Sosialisasi dan penjaringan CHA 2018 di Medan

Arifin Gultom: Sosok Hakim Agung itu Harus Memiliki Akhlakul Karimah

WR I UMSU, Dr Muhammad Arifin Gultom SH MHum

KABARHUKUM-Medan | Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Dr Muhammad Arifin Gultom SH MHum mengatakan, bahwa ikhtiar untuk mendapatkan Calon Hakim Agung (CHA) yang berkualitas dan berintegritas adalah sesuatu yang sangat penting ditengah sorotan minor terhadap dunia peradilan Indonesia yang carut-marut  belakangan ini.

“Ini adalah salah satu tugas dari KY (Komisi Yudisial-red) yang layak untuk kita dukung dan apresiasi. Proses seleksi merupakan faktor yang sangat penting untuk menjaga independensi hakim.” ujar Arifin saat membuka acara Sosialisasi dan Penjaringan Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2018 di Aula Gedung Pascasarjana UMSU, Jl. Denai 2017, Medan, Jum’at (24/8/2018).

Lanjut Arifin, ada sebuah adagium yang mengatakan bahwa kejahatan yang paling sempurna adalah kejahatan yang dibungkus oleh hukum itu sendiri. “Lantas, siapa yang bisa melakukan itu ? Salah satunya adalah hakim, di samping penegak hukum yang lain. Maka oleh karena itulah kita sangat berkepentingan sekali bisa mencari sosok-sosok Hakim Agung yang berkualitas dan berintegritas, yang mampu menjaga nama baik peradilan, sehingga peradilan kita berwibawa, bermartabat dan dipercaya oleh masyarakat,” jelasnya.

Bagi Arifin, sosok Hakim Agung berintegritas itu tak lain adalah yang memiliki akhlakul karimah atau moral yang baik dan mulia. Menurutnya, hakim adalah benteng terakhir bagi pencari keadilan. Jadi, benteng terakhir itu harus dirumuskan oleh hakim di dalam keputusannya, karena bagi hakim keputusan adalah mahkota yang harus dijaga kehormatanya. “Dan dengan memiliki akhlakul-karimah insya Allah mahkota itu akan bisa dijaga kemuliannya,” kata Arifin.

Selain itu ia juga mengingatkan, sosok ideal Hakim Agung itu selain memiliki kapabalitas keilmuan yang mumpuni, juga harus mempunyai integritas yang kokoh dan teruji. Sebab, kata Arifin, ada kecenderungan selama ini arus utama dunia peradilan kita masih terjebak dalam tradisi positivistik, dimana peradilan kita masih dominan bersifat struktural atau hukum acara semata yang diantaranya ditandai oleh perilaku hakim yang kaku dan tekstual. “Pada hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana mewujudkan peradilan  substansial, yang bisa menghadirkan keadilan hakiki yang selalu dirindukan masyarakat. Ini adalah tugas hakim yang penting untuk diperhatikan kedepan,” pungkasnya. (*)

ARTIKEL TERKAIT