Pasca PK Ditolak MA, Publik Terus Pertanyakan Status Tahanan Ahok

Ahok dikunjungi Djarot Saiful Hidayat beberapa hari setelah ditahan di Mako Brimob. (Foto: Dok: Humas Ditjen Pas )

KABARHUKUM-Medan | Pasca pengajuan kembali (PK) ditolak Mahkamah Agung (MA), status tahanan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang masih berada di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok, kembali jadi sorotan publik. Banyak kalangan menilai penahanan Ahok sebagai terpidana di Mako Brimob dianggap tidak tepat karena Ahok telah divonis dan harus dibina di lembaga pemasyarakatan (lapas atau LP).

Terkait hal tersebut, pemerhati hukum pidana, Kaspudin Noor, mengkritisi pihak berwenang yang membiarkan Ahok tetap ditahan di Rutan Mako Brimob, bukan di lapas. Ia berpendapat, tidak ada dasar seorang narapidana atau terpidana yang sudah divonis bersalah dengan sejumlah masa tahanan, tetapi ditahan di rutan.

Menurut Kaspudin, semestinya seorang napi ditahan di lapas, apa pun alasannya. “Padahal dia sudah berstatus narapidana, tapi tidak ditahan di lapas. Sampai masa waktunya yang sama dengan vonisnya habis tetap saja dia belum bisa dikatakan menjalani masa tahanan,” ujar Kaspudin kepada wartawan, Rabu (28/3).

Mantan komisioner Komnas Komisi Kejaksaan menilai, walaupun secara aturan tentang lembaga pemasyarakatan seharusnya terpidana ditaruh di lapas, tujuannya untuk dibina agar kembali diterima di masyarakat. Sedangkan, rutan itu tempat penahanan tersangka atau terdakwa sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.”Nah, Ahok ini sudah putusan tetap, statusnya narapidana, bahkan PK-nya ditolak. Harusnya ditaruh di lapas, bukan rutan. Mako Brimob itu apakah lapas? Silakan dicek,” katanya.

Selanjutnya, anggota Komisi Pengawas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini mengingatkan, Ahok seharusnya segera dipindah ke lapas untuk menjalani syarat pembinaan kemasyarakatan. Karena, walaupun Ahok ditahan di rutan hingga lama waktu vonisnya habis, tetap saja ia tidak bisa dianggap menjalani masa tahanannya karena ia tidak menjalani proses pembinaan di lapas. “Sampai berapa tahun pun kalau dia (Ahok) masih ditahan di rutan, artinya dia belum dibina dan belum memenuhi syarat pembinaannya. Kalau alasannya ada napi prioritas, itu tidak bisa jadi alasan. Karena ada asas hukum yang dilanggar, yakni equality before the law, semua orang sama di mata hukum, tak terkecuali napi Ahok,” tegasnya. (*)

ARTIKEL TERKAIT