“Skandal Ijazah” dalam Pilgubsu: Dulu Rudolf Pardede, Kini JR Saragih

Rudolf M Pardede (kanan), JR Saragih (kiri)

KABARHUKUM-MEDAN | Bakal calon Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), JR Saragih, tersangkut masalah legalisir ijazah. Hal ini seperti mengulangi kisah “skandal ijazah” atau bila memakai kata yang lebih asing “ijazahgate” di peta Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) yang awalnya muncul pada kasus Rudolf Mazuoka Pardede, Wagubsu 2003-2006 dan kemudian Gubsu periode 2006-2008. Kasus yang menimpa JR Saragih memang tak bisa dikatakan sama, namun serupa dalam hal yang diperkarakan, yaitu ijazah.

* * *

Pasca wafatnya, HT Rizal Nurdin dalam kecelakaan pesawat Mandala tahun 2005, Rudolf ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas hingga 10 Maret 2006. Namun, isu ijazah Rudolf sudah mengemuka sejak dia masuk dalam bursa pencalonan sebagai calon Wakil Gubsu Rizal Nurdin, sejak 2003 lalu.

Rudolph, putra sulung mendiang pengusaha ternama di Indonesia, TM Pardede itu, dalam perjalanan politiknya, memang kerap disandung masalah ijazahnya. Sorotan utama ijazah Rudolph adalah pada ijazah SMA dan gelar kesarjanaannya. Ijazah Rudolf digoyang sejak ia memutuskan akan maju dalam Pilgbusu 2003.

PP Nomor 151 Tahun 2000 tentang tata cara pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah serta Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang tertuang dalam SK DPRD Sumut No 26/K/2002 yang menjadi payung hukum pemilihan gubernur Sumut ketika itu, mensyaratkan seorang calon kandidat untuk memiliki minimal ijazah SLTA atau yang sederajat.

Dalam berkas administrasi yang diberikan oleh Rudolf ke panitia pemilihan gubernur DPRD Sumut waktu itu, Rudolf tercatat mengantongi surat keterangan nomor 099/102.8/SMUKSI/PD/V/2003 bertanggal 2 Mei 2003 yang berisi tentang perbaikan Surat Keterangan Nomor 094/102.8/SMUKSI/PD/IV/2003 tanggal 26 April 2003 yang mengatakan Rudolf memang benar tamatan SMU Kristen BPK Penabur Sukabumi.

SK ini dibuat oleh Kepala Sekolah SMU tersebut untuk menguatkan surat keterangan sebelumnya (No.094). Ada beberapa revisi, seperti dinyatakan bahwa Rudolf yang merupakan anak dari DR TD Pardede, bersekolah di SMU tersebut sejak tahun 1959 sampai dengan 1962, dan dinyatakan telah lulus ujian.



SK itu sendiri dilengkapi oleh Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No.pol. SKHT: B/694/IV/K.15/2003 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kota Medan Baru. Barang yang dilaporkan hilang terdiri dari seluruh berkas Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Rudolf mulai dari SD, SMP, dan SMA. Menurut pengakuan pengadu bernama Willem Nibezaro, barang itu sendiri hilang pada hari Senin 3 Maret 2003. Berkas itu baru dilaporkan kehilangannya ke tangan polisi sekitar 51 hari sesudahnya, yaitu tanggal 23 April 2003.

SK yang dikeluarkan oleh SMUK BPK Penabur Sukabumi itu kemudian dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Drs Dadang Daily Msi. SK dan legalisir itu sendiri bertanggal 2 Mei 2003.

Berbekal itu, Rudolf kemudian melenggang dalam pemilihan dan memenangkan kontestasi sebagai Wakil Gubsu HT Rizal Nurdin dalam pemilihan bertanggal 26 Mei 2003 di Gedung DPRD Sumut. Di hari-H pemilihan, DPRD Sumut masih didatangi oleh pengunjuk rasa yang mempersoalkan dugaan ijazah palsu Rudolf.

Pasca hari H pemilihan, sesuai tahapan pemilihan, DPRD Sumut memberlakukan uji publik kepada masyarakat terhadap hasil pemilihan selama 3 hari, yaitu 27 – 29 Mei 2003.

Keesokan paginya, 26 Mei 2003, tuntutan datang ke paket pemenang ini. Misalnya kelompok dewan mahasiswa USU yang memilih langsung mengadukan Wagubsu terpilih ke Polda Sumut. Pada 28 Mei 2003, Lembaga Pemantau Parlemen Sumatera Utara (LP2SU) mengirim laporan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam kalimat terakhir laporan itu tertulis, “Bersama ini disampaikan berbagai informasi sebagai bahan pertimbangan dan dasar untuk membatalkan hasil pemilihan tersebut yang cacat hukum”.

