Dr Rudianto: Ada Fenomena Hiper Komunikasi di Panggung Pilgub Sumut 2018

KABARHUKUM-Medan | Pakar komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr Rudianto Msi mengatakan, bahwa ada hubungan interaksi yang erat dan khas antara politik dengan media. Artinya, politik itu penting bagi media, dan sebaliknya media juga penting bagi politik.

Kenapa politik penting bagi media atau sebaliknya ? Menurut Rudianto, karena dua-duanya saling membutuhkan (mutual-simbiosisme). Bagi politisi media itu merupakan sarana untuk mereka berkomunikasi dan mensosialisasikan diri. Sementara bagi media politik itu adalah sesuatu yang selalu menarik. “Karena serendah apaun peristiwa yang beraroma politik itu selalu dianggap menarik dan menggelitik oleh media,” jelas Rudianto ketika tampil dalam acara seminar “Pilkada Damai dalam Bingkai Media” di Aula Pascasarjana UMSU, Jl. Denai 217 Medan, Jum’at (23/3/2018).

Dalam konteks yang lebih luas, Rudianto menilai Pilpres 2014 tidak bisa dipisahkan dengan kerangka Pilpres 2019. Menurutnya, keterbelahan masayarakat karena pilihan politik sepertinya masih mendominasi wajah kehidupan demokrasi Indonesia beberapa tahun terakhir ini, bahkan hingga tahun 2019 nanti. “Persaingan politik itu sangat jelas terasa di tengah-tengah masyarakat,” kata Wakil Rektor III UMSU ini.

Kemudian dalam konteks Pilkada Sumut 2018, Rudianto menilai salah satu yang menarik untuk diamati adalah bagaimana komunikasi politik yang dilakukan para kandidat dalam merebut simpati publik dalam ajang Pilkada 2018, terutama Pemilihan Gubernur Sumut. Diantara ciri-cirinya, intensitas komunikasi politik terlihat sangat meningkat, liar dan kencang, sehingga sulit untuk dicerna dan dicermati secara akurat. “Misalnya, kita tidak bisa menebak kemana satu parpol akan memberikan dukungannya ketika menyusun landskap kandidat kemaren. Terus terang kita cuma bisa berspekulasi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Rudianto, ada kecenderungan pesan-pesan politik melimpah ruah. Dari observasinya terhadap sejumlah media lokal terkait Pilgub Sumut, ia menemukan tidak satupun media yang tidak mem-frame dan menaikkan pesan-pesan politik. “Semua larut dalam riuh Pilkada, baik itu dengan dalih penyelenggara, kandidat, tokoh masyarakat yang memberikan dukungan, semuanya muncul di media,” ungkapnya

Secara teoritis, kata Rudianto, apa yang dilakukan para pasangan kandidat dan masing-masing timsesnya adalah sebuah proses komunikasi yang bisa dimaklumi, yakni untuk memperkenalkan diri kepada khalayak yang berkaitan dengan aktivitas pilkada dengan tujuan meraih simpati publik dan akhirnya memenangkan pemilihan. Para pasangan kandidat jelas melakukan komunikasi politik untuk tujuan memenangi pilkada dengan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat agar mau memberikan suara bagi mereka pada saat pilkada.

 

Hiper Komunikasi

Namun sangat disayangkan, lanjutnya, apa yang kita lihat selama ini, proses komunikasi politik para kandidat dalam mempengaruhi publik cenderung mengabaikan ruh demokrasi yang sangat menghargai rakyat sebagai pemilik suara. Pesan-pesan politik yang disampaikan para pasangan kandidat justru jauh dari semangat demokrasi yang mendorong partisipasi publik dalam proses politik secara sadar dan rasional.

Akhirnya yang didapatkan oleh masyarakat adalah simbol-simbol komunikasi yang justru membuat masyarakat ragu untuk terlibat dalam proses politik tersebut. Over expose atau sosialisasi yang terlalu berlebihan terlihat dari berlimpahnya pesan yang menampilkan nama, identitas, wajah, aktivitas dan pesan politik lainnya. “Ini yang disebut dengan fenomena hiper komunikasi atau komunikasi yang melebihi proses komunikasi itu sendiri,” jelasnya.

Bukan cuma itu, sambungnya, pesan yang ditampilkan juga terkesan bersifat remeh-temeh. Dalam istilah komunikasi disebut dengan ‘banalisasi komunikasi’. Slogan jujur, merakyat, dari desa, melayani, sejahtera, keberagaman, anti korupsi tak cukup menggambarkan kesungguhan para kandidat. “Pesan itu lebih tepat dipajang di depan kantor polisi, kejaksaan, kantor kecamatan atau gedung KPK,” sebutnya.

Menurut Rudianto, hiper komunikasi akan akan menghasilkan hiper realitas, yaitu realitas atau informasi yang membingungkan, kacau dan tak bisa dimaknai antara mana yang penting dan yang tidak, mana yang serius dan yang santai serta mana yang benar atau yang tidak benar. “Akibatnya muncul sikap skeptis dan apatis masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada karena para kandidat tidak mampu menghadirkan pesan-pesan yang dianggap penting oleh publik,” kata Rudianto.

Lantas, kata Rudianto, yang tercipta kemudian dari kecenderungan ini adalah komunikasi politik yang pragmatis, publik yang menjadi objek eksploitasi dalam komunikasi politik, pesan politik bersifat “lips service”, tidak menginspirasi dan memotivasi masyarakat, tidak memenuhi kepentingan hidup masyarakat, menebar konflik dan kebencian serta tidak mendidik masyarakat.

Dalam pandangannya, demokrasi yang semakin matang, harusnya dibangun dengan komunikasi politik yang terbuka, mencerdaskan masyarakat serta memotivasi warga untuk melibatkan diri dalam proses politik demi kesejahteraan. “Maka saatnya paradigma pragmatis yang selama ini diusung oleh para kandidat diganti dengan pendekatan komunikasi politik yang demokratis. Kesetaraan hak dalam prinsip demokrasi bisa menjadi modal berkreasi bagi para penyusun strategi komunikasi kandidat. Tanpa harus mengurangi upaya memenangi pertarungan dalam pilkada tentunya,” harapnya.

Karena itu, Rudianto menaruh harapan kepada jurnalis dan media bisa bisa bersikap proporsional dan profesional dalam konstelasi Pilgub Sumut. Karena menurutnya, cuma dengan cara itu jurnalis dan media bisa turut berkontribusi dalam mewujudkan Pilkada damai dan berkuaitas. “Para jurnalis dan media harus memahami dengan jelas apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya, yakni menyampaikan suara mereka yang tidak memiliki suara dan menciptakan perdamaian,” pungkasnya. (*)

ARTIKEL TERKAIT