Sekalipun Calon Tunggal, PBB Siap Dukung Kotak Kosong di Pilpres 2019

Ilustrasi kotak kosong.

KABARHUKUM-Jakarta | Partai Bulan Bintang (PBB) tidak akan mendukung koalisi pemerintahan yang mengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, sekalipun jika pemilihan presiden (pilpres) 2019 hanya memunculkan calon presiden (capres) tunggal, PBB siap mendukung kotak kosong.

Penegasan itu disampaikan oleh Ketua PBB Yusril Ihza Mahendra sesaat setelah Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Selasa (6/3) malam WIB. “Kalau pilpres kembali ke calon tunggal atau mengulang 2014, kecenderungan saya adalah PBB lebih baik jadi leader oposisi. Bahkan, kalau calon tunggal, PBB lebih baik dukung kotak kosong saja. Jelas warna PBB seperti apa, jangan tergoda pada kekuasaan,” ujarnya.

Yusril melihat kecenderungan akan adanya calon tunggal pada pilpres 2019 mendatang. Atau setidaknya hanya akan mengulang pilpres 2014 silam, yang hanya mempertontonkan dua pasang calon (paslon) bertarung. Apalagi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga memperbesar kemungkinan adanya calon tunggal.

Akan tetapi, lanjut Yusril, kemungkinan calon tunggal dapat dipatahkan dengan adanya poros ketiga selain poros Jokowi dan Prabowo Subianto. Namun, untuk memunculkan poros baru sangat sulit terjadi. Sebab, berdasarkan hasil Pemilu 2014, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold cukup tinggi, yaitu 20 persen suara.

“Menurut saya, ini tidak masuk akal dan kami kalah di MK meskipun kami tidak setuju hal itu. Kalau misalnya calon tunggal barangkali PBB akan kampanye dukung kotak kosong dan jadi kekuatan oposisi utama di republik ini,” jelasnya. (*)

ARTIKEL TERKAIT