KY Sebut Perbuatan Mantan Ketua PT Manado Sebuah Tindakan Tercela

Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 25/4/2018 (Foto: kompas).

KABARHUKUM-Jakarta | Komisi Yudisial (KY) menilai, pengakuan mantan petinggi Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono telah bertemu dengan pihak yang berperkara baru-baru ini adalah sebuah tindakan tercela.

Juru Bicara KY Farid Wajdi menegaskan, jika benar keterangan mantan petinggi pengadilan di PT Manado menyampaikan pengakuan bertemu dengan pihak yang berperkara, bahkan menerima dan menjanjikan sesuatu berupa uang dari salah satu pihak berkaitan dengan perkara, maka jelas itu tidak dibenarkan. “Tentu hal tersebut sudah pasti memengaruhi isi putusan yang sedang ditangani,” ujarnya, Kamis (26/4/2018)

Karena tindakan itu, kata farid, kemuliaan korps profesi hakim tercoreng karena praktik curang yang tak dapat ditolerir dalam situasi dan kondisi apapun. “Namun penting dicatat bahwa praktik curang itu seolah menegaskan bahwa perilaku melakukan tindakan tercela dapat terjadi kepada siapa saja dan di mana saja,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Kemuliaan profesi seperti terpantul dalam kode etik hakim telah diatur secara tegas bahwa tidak harus menerima uang terkait adanya perkara/putusan baru hakim itu kemudian dinyatakan melanggar etik hakim, tapi bertemu dengan para pihak saja sudah dapat dikatagori melanggar kode etik hakim, khususnya butir 1 berperilaku adil dan butir 5 berintegritas tinggi dari KEEPPH.

Oleh karena itu, kata Farid, pihaknya senantiasa mengingatkan kepada hakim, dalam melaksanakan tugasnya tetap menjadikan kode etik sebagai pedoman berperilaku bahkan sepatutnya dapat dijadikan sbg gaya hidup. “Kode etik bukan hanya aturan tertulis yang senantiasa dapat diabaikan,” tegasnya.

Dengan memegang teguh kode etik sebagai panduan, Farid berharap dapat membuat hakim tidak hanya terhindar dari pelanggaran kode etik, tapi juga dapat mencegah dari jebakan pelanggaran pidana.

Farid mengingatkan, pelanggaran kode etik hakim dalam pelbagai variasinya harus tetaplah dihindari, misalnya bertemu dengan pihak yang sedang berperkara di luar sidang saja sudah catatan sendiri, apalagi jika memang memiliki dampak atau pengaruh pada vonisnya. Dengan demikian, ia menghimbau agar semua aparat pengadilan mampu menahan diri atau membatasi diri dari semua potensi pelanggaran etik dlm perilakunya. “Setiap kasus pelanggaran kode etik harus pula dijadikan sebagai pembelajaran untuk menjauhi atau hindari perilaku serupa,” kata Farid.

Seperti diketahui, mantan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono mengakui menerima uang 110.000 dollar Singapura. Uang itu pemberian dari anggota DPR Aditya Anugrah Moha. Uang sebesar 80.000 dollar Singapura terkait permintaan Aditya agar ibunya, Marlina Moha Siahaan, tidak ditahan selama mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado. (*)

ARTIKEL TERKAIT