GPEI Minta Peraturan Truk ODOL Dikaji Ulang Melibatkan Pelaku Usaha

Foto Ilustrasi Truk ODOL

KABARHUKUM – Medan | Pelaku usaha meminta agar pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji ulang peraturan bagi kendaraan angkutan yang over dimensi dan overload alias ODOL. Pasalnya, peraturan dengan sanksi menilang, menahan bahkan menurunkan muatan kendaraan, akan berpengaruh pada perputaran perekonomian bahkan otomatis harga barang bisa naik.

Hal tersebut disampaikan Khairul Mahalli, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (BPP GPEI), Senin (6/8/2018).

Khairul Mahalli menjelaskan bahwa peraturan itu harus dikaji ulang dengan melibatkan para pelaku usaha sehingga didapatkan kajian positif dan negatifnya jelas.

“Kajian peraturan itu dari mana?, seyognya harus ditelaah dengan mendalam melibatkan akademisi, bussinesmen, community dan goverment,” ungkap Khairul Mahalli.

Menurutnya, bila peraturan itu tetap diberlakukan tanpa melibatkan pelaku usaha maka ujungnya pelaku usaha itulah yang dirugikan.

“Apa bila merugi, apa diberikan insentif oleh pemerintah kepada pelaku usaha, kalau pemerintah yang melanggar apa sanksinya?” tanya Khairul.

Lanjut Khairul, pemerintah harus mempertimbangkan pemberlakuan peraturan itu dengan sungguh-sungguh, dikarenakan imbasnya sudah tentu pada perekonomian, dimana sudah pasti daya saing produk bakal menurun dan otomatis harga-harga kebutuhan akan naik.

Untuk diketahui, Mulai 1 Agustus 2018 Kementerian Perhubungan dan instansi terkait melakukan penertiban Over Dimensi/Over Load (ODOL). Truk yang kelebihan muatan langsung dipotong yakni dilakukan penurunan muatan bagi kendaraan yang melebihi batas ketentuan 100% di setiap jembatan timbang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji akan menindak tegas kendaraan ODOL dengan tindakan tilang dan kendaraan over dimensi dengan aksi legal.(*)

ARTIKEL TERKAIT