Sosialisasi dan Penjaringan CHA 2018 di Medan,

Penjaringan CHA, Farid Wajdi: KY Bukan Menerima Pendaftaran, Melainkan Menerima Usulan

KABARHUKUM-Medan | Komisi Yudisial (KY) menggelar acara ‘Sosialisasi dan Penjaringan Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2018 di Aula Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Jum’at (24/8). Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini Juru Bicara KY Dr Farid Wajdi SH MHum. Sedangkan peserta yang hadir terdiri dari sejumlah unsur yang berasal dari  masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, maupun kalangan badan peradilan di Sumut, khususnya kota Medan.

Di awal pemaparannya,  Farid mencoba meluruskan paradigma penjaringan CHA. “Penting untuk diluruskan, KY bukan menerima pendaftaran, melainkan menerima usulan CHA,” ujarnya.

Tentunya, kata Farid, ini ada konsekuensi filosofis dan psikologisnya, bahwa kalau Hakim Agung disebut sebagai profesi yang mulia itu bukanlah lahan bagi pencari kerja. “Jadi maknanya bukan datang mendaftarkan sendiri, melainkan harus atas dasar rekomendasi atau usulan dari unsur pemerintah, masyarakat maupun Mahkamah Agung,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, lewat kegiatan ini KY dituntut untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas calon agar dapat merespons kondisi terkini. Para CHA harus memenuhi aspek kualitas dan integritas sebagai kriteria utama KY dalam melakukan seleksi. “Oleh karena itu, aksi jemput bola ke beberapa daerah demi menjaring lebih banyak calon-calon berkualitas,” sebutnya

Dijelaskannya, sosialisasi dan penjaringan akan terus dilakukan ke masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, maupun kalangan badan peradilan. “Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam mengikuti seleksi CHA,” kata Farid.

Para calon potensial tersebut di antaranya Ketua, Wakil Ketua dan hakim tinggi dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi TUN, dan Pengadilan Militer Tinggi. Dari jalur nonkarier, KY menyasar praktisi hukum yang bergelar Doktor dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 20 tahun, baik dari unsur akademisi maupun advokat, notaris, dan lainny.

Sekadar informasi, berdasarkan surat Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial Nomor 4/WKMA.NY/7/2018 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung, MA membutuhkan 8 orang hakim agung, di antaranya 1 orang untuk kamar Pidana, 1 orang untuk kamar Agama, 2 orang untuk kamar Militer, 3 orang untuk kamar Perdata, dan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak.

“KY mengundang seluruh putra putri terbaik bangsa yang memenuhi syarat untuk dapat mengikuti proses seleksi calon hakim agung dimaksud, sehingga visi mewujudkan badan peradilan yang agung betul-betul dapai dirahih,” harapnya. (*)

ARTIKEL TERKAIT