Konflik Penguasaan Tanah Eigendom, Ombudmsman Diminta Lebih Proaktif

Stikes " Husada Maluku " di Kebun Cengkih Ambon bagian persil ex EV 986.

KABARHUKUM-Ambon | Lembaga Study Kebijakan Publik (eLSKap) mendesak Ombudsman RI cq Ombudsman Perwakilan Maluku agar bertindak lebih proaktif menengahi konflik pertanahan di Kota Ambon terutama terkait dengan ke-2 persil ex Eigendom Verponding Nomor 986 dan Nomor 987 yang selama ini diklaim seakan-akan tanah milik negara atau “ tanah negara “ yang dikuasai dan diatur peruntukannya oleh Kakanwil ATR/BPN Provinsi Maluku dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon. Pasalnya,  selama ini pejabat-pejabat instansi berwenang cendrung bersikap masa-bodoh alias cuek padahal tak sedikit warga masyarakat dirundung nelangsa, dikhwatirkan mengendap ibarat “ bom waktu “ yang pada suatu ketika memicu ledakan atau reaksi massif yang sulit dibendung.

Desakan ini disampaikan Koordinator Divisi Advokasi Hukum & HAM pada Lembaga Study Kebijakan Publik (eLSKaP), Bansa Angkotasan SH. Ledakan yang dikhwatirkannya itu menurut Angkotasan adalah berupa reaksi warga secara beramai-ramai entah kepada instansi Agraria/Pertanahan atau pun orang-orang yang selama ini datang mengklaim dirinya sebagai pemilik dan menagih bayaran harga tanah dengan mengandalkan sertifikat hak milik.

Angkotasan mengatakan, berdasarkan data otentik dari beberapa sumber, pihaknya mengetahui sudah sejak lama Kakanwil ATR/BPN Provinsi Maluku dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon tidak dapat menunjukan bukti cukup sebagai bukti alas haknya atau yang bisa digunakan untuk membuktikan benar persil ex Eigendom Verponding No. 986 dahulu tercatat atas nama Tan Sie Lai seperti yang didalilkannya selama ini dan telah dilakukan penghapusan (likwidasi) saat berlakunya UU No. 1 tahun 1958 yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 18 tahun 1958. Bahkan menurut Angkotasan, pihaknya memiliki bukti bahwa ahli waris Tan Sie Lain dalam perkara atas gugatannya sendiri di PN Ambon nyata-nyata tidak mampu membuktikan persil ex Hak Barat itu dahulu benar dikuasai atau tercatat atas nama orangtuanya.

Padahal berdasarkan ketentuan perundang-undangan, katanya, bila benar persil bekas Hak Barat ini dahulu sudah dilakukan penghapusan (likwidasi) menjadi ‘tanah negara’, maka bukti-bukti itu sekarang harus ada tersimpan pada Kakanwil ATR/BPN Provinsi Maluku dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, mulai Grosse Acta dan Meetbrief serta bukti-bukti lain yang terkait.

“Sebab UU No. 1 tahun 1958 dan PP No. 18 tahun 1958 saat itu mewajibkan setiap pemilik persil tanah Eigendom yang ditentukan sebagai Obyek Penghapusan (Likwidasi) wajib menyerahkan bukti-bukti itu kepada Pejabat Berwenang, bahkan norma ini diiringi dengan menentukan adanya Sangsi Pidana. Selain bukti-bukti dari Bekas Pemilik, Kakanwil ATR/BPN dan Kepala Kantor Pertanahan juga harus dapat memperhadapkan bukti-bukti otentik yang membuktikan proses penghapusan (likwidasi) atas masing-masing persil tanah sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1958 dan PP No. 18 tahun 1958, antara lain Keputusan Menteri Agraria tentang Penetapan masing-masing persil ex Eigendom, Surat Keputusan Penetapan Besaran Ganti-Rugi, dan lain-lain,” jelasnya kepada media ini di Ambon, pagi hari Jumat (3/8).

Ternyata, tambah Angkotasan, dalam hal Kakanwil ATR/BPN Provinsi Maluku dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon tak dapat menunjukan bukti-buktinya, sebaliknya dia menemukan bukti-bukti otentik pada PT Maluku Membangun di Jln Tanah Rata Kapuk Batumerah Ambon, bahkan terdapat bukti-bukti pelengkapnya yang menerangkan persil ex Eigendom Verponding No. 986 ini serta ke-2 persil lainnya No. 987 dan No. 988 justru dahulu telah dikonversi dan telah didaftarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dia juga mengakui, Direktur PT Maluku Membangun, Lutfi Attamimi, pernah menunjukan bukti dokumentasi cukup bahwa ternyata bukti-bukti surat atas ke-3 persil ex Hak Barat ini dahulu sudah diteliti langsung oleh Kapolda Maluku Brigjen Drs H Totoy Herawan Indra SH MHum bersama Tim Mabes Polri saat itu yang dipimpin Kombes H. Saragih.

