Pilgbusu 2018

Di Masa Kampanye, Cagubsu Djarot Bagi-bagi Beras Saat Cap Go Meh di Medan

Cagubsu Djarot Syaiful Hidayat sedang membagi beras kepada masyarakat dalam perayaan Cap Go Medah di Vihara Cit Sengkong, Jumat (2/3/2018) [foto: kabarsumut]

KABARHUKUM-MEDAN | Di tengah tahapan masa kampanye Pilgubsu 2018, Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu), Djarot Syaiful Hidayat, membagi-bagi beras kepada masyarakat. Pembagian beras itu seperti terlihat pada acara perayaan Cap Go Meh di Vihara Cit Seng Kong Jl Pancing I, Kelurahan Besar, Medan Labuhan pada Jumat (2/3/2018) kemarin. Dalam pembagian itu, juga dihadiri di antaranya anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Sofyan Tan, Suhu A Beng dan pengurus vihara lainnya.

Foto Djarot sedang membagi beras ini pun tersiar melalui media cetak terbitan Medan. Seperti diketahui, tahapan masa kampanye Pilgubsu berlangsung sejak 15 Februari 2018 – 26 Juni 2018.



Dalam acara Cap Go Meh itu, Djarot memang terlihat jelas membagi-bagi beras kepada masyarakat yang menghadiri kegiatan tersebut di hadapan pengurus Vihara tersebut. “Bantuan yang diberikan tidak memandang batasan suku, agama maupun antargolongan dan semata-mata untuk berbagi kebahagian,” kata Djarot pada acara pembagian itu seperti dikutip dari analisa, edisi Sabtu 3 Maret 2018.

Untuk diketahui, pemberian uang atau materi lainnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), telah dilarang oleh Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, terutama dalam Pasal 187A dan Pasal 73 jo 135A.

Pasal 187 poin A hingga D dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Tak hanya kepada pemberi, penerima uang berbau politik itu juga dikenakan sanksi pidana yang sama dengan pihak pemberi.

Sementara itu Pasal 73 jo 135A Undang-Undang No.10 Tahun 2016 ayat (1) menyebutkan Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Di ayat (2) disebutkan, calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon.

Seperti diketahui, pembagian sembako ke kalangan pemilih di masa kampanye, juga dilakukan masif di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu di mana Djarot merupakan salah satu kontestannya. Badan Pengawas Pemilu Jakarta, waktu itu juga diberitakan telah menerima banyak laporan indikasi money politik berupa pembagian sembako yang diduga dilakukan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang diduga dibagi di dua lokasi di Jakarta Selatan, dua di Jakarta Barat, dan masing-masing satu di Jakarta Utara, Jakarta Timur, serta Kepulauan Seribu. Pendukung pasangan Ahok-Djarot juga ketahuan melakukan aksi bagi-bagi sembako di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, pada Minggu 16 April 2017 lalu. Karena ketahuan, Panwaslu Jakarta pun langsung menghentikan kegiatan bagi-bagi sembako itu. (*)

ARTIKEL TERKAIT