JR Saragih pun Menangis…

JR Saragih tampak menangis saat menerangkan argumentasinya melawan putusan KPU Sumut yang mengeliminasi pencalonannya. (foto: screenshot-facebook/relawansumut)

KABARHUKUM-MEDAN | Jopinus Ramli (JR) Saragih tak dapat menahan emosi saat menerangkan argumentasinya soal keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut yang mengeliminasi pencalonan dirinya dalam Pilgubsu 2018. JR menangis dan terlihat terbata-bata di hadapan para wartawan setelah Rapat Pleno Penetapan Calon Gubsu-Wagubsu 2018 di Grand Ballroom, Hotel Grand Mercure, Medan, Senin (12/2/2018)

“Dan saya juga mohon kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara. Ada lebih dari 2 juta pecinta JR…,” kata JR yang tampak emosional dan tak bisa menahan air mata yang jatuh dari matanya saat sampai pada kalimat itu. Para pendukungnya, dan calon wakilnya, Ance Selian, pun berusaha menenangkan dan menguatkan JR.

“Saya minta sama semua pecinta JR-Ance, tetap kita melakukan yang terbaik dan tak ada satupun yang boleh ribut,” kata dia sambil menangis. “Biarkan hukum yang berjalan.”

Sebelumnya, JR juga berkata, dia dan timnya akan menyusun gugatan yang pertama kali akan diajukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

JR berargumen, dia sudah mengantongi keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun 2015, putusan Mahkamah Agung yang menyatakan ijazah dan legalisir ijazahnya adalah sah, legalisir ijazah dan NEM pada 19 Oktober 2017 oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan surat konfirmasi dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada DPP Partai Demokrat 19 Januari 2018 dengan tembusan KPU dan Bawaslu yang mengatakan legalitas ijazah JR.

Lalu, menurut JR, tanggal 22 Januari 2018 KPU membuat surat dan dibalas tanggal 22 Januari 2018. Padahal, klarifikasi oleh KPU sudah berakhir tanggal 20 Januari 2018. Dalam surat jawaban bertanggal 22 Januari 2018 yang diteken oleh Sekretaris Disdik DKI Jakarta itu, JR mengatakan, Sekretaris Disdik DKI mengatakan kalau legalisirnya bermasalah. “Bukan ijazahnya yang dipermasalahkan tapi legalisirnya. Tapi tanggalnya 22 (Januari 2018), sudah lewat batas waktu. Jadi yang mana yang mau kita percaya sekarang ini,” kata JR sambil memerlihatkan berkas-berkas yang dimaksud kepada wartawan.

Sementara sebelumnya, JR mengaku sudah mengirim surat dari Dinas Pendidikan ke KPU tanggal 19 Januari 2018. “Surat Kepala Dinas tanggal 19 Januari mengatakan, ijazah tersebut dilegalisir oleh Kepala Dinas,” tegas JR. “Kepala Dinas menyatakan, ijazah itu ada.” (*)

ARTIKEL TERKAIT