Bupati Sula Dihimbau Pakai Pendekatan Persuasif-Dialogis Selesaikan Kemelut Bandara Emalamo

Soraya Darmawaty Francis

KABARHUKUM-Ambon | Bupati Kepulauan Sula di Sanana Maluku Utara, Hendrata Thess S.Pd.K dihimbau agar dalam upaya menyelesaikan kemelut lahan lokasi Bandara Emalamo di Sanana hendaknya menjauhi langkah-langkah represif yang diusung segelintir orang dan utamakan pendekatan persuasif-dialogis dengan duduk satu-meja bersama para Pemilik Lahan.

Terkait dengan itu, Kapolres Sula, AKBP W. Makatita juga dihimbau tetap memposisikan diri bersama segenap jajarannya sesuai dengan batasan ruang-gerak institusi Polri dalam kemelut lahan Bandara ini sebagaimana telah diamanatkan melalui Sprin Kapolri yang sudah diturunkan sejak tahun 2010 yang lalu, jangan sampai terjebak oleh pikiran-pikiran segelintir orang yang menghendaki penyelesaiannya dengan memakai cara-cara atau langkah-langkah represif yang malah mungkin akan menimbulkan masalah baru.

Demikian pendapat dari Pengamat Hukum Soraya Dharmawati Francis, di Jakarta, ketika dimintai tanggapannya atas komentar Koordinator Divisi Advokasi Hukum & HAM pada Lembaga Study Kebijakan Publik (eLSKaP) Bansa Angkotasan dari Ternate, Selasa (7/8), terkait kemelut penyelesaian lahan lokasi Bandara Emalamo di Sanana Maluku Utara, yaitu sehubungan adanya keinginan menggunakan pendekatan represif yang diusung oleh beberapa kalangan.

Dalam pembicaraan melalui ponselnya, siang hari tadi Kamis (9/8), alumni Fakultas Hukum UI Jakarta ini pertama-tama membenarkan komentar Angkotasan. “Bupati bersama semua pejabat instansi yang dilibatkan dalam dialog mengenai kemelut ini, baik instansi vertikal mau pun instansi otonom yang berwenang seyogianya tidak asal mengusung pikiran tanpa memahami esensi yang terkandung di dalam bunyi amar putusan“, tandasnya.

Menurut dia, bila putusan atas perkara ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht) akan tetapi dalam pertimbangan hukum sampai pada amar putusan tidak ada penggalan kata-kata atau kalimat yang secara eksplisit menyatakan tanah lokasi Bandara Emalamo adalah milik sah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan, kecuali menerangkan fasilitas bandara yang sebelumnya diduduki oleh para Pemilik Lahan yang karena itu diperintahkan untuk dikosongkan, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak bisa secara sewenang-wenang menganggap seakan-akan ada haknya atas tanah.

“Apalagi bila Pemerintah Daerah tidak memiliki sesuatu bukti otentik yang mampu membuktikan hak tersebut melalui prosesi Pelepasan Hak, sedangkan sebaliknya warga Pemilik Lahan punya bukti antara lain makam-makam orangtua dan leluhur dan tanaman-tanaman produksi yang usianya melampaui usia Bandara ditambah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa,” sebutnya.

Ditanyakan mengenai kemungkinan tanah itu dilekati Hak Swapraja, ponakan Ketua Komisi V DPR RI Farry Djemi Francis ini juga membenarkan keterangan Angkotasan. Dia mengatakan, memang benar bila ditelaah dari aspek sejarah pemerintahan, masuknya Pemerintahan Hindia Belanda dengan membentuk wilayah pemerintahan Distrik di Sanana pada tahun 1909 telah menandai berakhirnya kekuasaan pemerintahan Kesultanan Ternate di Kepulauan Sula yang saat itu diwakili oleh Salahakan. Apalagi dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikulir disusul lagi UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, telah mengakhiri keberadaan tanah-tanah ex Swapraja, malah dengan memberikan prioritas kepada Para Penggarap untuk mendapatkan Hak Milik .

“Fakta historis dan yuridis tentang berakhirnya kekuasan Kesultanan Ternate tahun 1909 di Kepulauan Sula ini terungkap dari sejarah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula di dalam laman website Kementerian Dalam Negeri RI,” katanya.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tidak memiliki sesuatu bukti otentik yang dapat membuktikan haknya atas tanah itu, sedangkan letak atau kedudukan Bandara Emalamo malah dikelilingi lahan milik warga Desa Wai Ipa dan Umaloya, apalagi disekelilingnya terdapat kebun atau ladang berisi tanaman-tanaman produksi berusia tua melampaui usia Bandara ditambah pula adanya makam-makam tua dari orangtua dan leluhur para pemilik lahan, tentu menurut rasio-legis, tanah itu adalah milik warga ke-2 Desa.

Ini menurut dia, berarti tidak ada yang salah apabila warga ke-2 Desa bersikeras tetap mempertahankan haknya atas tanah itu karena hubungan hukumnya belum pernah terputus atau diputuskan melalui prosesi pelepasan hak sesuai ketentuan perundang-undangan. Memakai dalil kepentingan umum sebagai sarana pembenaran untuk menggunakan langkah-langkah represif, menurut dia, sama sekali tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan oleh karena itu dinilai bukan langkah yang bijak, karena lepas dari norma-norma hukum tentang hak milik dalam konstitusi UUD 1945 dan perundang-undangan lain misalnya UU HAM No. 39 tahun 1999, maka sesuai amanah UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 sendiri pada psl 18 telah secara tegas menentukan walaupun tanah untuk kepentingan umum harus dibayarkan ganti-rugi yang layak.

“Artinya walau untuk kepentingan umum sekali pun tidak boleh ada tanah yang diambil cuma-cuma atau gratis apalagi dengan cara-cara kekerasan atau represif, kecuali mungkin ingin dilepaskan haknya secara tanpa syarat atas kehendak bersama dari para pemilik lahan,” tandasnya.

Oleh karena itu, mengakhiri pembicaraan dia juga menghimbau Bupati Hendrata jangan sampai terburu-buru mengadopsi pikiran-pikiran yang menginginkan penyelesaian respresif melainkan jauh lebih baik apabila menghadirkan para pemilik lahan duduk berdialog satu-meja dalam suasana persuasif-dialogis agar konstruksi penyelesaian apa pun yang berhasil dicapai akan merupakan hasil mufakat bersama bisa berlaku secara permanen. Bupati Hendrata menurut dia adalah putera daerah Sanana sendiri, yang oleh karena itu kiranya merasa memiliki beban tanggungjawab moral menjaga harmoni kebersamaan dalam hidup keseharian yang sekian lama ini sudah terbina dengan baik.(*)


Laporan: Udin Waliulu