Opini

Menyoal Norma Hukum dalam UU ITE

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informatika di era globalisasi bukanlah suatu hal yang fiktif melainkan sudah menjadi kenyataan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk. Penyebaran informasi telah melintasi batas-batas wilayah dan perbedaan waktu sudah tidak lagi memisahkan manusia.

Dengan kemajuan dan perkembangan telekomunikasi multimedia, ruang lingkup dan kecepatan komunikasi lintas batas meningkat, ini berarti masalah hukum yang berkaitan dengan yurisdiksi dan penegakan serta pemilihan hukum yang berlaku terhadap suatu sengketa multi-yurisdiksi akan bertambah penting dan konfleks.

Kita memang tidak dapat membantah bahwa penerapan teknologi informasi akan menimbulkan berbagai perubahan sosial. Karena itu perlu untuk diperhatikan bagaimana upaya melakukan transformasi teknologi dan industri dalam mengembangkan struktur sosial yang kondusif. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dan peranan hukum, upaya pengembangan teknologi tidak saja kehilangan dimensi kemanusiaan tetapi juga menumpulkan visi inovatifnya. Peranan hukum diharapkan dapat menjamin bahwa pelaksanaan perubahan itu akan berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Perubahan yang tidak direncanakan dengan sebuah kebijakan hukum acap kali akan menimbulkan berbagai persoalan baru dalam masyarakat. Di sinilah hukum akan berfungsi dalam menghadapi perubahan masyarakat.

Perkembangan internet yang semakin hari semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa banyak dampak baik positif maupun negatif. Tentunya untuk yang bersifat positif kita semua harus mensyukurinya karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini, misalnya kita dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja dengan e-banking, e-commerce juga membuat kita mudah melakukan pembelian maupun penjualan suatu barang tanpa mengenal tempat. Mencari referensi atau informasi mengenai ilmu pengetahuan juga bukan hal yang sulit dengan adanya e-library dan banyak lagi kemudahan yang didapatkan dengan perkembangan Internet. Tentunya, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi internet membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara online dengan risiko tertangkap yang sangat kecil oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara disamping menimbulkan kejahatan-kejahatan baru.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang tiap hari semakin pesat tentu masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan informasi hanya dengan hitungan detik. Dampak dari perkembangan teknologi yang begitu pesat tersebut menyebabkan masyarakat juga mendapatkan berita Hoax atau berita bohong, yang mengakibatkan masyarakat mudah terpengaruh, mempercayai, dan bahkan turut serta dalam membagikan/share berita bohong tersebut.

Di sinilah hukum akan berfungsi dalam menghadapi perubahan masyarakat. Fungsi hukum dalam masyarakat ada dua yaitu; Pertama, Produk hukum harus mampu mengangkat peristiwa-peristiwa (gejala hukum) dalam masyarakat ke dalam hukum sebagai sarana pengaturan masyarakat dimasa akan datang. Fungsi pengaturan diwujudkan dengan dibentuknya norma-norma yang merupakan alat Pengawas masyarakat (social control). Fungsi ini bertujuan agar orang-orang bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat umum yang telah diwujudkan dalam norma hukum yang dibentuk bersama. Kedua, Fungsi kedua dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dalam suasana perubahan masyarakat yang terus menerus terjadi. Ini dimaksudkan agar setiap perubahan masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah direncanakan atau dikehendaki.

Norma hukum merupakan salah satu dari beberapa norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma yang satu ini sedikit berbeda dengan norma-norma lainnya seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama. Perbedaan terletak pada sifatnya yang memaksa. Sebelum kita membahas pengertian norma hukum, terlebih dahulu mengingat kembali apa yang dimaksud dengan norma. Norma adalah kaidah atau pedoman untuk bertingkah laku di dalam masyarakat. Norma pasti ada di dalam setiap masyarakat. Setiap orang yang hidup di dalam masyarakat pasti selalu berusaha untuk bisa memenuhi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat tempat dimana ia tinggal.

Hal tersebut dikarenakan apabila seseorang menyimpang dari norma yang telah disepakati maka ia akan mendapatkan sanksi. Misalnya orang yang melanggar norma kesopanan akan mendapatkan sanksi digunjing. Norma-norma lainnya seperti norma hukum, kesusilaan dan agama juga memiliki sanksinya sendiri. Norma kesusilaan dan agama memiliki sanksi dari masyarakat, sementara norma hukum memiliki sanksi yang lebih tegas karena diatur secara tertulis dalam perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setidaknya ada 5 hal yang utama yang harus kita hindari sebagai masyarakat sebagai pengguna atau user pertama Jangan membuat, membagikan atau memberikan akses konten bermuatan kesusilaan Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat konten yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang dapat diakses secara elektronik bisa dijerat dengan UU ini. Ancaman untuk muatan kesusilaan adalah dipidana paling lambat 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Kedua Jangan sembarangan mengancam, memeras dan memcemarkan nama baik seseorang Dalam Pasal 27 ayat (3) dan (4) dijelaskan ketentuan setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memilii muatan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP, bisa dijerat dengan pasal ini. kita yang melanggar pasal ini bisa dikenakan pidana paling lama 4 tahun dan atau denda Rp 1 miliar. Ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.

Ketiga Jangan Sembarangan Menyadap Dalam Pasal 31 dijelaskan soal aturan penyadapan yang tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Penyadapan hanya bisa dilakukan untuk kepentingan penyidikan aparat penegak hukum. Penyadapan yang dimaksud adalah adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Mereka yang bisa dijerat dengan pasal ini adalah: (1) Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. (2) Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Keempat Berita Hoax Ancaman hukuman menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Kelima hate speech atau ujaran kebencian Ancaman menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Norma agama sebagai tuntutan hidup manusia menuju ke arah yang lebih baik dan benar. Di samping itu, norma agama mengatur kewajiban manusia kepada Tuhan, diri sendiri dan sesama. Pelanggaran terhadap norma agama akan mendatangkan sanksi dari Tuhan. Tingkat keimanan dan ketaqwaan seseorang dapat berubah-ubah, kadang meningkat dan kadang menurun. Agar keimanan dan ketakwaan seseorang lebih mantap, maka perlu adanya upaya-upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui berbagai peribadatan dan kegiatan lainnya serta mendaami ilmi pengetahuan.

Dalam hal penggunaan kita terhadap Informasi Transaksi Elektronik haruslah berdasarkan norma yang berlaku di Indonesia, sebgaai bahan pertimbangan seksama agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Dalam menjelang Pemilahan Presiden, Pemilihan Legislatif yang sebentar lagi kita langsungkan di Indonesia kiranya masyarakat dapat menahan diri, terkhusus dalam mempromosikan calon di media sosial.

Sebagai bangsa yang menganut Pancasila berasaskan ketuhanan yang maha esa agar tabayyun terlebih dahulu setiap mendapat informasi, jangan langsung mempercayainya dan langsung menshare berita tersebut yang ternyata berita tersebut adalah Hoax. Dihimbau juga agar masyarakat untuk tidak serang satu dengan yang lain, apabila berbeda pendapat itu adalah hal yang biasa jangan memaksakan kehendak bahwa pilihan kita yang paling benar dan menganggap semua orang lain salah. Diharapkan kepada masyarakat dalam menyampaikan dukungan kepada calon pasangan yang akan diusung di pilpres maupun pileg tahun 2019 nanti agar mengedepankan tata krama dan norma yang berlaku di Negara Indonesia. (*)


 

 

 

 

Fauzi Anshari Sibarani SH, Staff di kantor Biro Bantuan Hukum UMSU & Mahasiswa Program Magister Hukum USU.

ARTIKEL TERKAIT