Dugaan Korupsi Harus Diproses Hukum, Asalkan Tak Picu Kegaduhan dan Pasung Proses Demokrasi

Firman, Wakil Sekretaris DKW Kom-Nas PAN Maluku. (Foto: Udin Waliulu)

KABARHUKUM-Ambon | Dewan Komite Wilayah Komite Nasional Penyelamat Asset Negara (DKW Kom-Nas PAN) Provinsi Maluku mendukung segenap langkah pemberantasan korupsi di negeri ini, khusus lagi di daerah Maluku. Alasannya, korupsi merupakan biang kemelaratan dan kesenjangan sosial ekonomi nomor wahid.

“Kita pasti akan dukung, asal saja setiap tindakan aparat penegak hukum harus mematuhi rambu-rambu ketentuan acara dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah agar tidak mencederai esensi penerapan hukum,” ujar Wakil Sekretaris DKW Kom-Nas PAN Maluku di Ambon, Senin (14/5), ketika ia dihubungi melalui ponselnya terkait langkah Direktorat Reskrim Khusus Polda Maluku beberapa hari belakangan ini untuk mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi.

Selain itu, lanjutnya, jangan sekedar lips-service ibarat permen karet bagi para jurnalis dan kalangan aktivis anti korupsi atau ingin dijadikan pundi-pundi uang atau setoran. Begitu pula bilamana sesuatu dugaan tindak pidana korupsi yang sudah cukup lama terjadi baru mau diusut, seyogianya hindari moment-moment yang bisa menimbulkan bias penafsiran atau malah memicu pro-kontra yang memancing kegaduhan. “Apalagi bila dibalik pengusutannya terdapat aroma orderan mau dimanfaatkan laksana kuda troya,” sebutnya.

Tokoh Pemuda Pulau Manipa SBB di Kota Ambon yang juga seorang jurnalis ini mengaku memberikan apresiasi serta dukungan penuh stiap upaya pemeberantasan korupsi. “Secara pribadi mau pun selaku salah fungsionaris DKW Kom-Nas PAN Maluku tentu kita akan mendukung. Korupsi yang marak terjadi di mana-mana  harus diperangi bersama-sama oleh segenap elemen publik bukan hanya monopoli aparat penegak hukum semisal Polisi dan Jaksa “, tukasnya.

Mengenai langkah-langkah Polda Maluku beberapa waktu belakangan ini menurut dia sempat diikutinya juga secara intens, mulai pemanggilan Kadis Dikbud Maluku Mohammad Saleh Thio konon terkait dugaan perjalanan dinas fiktif ketika dia menjabat Caretaker Bupati di Buru Selatan di Namrole tahun 2009 lalu, penggeledahan Kantor Bupati Buru di Namlea yang disusul pemeriksaan terhadap Sekda Achmad Assagaff bersama Bendahara La Joni Ali terkait dugaan SPPD Fiktif dan Uang Makan ASN, kemudian pemanggilan Kadis PUPR Maluku Ismail Usemahu terkait dugaan korupsi dalam Proyek Air Bersih tahun 2015 dan pemeriksaan salah satu Staf Kantor Bupati SBB beberapa hari lalu terkait isu pemotongan dana ADD dengan surat keputusan Bupati Yasin Payapo, malah sampai terakhir dengan penetapan tersangka atas calon Wakil Gubernur Abdullah Vanath.

Dia berpendapat, bila benar ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi tentu wajib hukumnya agar dilakukan pengusutan sampai tuntas tidak soal siapa saja pelakunya. Bukan saja agar aparat penegak hukum tidak ditagih oleh warga masyarakat, melainkan ada kepastian hukum bagi barang siapa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.

Hanya menurutnya, pertama-tama setiap proses hukum harus dilaksanakan dengan mematuhi rambu-rambu hukum acara, dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Menurutnya, ketentuan acara tidak boleh diabaikan, entah dalam penyelidikan dan penyidikan atau pun penuntutan sampai proses peradilan. Sebab misalnya, tambahnya lagi, memanggil seseorang datang menghadap dengan cara-cara yang tidak patut atau melakukan penggeledahan dengan memasuki suatu rumah atau ruangan tanpa surat izin Ketua Pengadilan padahal bukan keadaan mendesak, bukan saja berpotensi menimbulkan pelanggaran hak azasi manusia serta tindakan maladministrasi, melainkan juga bisa menimbulkan bias penafsiran tentang obyektivitasnya.

Selain itu, katanya lagi, jika suatu kasus dugaan tindak pidana korupsi sudah lama mengendap bila ingin diungkap kembali, seyogianya dipertimbangkan apakah saatnya tepat, apalagi seperti sekarang jelang pilgub di Maluku. Sebagai contoh dia lantas mengkonstatir penggalan komentar Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian beberapa waktu lalu terkait dengan agenda Pilkada Serentak yang akan digelar.

Dikatakan, Presiden Jokowi dalam Rapat Paripurna Kabinet di Istana Negara Jakarta hari Selasa 2 Oktober 2017 memerintahkan jajaran Kabinet jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung karena politik itu harus kondusif. Kemudian Kapolri Jenderal Tito Karnavian ketika memberikan klarifikasi di Mabes Polri Jln Trunojoyo Jakarta hari Jumat 5 Januari 2018 terkait pemeriksaan seorang bakal calon kepala daerah oleh Bareskrim hari Rabu 3 Januari 2018 dia meminta para calon peserta pilkada jangan diganggu karena bisa saja mempengaruhi prosesnya sehingga tidak fair dan berpengaruh ke opini publik.

Keterangan Presiden mau pun Kapolri menurut penilaiannya tak lain karena keduanya sama-sama faham proses politik membutuhkan suasana kondusif, sedangkan sebaliknya sesuatu tindakan atau pun tutur kata yang dilontarkan tidak tepat waktunya malah berpotensi membuat masyarakat bingung dan khawatir, bahkan bisa mempengaruhi opini publik mengenai obyektivitas pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum. Kebingungan dan kekhawatiran seperti yang dimaksudkan Presiden Jokowi, katanya, dapat mengakibatkan demokrasi menjadi terpasung karena orang ragu-ragu atau enggan datang memilih, sedangkan pengaruh terhadap opini publik seperti kata Kapolri justru berpotensi menyebabkan orang salah menjatuhkan pilihan gara-gara tergiring oleh opini yang salah pula.

Oleh karena itu,  mengakhiri komentarnya Firman meminta Kapolda Maluku, Irjen Pol Andap Budhi Revianto agar mempertimbangkan arahan Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ketika memutuskan proses hukum atas sesuatu dugaan tindak pidana korupsi seyogianya dapat mempertimbangkan pilkada serentak yang tahapannya sekarang sedang berlangsung.

Dia khawatir, ada pihak-pihak yang sengaja menggunakan momentum-momentum proses hukum dugaan tindak pidana korupsi ini untuk mengiring opini publik seakan-akan selama kepemimpinan calon incumbent Said Assagaff pada periode pertama banyak terjadi kasus korupsi, padahal kasus yang dimintai keterangannya pada Saleh Thio misalnya justru terjadi tahun 2009 atau sudah jelang sepuluh tahun lalu yaitu masih pada masa kepemimpinan Gubernur K.A. Ralahallu.(*)


Laporan: Udin Waliulu

ARTIKEL TERKAIT