Fenomena Pindah Partai, Ini Penyebabnya…

KABARHUKUM-Medan | Pemerhati sosial politik FISIP UMSU Shohibul Anshor Siregar mengatakan, maraknya fenomena pindah partai terjadi dikarenakan dalam sistem demokrasi kita partai tidak dilengkapi dengan code of conduct yang mestinya di dalamnya ada ketentuan tetang kader, kekaderan dan prasyarat berpindah parpol.

“Ditambah dengan minimnya partai yang memiliki kefundamentalan ideologi, maka fenomena pindah partai semakin terfasilitasi,” ujarnya, Jum’at (3/8/2018).

Lebih kanjut ia mengungkapkan, bahwa selama ini ada beberapa agenda konflik tetap partai politik di Indonesia.

Pertama, saat penentuan pengurus, dimana yang kalah bisa pindah partai atau mmbuat partai baru. Hal ini, menurut Shohibul disebabkan tiadanya platform demokrasi yang mengatur kadar kesehatan demokrasi itu sendiri dalam penerapan pola sirkulasi kepemimpinan. “Jadi Indonesia mempertontonkan partai sebagai pilar demokrasi, tetapi tidak demokratis atau malah anti demokrasi,” jelas Ketua LHKP (Lembaga Hikmah dan Kajian Publik) PW Muhammadiyah Sumut ini.

Kedua, lanjut Shohibul, saat partai mengajukan caleg seperti sekarang, penyebab pindah partai adalah karena faktor like and dislike, dimana dalam penyusunan caleg jauh dari sifat demokratis, sehingga otoritas dan kekuasaan menepis demokrasi.

Kemudian faktor jabatan dan kedekatan dengan penguasa partai sangat menentukan, dimana mereka yang berposisi seperti itu bisa mengalahkan kader lama. “Dan mereka yang merasa diperlakukan buruk bisa lompat ke lain partai,” ujarnya.

Ketiga, saat penentuan figur untuk eksekutif melalui Pilkada, bahkan pilpres, menurut Shohibul tak jarang orang di Indonesia pindah partai. “Contoh Tengku Erry Niriadi, dari Golkar ke Nasdem. Kemufia, Syamsul Arifin, seingat saya diberhentikan, tetapi setelah menang Pilgubsu malah diangkat jadi Ketua untuk Sumut,” ungkapnya.

Selain itu, ia melihat faktor luar juga berpengaruh, yakni nilai sosial yang permissif atas fenomena setiap pemilu ada orang pindah partai. (*)

ARTIKEL TERKAIT