Kerusuhan Sosial Tanjung Balai

Ribut Vonis Meiliana, AHS: Mendadak Banyak Pahlawan Kesiangan yang Muncul !

KABARHUKUM-Medan | Beberapa hari terakhir ini, ramai pembicaraan publik terkait vonis 18 bulan penjara yang dijatuhkan majlis hakim PN Medan kepada Meiliana, terdakwa kerusuhan Tanjung Balai 2016 silam. Bahkan, disinyalir ada gerakan sementara pihak yang berusaha “menggiring” vonis ini sebagai tindakan zalim, tidak adil dan mencederai Hak Azasi Manusia (HAM) yang dilakukan hakim, lalu menuntut untuk pembebasan Meiliana.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum (AHS) angkat bicara.




AHS mengungkapkan, sesungguhnya panjang dan berliku proses tuk sekedar mentersangkakan Meiliana ini. Menurutnya, penyidik berhati-hati betul dan sangat cermat memprosesnya hingga P 21, demikian juga Jaksa tidak tanggung profesionalnya dalam mempersiapkan dakwaan yg kemudian melimpahkannya ke pengadilan, sampai dipengadilan semua tahapan proses berlangsung dengan standar tinggi.

“Tentu ini dapat dipahami, karena kasus ini sangat sensitif dan mendapat perhatian dari berbagai pihak. Dari persidangan awal, kemudian saat pembuktian dan tuntutan, seluruhnya berjalan terbuka dan diliput berbagai media. Namun anehnya, saat majelis hakim memvonisnya, tuduhan dengan beragam model langsung ‘menghakimi’ tanpa bukti,” ujar  AHS

Karena itu, AHS menyesalkan pihak-pihak tertentu yang tiba-tiba ribut atas putusan vonis majlis hakim tersebut. Mestinya, kata AHS, kasus ini dilihat secara komprehensif, bukan parsial. Ditegaskannya, konflik sosial Tanjung Balai 2016 silam tak terjadi begitu saja secara ‘bim salabim’.

“Kalau menuduh tentunya wajiblah dengan bukti. Kita akan tunggu itu. Tapi kalau tanpa bukti, itulah tuduhan keji dan fitnah, kami tidak akan tinggal diam. Sebab sebelum ini anak-anak yang dituduh dalam kasus itu semua dihukum dan mereka yang teriak sekarang ini entah sedang dimana waktu itu. Dan kalau mereka mengedepankan alasan HAM, harusnya mereka juga melihat korban anak-anak yang waktu itu dikriminalisasi dengan kaca mata yang sama secara jernih,” katanya.

AHS merasa heran, sekarang mendadak pahlawan kesiangan banyak yang muncul, pada hal waktu upaya penyelesaian kasus ini dulu tidak nampak batang hidungnya. “Ayo, datanglah ke Tanjung Balai sebelum memvonnis apalagi tuduhan tanpa bukti dengan topeng HAM. Kami tak sekedar mencatatnya, tapi akan dan wajib melawannya, karena negara ini orang tua kami yang memperjungkannya,” tantangnya.

Sejumlah tokoh masyarakat asal Tanjung Balai menjumpai Kapoldasu dalam rangka upaya penyelesaian kasus kerusuhan sosial Tanjung Balai tahun 2016.

Diketahui, pasca kerusuhan Tanjung Balai tahun 2016, Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang pro-aktif terlibat dalam upaya penuntasan kasus konflik sosial tersebut. Waktu itu, Muhammadiyah Sumut lewat Majlis Hukum dan Ham nya mendesak seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kerusuhan itu untuk menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dibanding pendekatan Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system). Muhammadiyah menilai, pendekatan pidana tidak akan mampu menyelesaikan akar permasalahan konflik yang membuat delapan rumah ibadah terbakar dan 12 orang menjadi tersangka. Pendekatan itu justru dianggap dapat memicu konflik lanjutan dan meluas ke daerah lainnya.

Kemudian Muhammadiyah mengusulkan penanganan kerusuhan di Tanjung Balai sebaiknya menggunakan UU No 7 Tahun 2012 tentang “Penangangan Konflik Sosial”. UU yang sudah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 itu, dianggap lebih mampu menyelesaikan kerusuhan yang sudah memenuhi unsur sebagai konflik sosial.

Dalam asasnya, yakni di Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tersebut, penanganan konflik harus mengedepankan pendekatan musyawarah, kemanusian, hak asasi manusia, kebangsaan, kebhinekatunggalikaan, keadilan, ketertiban, keberlanjutan dan kearifan lokal, serta tanggungjawab negara, partisipatif dan tidak memihak serta tidak membeda-bedakan.

“Asas ini perlu kami tegaskan, untuk menjadi landasan dan acuan. Kita tidak ingin seperti penanganan penyakit, penyakit yang ditangani hanya yang nampak, tapi penyakit dalamnya dibiarkan. Penyakit dalam di Tanjung Balai ini perlu diusut tuntas agar arif tawaran penyelesaian konfliknya. Jangan kita terjebak hanya di tingkat seremonial dan pencitraan saja,” kata AHS, Senin (1/8/2016).
AHS juga menuturkan bahwa dalam penanganan konflik sosial, pendekatan hukum menjadin pendekatan terakhir yang digunakan. Fakta-fakta sejarah membuktikan, konflik sosial hanya bisa diselesaikan lewat musyawarah dan adat. (*)

ARTIKEL TERKAIT