Catatan SAS

Seremoni Pemberantasan Korupsi

Foto ilustrasi (okeline)

Jurnalis itu meminta tanggapan atas sebuah draft berita yang dibuatnya demikian:

“MK, KPK, MPR dan USU Deklarasi Anti Korupsi”.

Universitas Sumatera Utara (USU), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) deklarasi anti korupsi.

Deklarasi tersebut dilaksanakan dalam Festival Konstitusi dan Anti Korupsi di di Auditorium USU, Selasa (15/5/2018).
USU menjadi tuan rumah penyelenggara festival tersebut. Tahun ini merupakan tahun ketiga digelarnya festival konstitusi dan anti korupsi oleh MK, KPK, MPR dan universitas.

Selain pameran konstitusi dan anti korupsi, dalam acara festival konstitusi dan anti korupsi itu digelar talkshow bertema “Mengawal Demokrasi Konstitusi, Melawan Korupsi” yang menghadirkan nara sumber Ketua KPK Agus Raharjo, Ketua MK Anwar Usman, Bidang Pengkajian MPR Bambang Sadono dan Rektor USU Runtung Sitepu”.

Tanggapan saya:

Kegiatan seperti ini amatlah bermanfaat untuk menambah barisan institusi dan kekuatan sosial politik yang memuji-muji KPK.

Katakanlah seremoni lucu ini bukan inisiatif KPK, tetapi tujuan yang paling menonjol adalah pemenuhan kebutuhan atas terpenuhinya peredam kehausan KPK atas sebuah pengakuan tentang keberhasilan dalam memberantas korupsi.

Bagaimana efektivitasnya? Kendati dalam acara ini misalnya bisa dihadirkan Jaksa Agung, Kapolri, Ketua DPD dan bahkan Presiden, sama sekali tidak akan efektif merubah keadaan koruptif. Bukankah dengan kegiatan ini benar-benar diminta agar rakyat percaya slogan dan seremoni yang dianggap begitu penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia?

Jangan khawatir, akan banyak orang yang percaya.

Ingat bahwa salah satu titik lemah yang membuat lembaga-lembaga sejenis tak berprestasi di berbagai negara di dunia, adalah ketika mereka gagap untuk menegakkan ukuran objektif keberhasilan.

KPK sebetulnya tidak mungkin tidak tahu bahwa saat ini ada kondisi yang terkadang memaksa orang wajib korupsi di lembaga dn kedudukan masing-masing. Misalnya bagaimana mungkin seluruh Kepala Daerah tidak korupsi jika sebelumnya untuk menjadi calon Kepala Daerah wajib bayar dengan jumlah fantastis kepada amangboru dan namboru pemilik partai yang mirip CV itu di Jakarta?

Hingga hari ini model demokrasi pemilihan rektor di Indonesia adalah mutlaknya kewenangan (suara) Menteri sebesar 30 %. Hanya malaikatlah yang tak tahu cara “berterimakasih” jika sudah dihadiahi 30 % suara agar ia menjadi rektor. Cara berterimakasih model ini sangat tak masuk akal untuk pemberantasan korupsi.

Analogi untuk kejadian ini ialah, ada penyanyi yang naik pentas melantunkan lagu dangdut, tetapi musik pengiringnya adalah musik dengan genre jazz. (*)


  Shohibul Anshor Siregar

ARTIKEL TERKAIT