Dengan tidak adanya bukti yang dapat diperhadapkan oleh Kakanwil ATR/BPN Provinsi Maluku dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, tandasnya, berarti penguasaan dan peruntukan ke-2 persil ex Eigendom Verponding No. 986 dan No. 987 selama ini adalah penguasaan serta penerbitan dan pemberian hak dan Sertifikat Hak Milik yang nyata-nyata telah dilakukan secara sewenang-wenang dan melawan hukum.

Lucunya, tambah Angkotasan lagi, sejak permulaan dekade 70-an ada sejumlah sertifikat hak milik diterbitkan dan diberikan kepada sejumlah orang, bahkan didalamnya terdapat beberapa sertifikat hak milik diterbitkan dan diberikan “orang-orang tertentu”, yang luasnya malah lebih 10. 000 m2 malah sampai lebih 30.000 m2. Beberapa contoh yang sekarang terungkap antara lain SHM No. 111 atas nama Suita Tandra yang sekarang dirubah menjadi SHM No. 4315 seluas 12.000 m2 dan SHM No. 112 atas nama Max Angkisan seluas 22.222 m2, bahkan HM No. 140 atas nama Eli Lisa seluas 33.333 m2. Selain itu, ada juga SHM No. 158 atas nama Saceny Soemeru seluas 12.000 m2 dan SHM No. 3508 seluas lebih 8.000 m2 atas nama Khoe Tjeng Jaoe dan Richan Kusno.

Ini menurut dia selain terdapat unsur delik pidana juga nyata-nyata telah terjadi “maladministrasi” dalam penerbitan hak dan sertifikat hak milik atas tanah, yang oleh karena itu juga berarti hak atau sertifikat-sertifikat hak milik itu cacat dan batal. Bahkan apabila dilihat berdasarkan ketentuan pemberian hak milik atas tanah negara sesuai PMDN No. 6 tahun 1972 yang berlaku saat itu, hak dan sertifikat-sertifikat hak milik tersebut batal demi hukum. Kalau pun benar persil ex Hak Barat ini telah dilikwidasi sehingga berubah status menjadi tanah negara pun, hak-hak dan sertifikat-sertifikat hak milik tersebut cacat dan batal sesuai PP No. 224 tahun 1961, karena tanah ex Eigendom adalah Obyek Landreform, sedangkan para penerima hak bukan Bekas Penggarap atau pun Golongan Petani, kecuali hanya bisa disebut sebagai “Petani Berdasi“.

Tambahnya, masalah timbul karena para pemegang sertifikat tersebut beberapa waktu belakangan ini makin rajin mengejar warga untuk menagih pembayaran harga tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat hak milik ilegal itu, bahkan tak jarang memakai tenaga preman, sedangkan instansi ATR/BPN Maluku dan Kantor Pertanahan Kota Ambon diam mengamininya saja seakan-akan tak ada yang salah. Lebih apes lagi, hanya berbekalkan sertifikat-sertifikat yang cacat ini tak jarang warga dipolisikan bila enggan membayar walau pun misalnya karena saat itu belum ada uang, akibatnya tak jarang mereka harus dibuat pontang-panting mencari pinjaman agar jangan sampai kena sangsi pidana. “Padahal warga yang mendiami tanah ini pun kebanyakan adalah korban konflik kerusuhan Kota Ambon beberapa waktu lalu yang menempatinya karena dalam keadaan kosong dibiarkan terlantar dan terpaksa oleh karena kondisinya sebagai korban konflik,” katanya.

Menurut Angkotasan, disinilah betapa perlunya peran Ombudsman RI, agar warga jangan selalu dijadikan bulan-bulanan hukum padahal hanya dengan bukti-bukti sertifikat hak milik yang nyata-nyata cacat dan batal menurut hukum. Mengakhiri pembicaraan Angkotasan juga meminta Ombudsman RI mau menunjukan keberpihakannya kepada masyarakat, yaitu dengan menerbitkan Rekomendasi kepada Pimpinan Kepolisian di daerah ini agar tidak serta-merta menerima sesuatu laporan sekedar berdasarkan sertifikat hak milik pada ke-3 persil ex Eigendom Verponding ini. “Dan sebaliknya mau mempercepat proses hukum laporan yang sudah diajukan pihaknya beberapa waktu agar dapat memberikan kepastian hukum bagi warga masyarakat,” pungkasnya.(*)


Laporan: Udin Waliulu

 

ARTIKEL TERKAIT