dari KY. “MA seharusnya tidak menjawab adanya perbedaan perlakukan, seperti menjadikan hal itu sebagai catatan, ataukah juga dibicarakan oleh Tim Penghubung KY, atau bahkan meminta KY untuk mengusulkan pemeriksaan bersama,” kata Farid.

Menurut Farid, MA sepatutnya merespon dengan satu jawaban yang memang menunjukkan adanya upaya atau kesepakatan MA dan KY dalam menyelesaikan persoalan tafsir teknis yudisial dengan perilaku tersebut. Hal ini karena butir yang dinyatakan terbukti dan diusulkan oleh KY ke MA untuk dijatuhi sanksi, kemudian direspon MA, secara umum adalah selalu butir 8 (berdisiplin tinggi) dan 10 (profesional) dari KEPPH.

Meski MA menunjukkan ketidakkonsistenan dalam merespon usulan penjatuhan sanksi, tetapi menurutnya masih ada “oase” bagi KY dan masyarakat terkait dengan penegakan etik, yaitu MA menunjukkan itikad baik dengan mengajak KY untuk membahas perbedaan tafisr teknis yudisial dengan perilaku dalam pembicaraan Tim Penghubung MA dan KY.

Namun, lanjut Farid, yang perlu menjadi catatan adalah temuan pelanggaran yang disebut dengan istilah teknis yudisial. Karena selain KY dan MA perlu membahasnya secara bersama-sama, baik melalui Tim Penghubung KY-MA, maupun melalui pemeriksaan bersama, temuan pelanggaran teknis yudisial juga harus diseriusi melalui proses pembinaan. “Artinya, pelanggaran ini tidak hanya dijadikan catatan, melainkan juga dilakukan pembinaan,” kata Farid.

Farid menyebut, pemberian sanksi kepada hakim terlapor penting dilakukan sebagai bagian pendidikan etika sejak dini dan berkelanjutan. Ia mengatakan,jangan ada kesan MA menggunakan teknis yudisial sebagai bunker atau tameng untuk melindungi hakim yang berpotensi melanggar kode etik secara berulang-ulang.

Menurutnya, polemik ranah perilaku vs teknis yudisial atas usulan penjatuhan sanksi dari KY justru merugikan pencari keadilan, dan penegakan hukum serta mendelegitimasi perwujudan semangat peradilan bersih dan bermartabat. “Tidak boleh ada kebijakan sekecil apapun baik dari KY maupun MA, seolah memberi ruang kepada siapapun untuk menggunakan “teknis yudisial” sebagai cara menghindar dari sanksi etika. Mengabaikan aspek etika, berarti membuka ruang potensi pelanggaran etika oleh para hakim yang terbuka. Padahal etika merupakan kunci kendali dalam berperilaku,” ujarnya.

Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

KY merekomendasikan 5 hakim terlapor untuk dijatuhi sanksi berat dengan rincian 2 hakim terlapor direkomendasikan sanksi berpa hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun; 1 hakim terlapor direkomendasikan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat, dan 2 hakim terlapor direkomendasikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

Dijelaskan oleh Farid, untuk penjatuhan sanksi berat berupa pemberhentian, maka hakim terlapor akan diajukan ke Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). MKH merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk penjatuhan sanksi berat.

Farid membeberkan, terhadap 3 hakim terlapor yang direkomendasikan untuk diajukan ke MKH, hanya 2 hakim terlapor yang ditindaklanjuti dan oleh MA dan sidang MKH-nya telah dilaksanakan. Sementara untuk 1 hakim terlapor dijawab MA dengan telah menindaklanjutinya melalui penjatuhan sanksi pemberhentian sementara sejak hakim terlapor tersebut ditahan.

Sepanjang 2017, telah dilaksanakan 3 kali sidang MKH karena kasus penyuapan (1 laporan) dan perselingkuhan (2 laporan). Terkait kasus penyuapan merupakan sidang MKH lanjutan di tahun 2016.(*)

 

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda