Pelaku Pengerusakan Mesjid Masih Bebas, Pemuda Muhammadiyah Medan Desak Kapolda Copot Kapolres Pelabuhan Belawan

ratusan masa Muhammadiyah menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Belawan, Selasa  (17/7).

KABARHUKUM-Medan | Pemuda Muhammadiyah Kota Medan kecewa dengan respon dingin Kapolres  Pelabuhan Belawan pasca aksi warga Muhammadiyah Medan (17/7) kemarin. Pasalnya, hingga kini Kapolres Pelabuhan Belawan tidak juga melakukan proses hukum terhadap pelaku pengrusakan, pelemparan dan penyegelan Mesjid Taqwa Terjun Marelan.

“Sikap ini tentunya berpotensi menambah kemarahan warga Muhammadiyah Kota Medan, karena Kapolres Pelabuhan Belawan sepertinya tidak mempunyai i’tikad baik mengurangi dan menyelesaikan konflik horizontal di Kelurahan Terjun,” ujar Eka Putra Zakran SH, Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, Kamis (19/7/2018).

Eka mengatakan, dugaan Kapolres Belawan mengganggap aksi Warga Muhammadiyah Medan hanya angin lalu cukup beralasan, karena ia menghilang entah kemana ketika aksi dilakukan. Hingga aksi demo berakhir, kata Eka,  Kapolres tidak juga hadir menemui dan menjawab tuntutan warga Muhammadiyah. “Wajar saja, kekecewaan warga Muhammadiyah terhadap Kapolres memuncak dan menyatakan ada keberpihakan terhadap pelaku pengrusakan mesjid,” kata Eka.

Eka menyesalkan tidak adanya penjelasan dari Kapolres terhadap upaya hukum yang sudah dilakukan terhadap pelaku pengrusakan mesjid. “Sudah terang dan jelas kapolres tidak profesional, karena laporan Muhammadiyah yang sudah berjalan 3 bulan dilengkapi bukti CCTV, tetapi Kapolres Belawan tidak juga bergeming. Bahkan yang paling parah melakukan pembiaran kepada pelaku melakukan pelemparan mesjid, persekusi terhadap ustad dan jama’ah mesjid, serta cara-cara komunis yang menyegel mesjid dan melarang pelaksanaan shalat Jum’at,” sebut Eka.

Karena itu, Pemuda Muhammadiyah Medan mendesak Kapolda Sumut  segera mengevaluasi  kinerja petinggi Polres Pelabuhan Belawan, khususnya Kapolres yang telah gagal memberikan perlindungan terhadap umat Islam beribadah di kelurahan Terjun Marelan.

Terlepas dari alasan apapun, kata Eka, polisi harus hadir melindungi hak beribadah masyarakat, bukan sebaliknya membiarkan tokoh agama dan umat muslim diteror mentalnya oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. “setiap warga negara pun di Negara ini harus dilindungi haknya dari pelaku persekusi, apalagi warga Muhammadiyah ormas Islam yang diakui di Negara, justru Kapolres membiarkan diintimidasi ketika beribadah,” jelasnya.

Kalau perlu, lanjut Eka, Kapolda Sumut harus mencopot Kapolres Pelabuhan Belawan dan menggantinya dengan pejabat yang profesional dan punya kemauan menuntaskan persoalan hukum pengerusakan, pelemparan dan penyegelan mesjid, bukan sebaliknya merestui tindakan kriminal persekusi yang dilakukan terhadap umat Islam yang ada di kelurahan Terjun khususnya Muhammadiyah.

“Frekuensi yang meningkat intimidasi yang dialami warga Muhammadiyah berujung pada pernyataan ustad sesat dan Muhammadiyah sesat, tetapi kapolres diam dan menghilang ketika Polres didatangi warga Muhammadiyah menjadi alasan kuat Kapolres Belawan harus dicopot dan diganti,” pungkasnya.

Seperti diketahui,  ratusan masa Muhammadiyah menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Pelabuhan Belawan, Selasa  (17/7). Aksi tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, Rafdinal, Ketua PDPM Kota Medan Eka Zahran Putra dan Ketua Majelis Hukum dan HAM Ibrahim Nainggolan.

Peserta aksi yang berasal dari anggota Muhammadiyah dari berbagai Cabang di Medan dan Anggota Ortom memenuhi lapangan Masjid Taqwa Belawan sebelum berangkat ke Mapolres.

Rafdinal dan para peng-orasi meminta kepada kepolisian untuk bersikap professional dan objektif. Masalah yang dibawa Muhammadiyah buka persoalan hak alas yang memang sedang disengketakan tapi persoalan tindakan kriminal empat pelaku yang menyegel, merusak plang nama, merusak mimbar bahkan melempar atap masjid hingga jebol. “Tindakan kriminal dengan menyegel masjid menjelang Jumat adalah cara-cara PKI,” tegas Rafdinal. (*)

ARTIKEL TERKAIT