BBH UMSU: Masyarakat Jangan Mau Dibenturkan

Detik-detik benturan massa mahasiswa dan massa pro pemerintah di depan gedung DPRD Sumut, Kamis (20/9/2018)

KABARHUKUM-Medan | Biro Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (BBH UMSU) mengecam dan mengutuk tindakan represif yang dilakukan kepolisian terhadap mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Se Kota Medan yang melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Sumut, Kamis (20/9/2018).  Akibat arogansi aparat yang berseragam kembali menorehkan luka kepada mahasiswa yang sedang berunjuk rasa.

Sekretaris BBH UMSU Fauzi Anshari Sibarani SH menilai, ada yang aneh dalam insiden yang memakan sejumlah  korban dari kelompok mahasiswa itu. pasalnya dalam 1 (satu) hari yang sama dan di tempat yang sama terdapat 2 (dua) kubu yang berdemonstrasi. Massa yang pro Jokowi menamakan diri Komunitas Masyarakat Cinta NKRI dan Mahasiswa yang mengatas namakan Aliansi Mahasiswa se Kota Medan yang berasal dari berbagai kampus di Kota Medan yang orasinya mengkritik kinerja Jokowi. “Pihak kepolisian harus menjelaskan kepada publik bagaimana ini mungkin terjadi,” ujarnya kepada kabarhukum.com, Jum’at (21/9/2018).

Mantan aktvis mahasiswa yang juga sedang menyelesaikan pendidikan S2 nya di Pascasarjana Ilmu Hukum USU ini mengatakan, dalam berunjuk rasa yang telah di atur dalam Pasal 28 UUD 1945, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan diatur juga dalam Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, seyogyanya ada tata cara yang harus diindahkan sebelum berunjuk rasa. Salah satunya ialah Surat Pemberitahuan unjuk rasa kepada Sat Intelkam dari Polrestabes kab/kota, dan setelah itu STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) akan diterbitkan oleh kepolisian  terkait pelaksanaan unjuk rasa.

“Nah, tentu sangat tidak masuk akal apa yang terjadi semalam, mengapa bisa ada 2 (dua) kubu massa yang berorasi di waktu dan tempat yang bersamaan, atau emang sengaja dibenturkan,” katanya.

Anehnya lagi, kata Fauzi,  korban dari betrok yang terjadi paling banyak mahasiswa. Menurutnya, ada kesan kuat pembiaran, harusnya ini menjadi tanggungjawab kepolisan yang dari awal sudah mengantisipasi massa yang mana lebih dahulu memberitahukan untuk aksi. Mestinya kepolisia juga dapat menahan diri,  bukan arogan dan melakukan tindakan represif kepada pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasinya. “Kepolisian harus menjaga kenetralannya dalam menjalankan tugas sesuai amanat Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,” jelasnya.

Menjelang Pilpres 2019, Fauzi mengingatkan kepada semua pihak  untuk  dapat menahan diri, menahan ego. “Apabila ingin menyuarakan aspirasi, lakukan dengan santun, moral, beretika sesuai dengan adab dan budaya Indonesia, dan yang paling utama, kita sebagai masyarakat jangan mau di benturkan, di adu domba, di pecah belah oleh kepentingan politik yang haus akan kekuasaan dan memanfaatkan masyarakat sebagai alat untuk mendapat kekuasaannya,” pungkasnya.

ARTIKEL TERKAIT