Prof Suteki: Bifurkasi dan Vandalisme Hukum Berpotensi Membunuh Demokrasi

Prof Dr Suteki SH MHum (kanan) tampil sebagai narasumber dalam acara Dialog Kebangsaan dengan tema " Kemana Arah Indonesia 2019 ? (Tinjauan Politik, Sosial dan ideologi)" yang diadakan Dewan Da’wah Islamiyah Sumatera Utara di Grand Kanaya Hotel, Jl. Darussalam Medan, Sabtu (10/9/2018)

KABARHUKUM-Medan | Pakar Hukum Prof Dr Suteki SH MHum mengatakan, bahwa dari awal merdeka, Indonesia sudah berkomitmen sebagai bangsa penganut demokrasi Pancasila yang dalam tataran praksis wujudnya sebagai negara hukum (the rule of law). Namun, ia menyebut dalam dinamika perjalanan bangsa ini, relasi antara politik dan hukum mengalami fluktuasi. Menurutnya, justeru politik itulah yang cenderung untuk mendominasi hukum.



“Jadi, kalau ditinjau secara teoritik, dimana kita sudah sepakat sebangai negara hukum, maka sepertinya ada yang tidak beres dengan tatanan kehidupan bernegara kita,” ujar Guru Besar Universitas Diponegoro ini saat tampil sebaga narasumber dalam acara Dialog Kebangsaan dengan tema ” Kemana Arah Indonesia 2019 ? (Tinjauan Politik, Sosial dan ideologi)” yang diadakan Dewan Da’wah Islamiyah Sumatera Utara di Grand Kanaya Hotel, Jl. Darussalam Medan, Sabtu (10/9/2018)

Ia menjelaskan, bahwa negara hukum, misalnya seperti yang dikenalkan oleh Brian Z Tamanaha, dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni mulai dari yang tipis (formal) sampai ke yang paling tebal (substansial). Yang paling tipis disebut dengan dryness rule of law, artinya ada pemerintahan yang menjalankan hukum, tapi justru pemerintahan itu menjadikan hukum sebagai tameng untuk mengamankan kekuasaannya. Dalam konteks ini, mau berbuat apa saja boleh, yang penting dijamin hukum. Sehingga hukum itu dipakai sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. “Tentunya ini bisa berbahaya, karena konsep negara hukum yang kita sepakati bisa dibelokkan menjadi negara kekuasaan,” jelasnya.

Salah satu bentuk upaya pembelokan ini, kata Suteki,  terlihat ketika dikeluarkannya Perppu Ormas No 2 tahun 2017 beberapa waktu yang lalu. Ia menilai, keluarnya Perppu itu lebih beraroma ke aspek kekuasaan, karena menghilangkan yang namanya due process of law, ketika ingin menilai suatu ormas itu baik atau buruk. “Tentunya ini aneh, pada hal dalam UU Ormas No 17 Tahun 2013 jelas dinyatakan bahwa harus dilakukan step by step. Artinya, kalau suatu ormas itu dinilai melakukan pelanggaran maka harus dilakukan secara step by step, mulai dari peringatan, pembekuan, sampai diputuskan di pengadilan dimana ormas itu diberi hak untuk membela diri,” tegasnya.

Lucunya, kata Suteki, waktu itu pemerintah memiliki opini sendiri tentang due process of law, yaitu siapa yang mengeluarkan (SK-red) maka dialah yang berhak mencabutnya tanpa melalui proses peradilan. “Kalau menurut saya ini model vandalisme hukum, artinya hantam dulu dan kalau ada yang tidak terima silahkan menggugat. Dalam situasi inilah,  terjadi yang dinamakan dengan bifurkasi hukum, pembelokan dari negara hukum menuju negara kekuasaan,” sebut Suteki.

Lebih lanjut Suteki mengatakan, bahwa konsep rule of law yang ideal dan yang diimpikan itu bukan sekedar pembelaan kepada Hak Asasi Manusia yang sangat liberal, tapi mengharapkan rule of law yang paling tebal (substansial), yakni negara hukum yang ingin dibangun diarahkan pada pencapaian kesejahteraan sosial (social walfare) “Seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 45,  bahwa tujuan terakhir dan utama dari negara ini adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Suketi.

Ke depan, jika kecenderungan bifurkasi  dan vandalisme hukum ini dibiarkan saja atau semakin dikukuhkan tanpa ada ikhtiar perbaikan-perbaikan dalam sistem hukum, maka ia khawatir bangsa ini akan semakin terpuruk dan bukan tidak mungkin demokrasi republik ini  akan mengarah kepada kematian. “Bifurkasi dan Vandalisme hukum berpotensi membunuh demokrasi,”

Menurut Suteki, makna kematian demokrasi disini adalah dimana jika semula disebut serba rakyat (dari, oleh dan untuk rakyat), namun ternyata faktanya setelah kekuasaan itu dipegang, justru pemegang kekuasaan itu cenderung untuk bagaimana mempertahankan apa yang sudah digenggamnya. “Ketika itu terjadi, maka penguasa akan menggunakan prinsip machiavellistik, yakni prinsip menghalalkan segalacara. Implikasinya kemudian negara akan mengarah menjadi negara otoriter, meskipun bungkusnya tetap demokrasi,” pungkasnya.

Diketahui, beberapa waktu yang lalu,  Suteki sempat dinonaktifkan sebagai Guru Besar Hukum Undip. Ia dituding  anti NKRI terkait  unggahan-unggahannya di media sosial yang viral dan ditafsirkan sebagai bentuk dukungan terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI. (*)

 

ARTIKEL TERKAIT