Sidang Dua Kali Ditunda, Terdakwa Penipuan 1 Miliar Diduga Diistimewakan

Salah seorang terdakwa, M Akbar (baju hitam) saat menanti persidangan yang dua kali ditunda di PN Medan

KABARHUKUM – Medan| Ditundanya sidang lanjutan perkara penipuan dengan dua terdakwanya, M Akbar Siregar dan Faisal Amri Pohan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, menimbulkan dugaan adanya perlakuan istimewa terhadap kedua terdakwa yang telah ditangguhkan penahanannya ini. Pasalnya, dua kali sudah sidang yang telah diagendakan Putusan Sela ini dijadwalkan, Selasa (26/6/2018) dan Selasa (03/7/2018), batal tanpa pernah dibuka persidangan penundaannya oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Wahyu Prasetyo Wibowo.

Dugaan atas adanya perlakuan istimewa terhadap kedua terdakwa ini disampaikan oleh M Asril SH yang merupakan salah seorang Penasehat Hukum (PH) korban, Suhendra, Rabu (04/7/2018) di PN Medan. M Asril yang selama dua kali jadwal persidangan yang ditunda tersebut terus melakukan pemantauan di PN Medan, mengaku sangat kecewa atas batalnya persidangan tanpa digelar terlebih dahulu persidangan penundaannya oleh majelis hakim.

“Bagaimana kita tidak kecewa, dua kali terjadwal, dua kali juga sidang tidak dibuka oleh majelis hakim padahal kedua terdakwa bersama jaksa penuntut umum telah hadir sejak pagi di Pengadilan Negeri Medan. Sehingga dua kali pula kita lihat kedua terdakwa melenggang pulang di jemput mobil fortuner langsung di depan halaman PN Medan, ” ucap M Asril.

Menurut Asril, tentunya menurut hukum acara yang berlaku, penundaan persidangan harus di depan persidangan. Sehingga sangat wajar bila melihat persitiwa penundaan sidang dengan cara seperti itu dan pulangnya dijemput mobil didepan halaman PN Medan telah menunjukkan perlakuan istimewa terhadap kedua terdakwa.

Lanjut Asril, anehnya dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan, sidang pada Selasa (03/7/2018) ditunda dengan keterangan “Acara putusan sela tidak dapat dibacakan karena Terdakwa H faisal Amri Pohan”.

“Apakah alasannya karena Faisal sakit atau apa sama sekali tidak disampaikan dalam keterangan tersebut, terputus hanya keterangan itu saja. Jika memang agenda pembacaan putusan sela di pengadilan harus di tunda karena putusan belum selesai atau karena salah satu majelis tidak hadir atau karena terdakwa tidak hadir tentunya menurut hukum acara yang berlaku harus di depan persidangan ya,” ujar Asril.

Masih menurut Asril, dilihat dari SIPP PN Medan sidangnya akan dilanjutkan pada Jumat (06/7/2018) besok yang menurutnya untuk kasus pidana sangat jarang dilakukan pada hari tersebut, sehingga malah bisa menimbulkan kecurigaan.

“Memang benar jadwal sidang merupakan hak progratif dari majelis hakim yang menangani, akan tetapi pada umumnya untuk perkara-perkara pidana jarang di agendakan pada hari yang jarang sekali ada sidang pidana di pengadilan. Yah.. kalaupun ada ya 1-2 lah. Dugaan kami biar pas mutus putusan selanya suasana pengadilan negeri medan sepi dan tidak dapat di prediksi atau di pantau PH korban apalagi wartawan, dikarenakan jumat biasanya sangat jarang diagendakan sidang perkara pidana,” ungkapnya.

Ditegaskan M Asril, bila sidang seperti main petak umpet seperti itu, bisa jadi putusan sela dapat diduga majelis hakm mengabulkan eksepsi kedua terdakwa. Sehingga tidak heran juga mengapa terhadap kedua terdakwa di tetapkan penangguhan penahanan.

Sementara itu, Humas PN Medan, Erintuah Damanik saat dikonfirmasi tentang hal tersebut menyatakan ada dua kemungkinan sidangnya ditunda. Pertama bahwa hasil putusan selanya belum siap dikarenakan padatnya berkas persidangan yang masuk ke PN Medan. Kedua, bisa jadi majelis hakim untuk pembacaan putusan sela belum lengkap, dikarenakan untuk agenda putusan sela wajib majelisnya hakim yang ditetapkan untuk menangani perkara tersebut.

Saat ditanyakan mengapa penundaan tanpa melalui persidangan penundaan terlebih dahulu, Erintuah menyatakan memang seharusnya persidangan tetap digelar untuk ditunda, namun diperbolehkan demikian bial para pihak setuju.

Untuk diketahui, kedua terdakwa dugaan penipuan
senilai Rp 1 miliar pada perikatan untuk jual beli tanah pada Selasa (15/5/2018) lalu, telah menjalani sidang perdana di PN Medan, beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nelson Victor.

Dalam surat dakwaan sidang dengan nomor perkara 1163/Pid.B/2018/PN Mdn, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nelson mengatakan dalam Akta Nomor 01 tentang Perjanjian Kesepakatan Tentang Jual Beli Tanah Tanggal 15 Agustus 2017 dimana kedua terdakwa melakukan pengikatan jual beli terhadap korban atas 2 objek tanah SHM Nomor 09 tertanggal 22 September 1976 dan SHM Nomor 10 tertanggal 22 September 1976 dengan nilai total keseluruhan Rp. 45 miliar. Korban menyerahkan uang muka secara tunai sejumlah Rp. 1 milyar kepada kedua terdakwa.

Selanjutnya, kedua terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 7 milyar kepada korban untuk menebus kedua SHM yang sedang diagunkan atas pinjaman uang sebesar Rp 10 miliar. Tetapi korban menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 7 milyar tersebut akan dibayarkan apabila surat asli SHM Nomor 09 dan SHM Nomor 10 diperlihatkan dan dititipkan kepada saksi Dian Hendrina R Sitompul SH (Notaris). Namun sampai waktu yang telah ditentukan, kedua terdakwa tidak pernah datang dan hadir.

Atas kasus ini, keduanya didakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Atau melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ARTIKEL TERKAIT