Perjuangan Seorang Dosen dalam Menuntut Keadilan

KABARHUKUM-Medan | Selama 11 tahun mengabdi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menjadi tenaga pendidik dengan profesi sebagai seorang Dosen Tetap di Yayasan STIE IBBI Medan, ternyata sama sekali bukan jaminan bagi M. Khairul Ikhwan Harahap SE MSi mendapat haknya di republik Indonesia tercinta ini. Sedangkan institusi pendidikan yang dianggap sebagai kawahcandradimuka bagi anak bangsa untuk menjadi generasi bangsa yang bermoral, ta’at dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, malah pimpinan dari institusi pendidikan tersebut yang melakukan praktek-praktek indisipliner dan cendrung melakukan pelanggran terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku di Repubilk tercinata.

Kepada media ini Khairul menuturkan, bahwa 3 tahun sudah perjuangannya menuntut keadilan dan hak terhadap PHK sepihak yang dilakukan oleh Yayasan STIE IBBI dengan dasar Surat Peringatan (SP) III yang menyebutkan bahwa yang ia tidak hadir satu hari dalam melaksanakan tugas nya sebagai seorang dosen. “Yayasan STIE IBBI sebagai lembaga Pendidikan ternyata sangat tidak menghargai profesi pendidik. Terhadap pemecatan sepihak tersebut Yayasan STIE IBBI hanya bersedia memberikan  pesangon sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan masa kerja 11 tahun,” jelasnya, Rabu (19/9/2018).

Bukan cuma itu, Khairul mengaku  selama bekerja sebagai dosen tetap ia tidak mendapatkan perlindungan dalam bentuk apapun, baik Jaminan berupa Asuransi Kesehatan ataupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dimana Undang-Undang sudah mengatur dengan jelas dan tegas. “Sejak bekerja hingga kini saya telah memiliki 3 orang anak, dimana dalam membiayai persalianan ke 3 anak tersebut dan biaya kesehatan selama ini saya tanggung secara pribadi  dan keluarga,” ujarnya.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut melalui Kuasa Hukum  Law Office Banuara & Patner saat ini perselisihan tersebut telah diajukan ke Pengadilan Negeri Medan, telah terdaftar dalam Register Perkara No. 258/Pdt-Sus.PHI/2017/PN-Mdn dan telah putus pada tanggal 15 Januari 2018 dengan amar putusan :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

–              Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
  2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat karena PHK sejak putusan ini dibacakan ;
  3. Menghukum Tergugat (i.c. Yayasan STIE IBBI) untuk membayar secara tunai hak – hak normatif Penggugat (i.c. Sdr. Khairul Ikhwan Harahap, S.E., M.Si., akibat pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang – undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon 2 kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), uang pernghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3), uang pengganti perumahan dan perobatan sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4), Tunjangan Hari Raya selama 9 tahun, Uang Jaminan Hari Tua dan upah proses selama 6 bulan dengan perincian sebagai berikut :
  4. Uang pesangon : Rp. 57.462.752,00
  5. THR : Rp. 10.286.000,00
  6. BPJS dan Program Jaminan Hari Tua : Rp. 9.920.892,00
  7. Upah Proses 6 bulan : Rp. 13.627.530,00

Total : Rp. 91.297.174,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

 

Terhadap putusan tersebut Yayasan STIE IBBI telah pula mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, terdaftar dengan Register Nomor : 19/Kas/2018/PHI.Mdn, dan sampai saat masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI.

Perjuangan Khairul tidak cuma berhenti sampai di situ. Ia juga membuat pengaduan kepada DPRD TK II Kota Medan, dan Ketua Komisi B DPRD TK II Kota Medan mengirimkan Surat Panggilan, meminta Ketua STIE IBBI hadir  dalam rangka Dengar Pendapat dalam menyelesaikan laporan pengaduan ini, akan tetapi sekali lagi Ketua STIE IBBI juga tidak beriktikad baik dalam merespon upaya penyelesaian yang ingin dilakukan oleh Wakil Rakyat tersebut.

Yohana Melvani, kuasa hukum Khairul mengungkapkan, bahwa perjalanan panjang dalam memperjuangkan hak terhadap kewajiban tergugat, dirasakan sangat menyiksa dan merugikan pihak penggugat dimana ia tidak bisa mendaftarkan dirinya sebagai Dosen Tetap di kampus lain dikarenakan STIE IBBI belum mengeluarkan nama penggugat dari Home base IBBI dan sangat tidak manusiawi nya lagi pihak STIE IBBI masih menggunakan nama Penggugat (Khairul Ikhwan Harahap, S.E., M.Si) sebagai Dosen Tetap STIE IBBI dengan status aktif hingga saat ini di Panggalan Data/Portal Kemenristek Dikti sebagai upaya memenuhi kuota dosen tetap pada perguruan tinggi.

“Namun Yayasan STIE IBBI tidak memberikan hak-hak Normatif Sdr. Khairul Ikhwan Harahap berupa gaji dan lain sebagainya. Kerugian yang tak ternilai juga dirasakan oleh Sdr.Khairul Ikhwan Harahap, dimana kesempatan untuk sertifikasi dosen terhalang dan upayanya untuk mendapatkan program beasiswa dan melanjutkan program Doktoral menjadi terbengkalai, beliau berharap Kementrian Riset dan Teknologi Dikti memberikan sanksi dan tindakan tegas terhadap institusi dan pihak terkait terhadap ketidakpatuhan dalam menjalankan tatanan organisasi dan lembaga dilingkungan akademis dan pendidikan tinggi yang jelas memiliki aturan dan ketentuan,” tegasnya.

Karena itu,  penggugat melaui Kuasa Hukum nya Yohana Melvani memohon kepada Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI kiranya dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, karena kerugian yang cukup besar dialami oleh kliennya baik secara materil maupun imateril. “Hal ini tak lain adalah sebagai upaya penegakan supremasi hukum di Negara Republik tercinta ini demi terwujudnya keadilan yang tidak berpihak kepada pengusaha yang memiliki kemampuan melakukan segala macam cara guna mencapai tujuan guna mempertahankan harga diri dan martabat semata,” ujar Yohana. (*)