Pilkada 2018, Komnas HAM: Suket Bisa Jadi Pengganti e-KTP, Asalkan…..

Ilustrasi Surat Keterangan Domisili.

KABARHUKUM-Jakarta | Surat keterangan (suket) bisa menjadi syarat untuk ikut memberikan hak pilihnya di pilkada mendatang walapun belum memiliki E-KTP.

Demikian dijelaskan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Khairiansyah di Jakarta, Senin (12/2/2018).

Namun permasalahannya, kata Khairiansyah, untuk bisa mendapatkan surat keterangan masyarakat harus terdata terlebih dahulu di Kemendagri. Terkait hal ini, Komnas HAM sudah berkoordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait masyarakat yang belum terdata. “Apabila tidak ada datanya berarti masyarakat tidak bisa mendapatkan surat keterangan yang berarti tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada nanti,” ujarnya.

Khairiansyah menambahkan, permasalahan tersebut sudah terjadi pada 2015-2017. Tentunya dalam hal ini Komnas HAM. Karena itu pihaknya mendesak untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu ada kebijakan baru untuk menghindari kesalahan teknis administratif sehingga terhindar dari penggelembungan suara.(*)

ARTIKEL TERKAIT