Muhammadiyah Sumut Minta yang Tidak Paham Akar Masalah Konflik Sosial Tanjung Balai Jangan Komentar

Faisal SH MHum, Ketua Majlis Hukum dan HAM PW Muhammadiyah Sumut.

KABARHUKUM-Medan | Ketua Majlis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (MHH PWM Sumut) Faisal SH MHum megatakan, sebaiknya orang-orang yang tidak tahu akar masalah konflik di Tanjung Balai yang berujung menghukum sejumlah pelaku pembakaran kelenteng dan Meiliana terdakwa pelaku penista agama untuk menahan diri dan tidak berkomentar.

Kita hawatir, bara yang mulai padam marak kembali. Sebelumnya agar tidak ada yang dipidana dan semua golongan yang ada di Tanjung Balai bisa disatu padukan kembali,” ujarnya kepada kabarhukum.com, Sabtu (25/8/2018).



Lebih lanjut Faisal menuturkan,  pasca terjadinya  kerusuhan sosial di Tanjung Balai pada tahun 2016 silam, sebenarnya MHH PWM Sumut terlibat pro aktif dalam upaya penyelesain kerusuhan bernuansa SARA tersebut. Saat itu, kata Faisal, pihaknya telah melakukan kajian mendalam terhadap kasus tersebut dengan menurutkan tim investigasi ke Tanjung Balai.

Dan hasilnya,  Muhammadiyah menilai, pendekatan pidana tidak akan mampu menyelesaikan akar permasalahan konflik yang membuat delapan rumah ibadah terbakar dan 12 orang menjadi tersangka. Pendekatan itu justru dianggap dapat memicu konflik lanjutan dan meluas ke daerah lainnya.

Sebagai tindaklanjut, kemudian Muhammadiyah mengusulkan penanganan kerusuhan di Tanjung Balai sebaiknya menggunakan UU No 7 Tahun 2012 tentang “Penangangan Konflik Sosial”. UU yang sudah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 itu, dianggap lebih mampu menyelesaikan kerusuhan yang sudah memenuhi unsur sebagai konflik sosial. “Karena itu kita mendesak seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kerusuhan itu untuk menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dibanding pendekatan Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system).  Karena hanya dengan demikian kinsekuensi hukum pidana dapat kita elakkan. Namun demikian, diduga karena banyaknya intervensi dari berbagai pihak sehingga keputusan tersebut enggan dibuat.” kata akademisi Fakultas Hukum UMSU ini.

Konflik sosial Tanjung Balai tahun 2016 yang dipicu  penistaan agama dan kemudian berujung kerusuhan.

Faisal menjelaskan, dalam asasnya, yakni di Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tersebut, penanganan konflik harus mengedepankan pendekatan musyawarah, kemanusian, hak asasi manusia, kebangsaan, kebhinekatunggalikaan, keadilan, ketertiban, keberlanjutan dan kearifan lokal, serta tanggungjawab negara, partisipatif dan tidak memihak serta tidak membeda-bedakan.

Dari itu, kata Faisal, pelaku pembakaran sudah dihukum oleh PN Tanjung Balai, tempat ibadah yang rusak sudah di rehabilitasi dan an sekarang Meiliana menunggu giliran. “Sebenarnya hampir clear. Masyarakat sudah tenang di Tanjung Balai dan semua pihak merasa hampir mendapat keadilan. Tapi, karena banyaknya komentar terkait dengan vonis 18 bulan terhadap Meiliana, apalagi dibumbui dengan isu-isu HAM, sekali lagi dikawatirkan akan mengusik rasa keadilan sebagian besar masyarakat Tanjung Balai,” ujarnya.

Faisal mengingatkan, dalam hal konflik itu, sebenarnya negara telah memilih penerapan hukum pidana sebagai alternatif, dan rangkaiannya sudah berjalan. “Maka mari kita hormati itu. Biarkan proses hukum berlangsung dan jangan ada pihak-pihak yang coba mengintervensi kasus itu dengan berbagai cara jika kita sayang dan cinta dengan masyarakat Tanjung Balai,” pungkasnya. (*)

ARTIKEL TERKAIT