OTT di PN Medan

KY Sayangkan Banyak Hakim Ad Hoc Tipikor Terjerat OTT KPK

Hakim-hakim yang terkena OTT KPK.

KABARHUKUM-Medan | Komisi Yudisial (KY) sangat menyayangkan bahwa 10 dari 19 hakim yang terjerat OTT oleh KPK pada 2005-2018 merupakan hakim Ad Hoc Tipikor.

“Kita sangat menyayangkan, hakim yang seharusnya bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi, justru melakukan korupsi,” ujarnya, Kamis (30/8/2018).




Farid menegaskan, hal ini perlu diperhatikan secara serius,  karena jangan sampai orang yang diduga melakukan korupsi bisa bebas dari jeratan hukum atau mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan karena hakim yang memeriksa perkara tersebut menerima suap.

Sebagai langkah pembenahan, maka menurutnya perlu diperhatikan dengan serius terkait proses rekrutmen dan pengawasan terhadap hakim ad hoc Tipikor.

Farid mengungkapkan, terkait proses rekrutmen hakim ad hoc Tipikor, ada anggapan bahwa yang mendaftar tidak semuanya adalah calon terbaik yang berkapasitas dan berintegritas. Para calon tersebut hanyalah para pencari kerja (job seeker).

Oleh karena itu, KY menegaskan pentingnya melakukan cek integritas dengan mendalami rekam jejak calon. “Faktor ini harus menjadi fokus dan prioritas dalam proses seleksi. Dalam rangka melaksanakan ini, maka perlu kerja sama lembaga antara MA, KY, KPK, dan teman-teman pegiat anti korupsi,” kata Farid.

Sementara, dalam hal pengawasan, menurut Farid perlu untuk mengawasi setiap perkara korupsi. “Tidak hanya proses sidangnya, tapi juga soal kegiatan-kegiatan hakim di luar kegiatan dinasnya,” tegasnya.

Diketahui, dari laporan tahunan KPK terdapat 17 hakim yang sudah kena OTT sepanjang tahun 2005-2017.

Ditambah 2 org (hakim PN Tangerang dan Medan) tahun 2018, jadi totalnya adalah 19.

Dari 19 hakim tersebut, terdapat 10 hakim Ad Hoc Tipikor, sisanya 3 hakim PN, 1 Hakim PT, 4 Hakim PTUN, 1 Hakim Ad Hoc PHI. (*)

ARTIKEL TERKAIT