Kelompok mahasiswa juga melakukan unjuk rasa ke gedung DPRD Sumut untuk meminta DPRD mengusut kasus ijazah palsu tersebut. Dua gelombang unjuk rasa datang dimulai dari Forum Aliansi Mahasiswa Karya Peduli Sumatera Utara (FAM-KPSU) dan kemudian Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Medan. Setelah mendatangi DPRD Sumut, mereka juga singgah ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk melaporkan hal serupa. Aksi-aksi ini sendiri sempat sampai di Jakarta.

Namun, Rudolf tetap dilantik. Meski demikian, Rudolf tetap digoyang dan menguat setelah setelah Gubsu HT Rizal Nurdin wafat pada September 2005.

Rudolf M Pardede beserta istri sewaktu bertugas sebagai Gubernur Sumatera Utara.
(foto: mikekono.wordpress.com)

Pada Juli 2005, skenario penggembosan Rudolf melalui pengungkitan kasus ijazahgate muncul lagi. Ijazahgate didorong ke gedung DPRD dengan niatan DPRD dapat menelurkan keputusan pembentukan panitia khusus (pansus) ijazah gate.

Paling tidak, dari dua aksi unjuk rasa yang terjadi di gedung DPRD Sumut pada 2005 lalu, menggambarkan hal tersebut. Menariknya, aksi dua demonstrasi ini justru diduga berasal dari “internal” partai PDI Perjuangan dan masyarakat umum. Pertama, dari kelompok yang menamakan dirinya sebagai Keluarga Besar PDI Perjuangan Sumatera Utara (KB PDIP Sumut) dan Forum Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Penegakan Hukum (Fomas-PPH).

Aksi demonstrasi itu membuahkan hasil. Komisi A DPRD Sumut bidang Hukum dan Pemerintahan, melayangkan nota pembentukan pansus kepada pimpinan Dewan.

Konflik internal di tubuh PDIP Sumut tercium ke permukaan. Hal ini tampak dari perang statemen di media yang dilakukan antara kubu yang pro dan kontra dengan Rudolf Pardede yang waktu itu menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut. Sebagian menganggap kasus ijazah gate telah diselesaikan sejak dulu dan berhenti sejak paket pasangan Rizal Nurdin–Rudolf Pardede terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara periode 2003–2008.

Sementara, kelompok lain mendukung pansus dengan alasan pansus itu dapat membersihkan citra PDI Perjuangan Sumut yang selama ini selalu tersangkut dengan kasus ijazah ketua mereka. Menariknya, usulan agar pansus juga mengusut keabsahan ijazah anggota DPRD Sumut, juga mengemuka.

Pansus diusung bukan hanya dengan target politik semata, melainkan juga target untuk memajukan kasus ini ke depan hukum. Namun, di akhir 2007, skenario politik dan hukum itu kandas. Kasus ijazah Rudolf dihentikan penyidikannya oleh kejaksaan.

Rudolf M Pardede sewaktu mendatangi KPU Sumut 2008.

Rudolf pun diberitakan akan maju kembali dalam Pilgubsu 2008. Tapi, PDI Perjuangan tampaknya masih menimbang-nimbang. Belum ada lampu hijau otomatis walau Rudolf berposisi sebagai Ketua DPD PDIP Sumut.

Taufik Kemas (almarhum), Fungsionaris DPP PDI P sekaligus suami penentu kebijakan politik di PDI P, Megawati Soekarnoputri, yang berbicara di depan ratusan massa Baitul Muslimin Indonesia Sumut di aula Institut Agama Islam Negeri Medan (kini Universitas Islam Negeri Medan) pada Sabtu 22 Desember 2007, menyatakan, DPP PDIP belum tentu akan mencalonkan Rudolf sebagai calon gubernur Sumut pada 2008. “Seperti yang dikatakan Bapak Pramono Anung (Sekjen DPP PDIP), semua balon gubsu/wagubsu itu bakal dipolling, bakal disurvei,” kata dia waktu itu.

Sejarah kemudian bercerita, PDIP tak mengusung Rudolf melainkan Mayjen (Purn.) Tritamtomo sebagai Calon Gubsu 2008-2013. Posisinya sebagai Ketua DPD PDIP Sumut pun lepas. Rudolf sendiri sempat datang ke KPU Sumut sewaktu masa pendaftaran calon gubsu. Dia datang sebelum Tri Tamtomo hadir. Suasana waktu itu sempat tegang.

Namun Rudolf tak patah arang. Dia maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan lolos sebagai anggota DPD RI periode 2009-2014. Rudolf juga ingin maju dalam jalur independen di Pemilihan Walikota Medan 2010, tapi tak lolos administrasi dengan pasal yang sama: ijazah.

Begitupun, dengan dinamika politik yang dijalaninya, foto dan nama Rudolf hingga kini tetap terpampang sebagai salah satu Gubernur Sumatera Utara. (*)


Laporan: Tim Redaksi
Sumber: Berbagai sumber.

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda