MPD Notaris Sibolga, Tapteng dan Nias Melakukan Pengawasan Rutin terhadap Notaris

Tim MPDN Sibolga, Tapteng dan Nias.

KABARHUKUM-Sibolga | Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memberikan legitimasi kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk melakukan pengawasan terhadap notaris.

Atas amanat UU tersebut, MPD Notaris Sibolga, Tapteng dan Nias yang diketuai oleh Eka NAM Sihombing, SH., M.Hum, pada tanggal 14-16 Agustung 2018, melakukan pengawasan rutin terhadap notaris yang ada di seluruh wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Eka mengatakan,  tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap notaris adalah agar notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap notaris tersebut.

“Tujuan dari pengawasan itupun tidak hanya ditujukan bagi penataan kode etik notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani,” jelasnya.

Lebih lanjut Eka menuturkan, bahwa MPDN dalam melaksanakan pengawasan rutin tersebut  diimplementasikan melalui pemeriksaan terhadap seluruh protokol notaris. Hal ini dilakukan agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan. “Bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya” ujarnya.

Mengingat peranan dan kewenangan notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka Eka mengingatkan perilaku dan tindakan notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan  rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. “Maka MPDN sebagai lembaga pengawasan terhadap notaris perlu melakukan pengawasan secara rutin,” tegasnya.

Adapun MPDN dalam melakukan pengawasan terhadap notaris di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Taptenng, dibagi dalam 2 (dua) tim, yani Eka NAM Sihombing, Andryan, Nelly azwarni dan Harianto Tanjung, Reffin Tua, Irwansyah. Dimana keanggotaan MPDN terdiri dari unsur birokrat, unsur akademisi dan unsur organisasi notaris. Selajutnynya, MPDN Notaris Sibolga, Tapteng, Nias, dalam waktu dekat ini juga akan turun untuk kembali melakukan pengawasan secara rutin terhadap seluruh notaris di wilayah Kepulauan Nias. (*)