Ini Gambaran Tren Sewindu Pemberantasan Korupsi di Sumut

KABARHUKUM-Medan | SAHdaR (Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat) mencatat,  selama delapan tahun terakhir gerakan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh APH (Aparat Penegak Hukum) di Sumatera Utara begitu masif. Selama delapan tahun ini pula SAHdaR mencatat fluktuasi penindakan terhadap kasus korupsi yang terjadi.  Fluktuasi tersebut diantaranya adalah jumlah kasus korupsi yang muncul dan berhasil diselesaikan oleh APH, jumlah tersangka yang berhasil dijerat dan dituntut sampai dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hingga jumlah kerugian negara yang berhasil dikembalikan, variabel ini dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diterima oleh APH seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Temuan kami menunjukan bahwa selama delapan tahun terakhir, Sumut  menderita 272 kasus korupsi, yang dimana jumlah pelaku dari kasus tersebut tercatat mencapai angka 716 orang, dan total uang yang dikorupsi terestimasi menembus angka 1.174 triliun rupiah,” papar Koordinator SAHDAR Ibrahim  terkait dengan hasil penelitian sewindu tren penindakan korupsi di Sumut,  Selasa (17/7/ 2018) di Hotel Arya Duta Medan.

Ibrahim menjelaskan, sejumlah kasus yang mencuat tersebut ditangani sebagian besar oleh Kejaksaan dengan total angka 172 kasus, dan Kepolisian dengan 93 kasus, dan KPK sebanyak 12 kasus. Tercatat kasus-kasus tersebut terjadi dengan berbagai macam modus operandi, terbanyak adalah mark up dengan total 67 kasus, Penyalahgunaan Anggaran 66, Penggelapan 58 kasus, penyalahgunaan wewenang 21 kasus, dan sisanya tersebar di Suap/Pungli, Laporan fiktif, dan proyek fiktif.

Kemudian, lanjutnya, selama delapan tahun terakhir tercatat kasus korupsi yang masuk dalam tahapan penyidikan di Sumut secara kontinum terjadi di tiga sektor utama, diantaranya Keuangan Daerah dengan 56 kasus, Kesehatan 38 Kasus, dan Pendidikan sebanyak 30 kasus. “Dua sektor ini merupakan arena korupsi yang sangat berdampak secara langsung dengan kehidupan masyarakat, dimana keduanya adalah ujung tombak pelayanan publik di Sumut, terlebih lagi, kedua sektor ini adalah modal capital yang penting untuk mencapai kesejahteraan, Khusus untuk jumlah kasus korupsi yang terjadi di sektor kesehatan, menempatkan provinsi sumut sebagai daerah dengan kasus korupsi kesehatan terbanyak seIndonesia,” ungkapnya.

Menurut Ibrahim, jika dilihat secara garis besar total 134 kasus, kerugian mencapai 723 miliar rupiah dan, di bidang infrastruktur sebanyak 131 kasus, total kerugian 529 miliar rupiah. Sedangkan bila dikelompokkan berdasarkan wilayah kota/kabupaten, pemerintahan provinsi Sumut  berada diurutan nomor satu dengan jumlah kasus terbanyak yang disidik oleh APH, tepatnya ada 33 kasus, diikuti dengan kota medan dengan 29 kasus dan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 24 kasus.

Sementara secara koheren data di atas menunjukan bahwa lembaga pemerintahan yang paling parah terdampak masalah korupsi adalah Birokrasi Daerah dengan total 171 kasus, Rumah Sakit Umum Daerah, dan BUMN/D. “Hal ini, juga mengidentifikasikan bahwa pemerintahan daerah perlu bekerja lebih giat dalam melakukan penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah-red)

Kinerja Penindakan

Berdasarkan data yang telah himpun selama delapan tahun terakhir, terjadi fluktuasi penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh APH. Diantaranya pada tahun 2010, terdapat 36 kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan APH, lain itu, juga terjadi fluktuasi terhadap penindakan yang terjadi, fluktuasi terendah penindakan terjadi pada tahun 2011 dengan hanya 20 kasus yang masuk tahap penyidikan, Sementara angka fluktuasi tertinggi kinerja penindakan berada di tahun 2013 dan 2017 dengan masing masing 49 kasus dan 40 kasus.

Menurut Ibrahim, terjadinya peningkatan yang cukup signifikan terhadap kasus korupsi dan penindakan yang terjadi diduga karena berdekatan dengan periode tahun politik. Selanjutnya dugaan kami terkait dengan penurunan tren penyidikan terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan pada tahun 2011-2012 dan di Kepolisian pada tahun 2014-2015, disebabkan oleh oleh pergantian kepemimpinan di dua instansi tersebut.  “Sementara secara khusus terkait dengan penindakan oleh KPK terlihat cenderung stabil selama delapan tahun terakhir,” pungkasnya. (*)

ARTIKEL TERKAIT