Lowongan CPNS 2018 Dibuka Usai Pilkada, Prioritas Bidang Pendidikan dan Kesehatan

KABARHUKUM | Jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi favorit sebagian masyarakat Indonesia. Karenanya, tidak mengherankan jika momen penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat setiap tahunnya. Dan kabarnya, pemerintah akan kembali membuka pendaftarancalon PNS untuk tahun 2018.

Pada tahun 2018, jumlah CPNS akan diterima lebih banyak sebab untuk kebutuhan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, kecuali Pemprov Kalimantan Utara yang lebih dulu membuka pendaftaran. Informasi yang dihimpun dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) dalam sepekan terakhir menjelaskan, bahwa pendaftaran CPNS akan dibuka setelah rangkaian Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) selesai, Juni 2018.

Menteri PAN-RB, Asman Abnur mengatakan, saat ini pihaknya sedang menghitung kebutuhan PNS secara riil. “Apakah benar yang diajukan sesuai dengan beban kerja, sesuai dengan target. Jadi SDM seperti apa yang dibutuhkan. Ini sedang kami sisir masing-masing kementerian maupun lembaga,” katanya,Selasa (6/3/2018).

Ia juga menegaskan, Pilkada tidak berpengaruh terhadap proses CPNS 2018 ini . “Pilkada jalan, itu kan tidak ada urusan, karena yang mengajukan BKD (Badan Kepegawaian Daerah),” katanya.

Selain itu, lanjut Asman, kementeriannya juga tengah menyusun formasi yang tepat untuk CPNS 2018, seperti halnya terkait kompetensi yang harus dicocokkan dengan tugas yang ditawarkan, termasuk menentukan unit-unit kerja yang dibutuhkan. “Jadi saya dengan tim sekarang tidak mau lagi menerima sarjana teknik sekian orang. Nah kami mau teknik itu teknik apa saja, ditempatkan di unit kerja mana,” tambah Asman.

Karena itu, sebelum pemerintah memutuskan pembukaan CPNS, pihaknya sudah mengetahui seseorang itu ditempatkan di mana saja dan di unit kerja mana. Sehingga, tidak ada alasan lagi untuk minta pindah. “Misalnya untuk guru, guru SD di mana, guru SMP di mana, gitu. Jadi tidak ada alasan nanti. Ya mungkin diberlakukan mungkin 5 tahun baru dia pindah,” jelas Asman.

Asman mengungkapkan, bahwa pendaftaran CPNS akan diprioritaskan di dua sektor utama, yakni pendidikan dan kesehatan.

“Tahun 2018 kami membuka ke seluruh kementerian, lembaga, dan daerah tapi khusus di bidang utama, kesehatan dan pendidikan,” ujar Asman. Menurut Asman, saat ini sebaran tenaga pendidik dan kesehatan tidak merata.

Mayoritas guru misalnya, masih terpusat di kota-kota besar. Sementara daerah-daerah terpencil masih kekurangan tenaga pendidik. Oleh sebab itu, kata Asman, nantinya tenaga pendidik dan kesehatan akan diprioritaskan berdasarkan daerah-daerah yang membutuhkan. “Karena masih banyak guru yang terpusat di perkotaaan, jadi nanti kita fokus penyebaran guru di daerah terpencil,” kata Asman.

Berdasarkan hasil analisis Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, sebaran kepala sekolah dan guru jenjang SMP di Indonesia belum merata ke seluruh wilayah, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Selain itu, terdapat banyak kabupaten/kota dengan kategori wilayah 3T masih kekurangan kepala sekolah dan guru SMP berdasarkan pada standar indikator pendidikan nasional yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara itu, ada pekerjaan rumah bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memikirkan kualitas kepala sekolah dan guru yang sudah ada. Analisis data menunjukkan, sebaran kepala sekolah dan guru yang berkualitas juga belum merata.(*)

ARTIKEL TERKAIT