Putusan MA Perboleh Mantan Koruptor Nyaleg, Ini Tanggapan KY

Ilustrasi mantan koruptor nyalek.

KABARHUKUM-Jakarta | Terkaitan dengan soal putusan judicial review soal PKPU oleh Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY) menilai putusan hakim bukan hanya dokumen publik berisi pertimbangan hukum.

“Sejak pertama kali KY berdiri, kami meyakini putusan hakim juga cerminan profesionalisme serta integritas hakim,” ujar Juru bicara KY Farid Wajdi, Ahad (16/9/2018).

Hari ini bahkan, kata Farid, putusan hakim juga bisa dipersepsikan sebagai keberpihakan nilai sekaligus cara seorang hakim berpikir, apakah hanya akan positivis atau ikut juga menggali konten lain di luar aturan hukum positif.

Menurutnya, polemik tentang boleh tidaknya mantan terpidana korupsi mencalonkan kembali sebagai anggota legislatif turut menguji dunia peradilan kita. “Melalui isu ini, publik juga akhirnya dapat melihat bagaimana dan ke mana dunia peradilan kita berpihak,” jelasnya.

Untuk dimensi ini, lanjut Farid,  para hakim dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 50 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa sebuah pertimbangan hukum dalam putusan hakim harus memuat ‘Alasan dan Dasar hukum baik yang bersumber dari hukum positif maupun hukum tidak tertulis’.

Dia mengatakan, penyebutan ‘hukum tidak tertulis’ sejalan dengan makna nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekaligus kondisi yang secara sosiologis terjadi pada sebuah ruang dan waktu. Maka, katanya,  terlalu jelas untuk dikesampingkan bahwa sejak tahun 2009 itulah, peradilan kita dikehendaki untuk tidak selalu jadi peradilan yang positivis. “Tidak boleh ada vonis apakah benar atau salah tentang putusan yang sudah diambil oleh Mahkamah Agung dalam perkara ini. Yang tinggal adalah bagaimana sebetulnya keberpihakan dunia peradilan kita,” sebutnya.

KY menilai, semangat larangan bagi terpidana korupsi untuk menjadi anggota legislatif adalah hak yang baik, sebagai mekanisme jaminan negara untuk mendapatkan orang-orang yang baik. Namun, putusan MA sekalipun begitu, dapat dipandang sebagai koreksi bagi mekanisme jaminan dimaksud.

Bisa jadi, kata Farid, melarang sama sekali pencalonan mantan koruptor memang betul tidak efektif atau cenderung menabrak aturan dasar. “Karena masih ada cara lain sebagai bentuk pendewasaan publik, misalnya adalah jangan-jangan menandai atau mendeklarasikan sejumlah calon sebagai mantan terpidana korupsi malah jauh lebih efektif,” pungkasnya.

Seperti diketahui, MA sudah memutuskan gugatan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam putusannya, MA menyerahkan kembali kepada Undang-undang.”Dikabulkan permohonannya, dikembalikan kepada undang-undang. Diputus kemarin,” jelas Juru Bicara MA, Suhadi  , Jumat (14/9/2018).

Suhadi menegaskan, atas putusan itu mantan narapidana korupsi boleh mendaftar sebagai calon asal sesuai ketentuan undang-undang dan putusan MK. (*)

ARTIKEL TERKAIT