Pasca OTT KPK Terhadap Hakim PN Medan , KY Serukan Peradilan Indonesia untuk Bangkit

Farid Wajdi, Juru Bicara Komisi Yudisial.

KABARHUKUM-Jakarta | Lebih dari 17 tahun reformasi peradilan berjalan, beberapa output telah dihasilkan mulai berupa dua cetak biru sampai dengan ratusan instrumen seperti PERMA/SEMA/Juknis dan seterusnya.

Terkait hal tersebut, juru bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengatakan, harus diakui, beberapa capaian telah memenuhi target sekaligus membawa dampak perubahan di banyak aspek, seperti keterbukaan informasi, sistem manajemen perkara, pelayanan satu pintu yang menjadi contoh utama.




Namun, kata Farid, capaian dimaksud bukanlah tanpa cela. Sejak ide perubahan dan perbaikan itu ada, sejak itu pula beberapa peristiwa yang jadi tones negatif tidak pernah benar-benar berhenti. “Peristiwa OTT yang dilakukan oleh KPK di Medan adalah contoh paling aktual,” ujarnya, Jum’at (31/8/2018).

Oleh karena itu, KY kembali konsisten menyuarakan bahwa tidaklah layak karena ‘nila setitik rusak susu sebelanga’, begitu juga analoginya atas peristiwa tersebut. “Tidaklah wajar cap negatif diberlakukan pada peradilan kita karena ulah ‘oknum’ segelintir hakim,” kata Farid.

Dijelaskannya, diksi ‘oknum’ kali ini layak disebutkan, karena diyakini dengan kuat nilai kebaikan dan integritas masih jadi yang dominan pada peradilan kita.

Karena nilai kebaikan yang juga dominan itu, lanjut Farid, maka tidak ada alasan bagi seluruh warga pengadilan untuk malu atau rendah diri. “Ketahuilah yang melakukannya tidak layak disebut hakim dan bukan dari golongan warga pengadilan. Sebab yang jadi bagian dari pengadilan hanya mereka yang memegang teguh nilai kebaikan serta integritas,” sebutnya.

Dorongan juga ditujukan bagi penegak hukum, dalam hal ini KPK, untuk mengelola kasus ini secara proporsional dan profesional. “Usut siapapun yang terlibat, jangan ada rantai yang terputus. Dan sebaliknya juga, rehabilitasi yang memang jelas tidak terlibat. Tidak dibenarkan desakan opini atau stigma publik mempengaruhi kerja¬† penyidikan,” katanya.

Menurut Farid, perubahan signifikan hanya akan dicapai dengan kesadaran individu aparat pengadilan sekaligus contoh teladan yang dipraktikan di unsur pimpinan. “Bangkit peradilan Indonesia, Anda tidak sendirian, KY memastikan tetap bersama dan akan terus menjadi penyeimbang, menjadi pembela sekaligus yang paling keras menusuk di saat bersamaan,” harapnya.

Terakhir, Farid mengingatkan, kepercayaan publik harus kembali dimenangkan. “Ia harus direbut bukan dengan membela diri dari semua tuduhan, melainkan dengan keterbukaan dalam melakukan ‘bersih-bersih’ secara total dimulai dari atas/pimpinan sampai bawah/pelaksana,” pungkasnya. (*)

ARTIKEL TERKAIT