Abdul Hakim Siagian: Jadikan Kasus Hoaks RS Sebagai Ibrah

Dr. Abdul Hakim Siagian SH MHum

KABARHUKUM-Medan | Akhir-akhir ini hoak  menjadi isu yang paling hangat dan banyak dibicarakan publik, terutama pasca terjadinya skandal hoak yang dilakukan Ratna Sarumpaet (RS) belum lama ini.

Menyikapi hal tersebut, pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum mengatakan,  terlepas dari motif yang melatarbelakanginya, sepertinya RS pantas untuk diberikan apresiasi, karena dia telah terbuka dan jujur mengakui hoaks yang dirancang dan  dikemasnya.

Dalam skandal RS ini, kata Hakim,  yang terpenting adalah bagaimana menegakkan prinsip keadilan, karena Pancasila sebagai dasar negara telah menegaskan, bahwa kata keadilan itu termaktub pada dua sila , yakni sila pertama dan sila ke lima.

Menurut Hakim, begitu RS menyampaikan bahwa hoak yang dilakukannya adalah produknya sendiri dan kemudian ia sudah meminta maaf, maka sebenarnya kasus ini sudah mengkerucut. Ia menyesalkan kasus ini dijadikan pihak-pihak tertentu sebagai komuditas politik. “Berhentilah menggoreng kasus ini dan dudukkan secara proporsional dan objektif,” ujar Hakim yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumut ini, Jum’at (05/10/2018).

Hakim memaklumi, di tahun politik ini segala sesuatu begitu rentan untuk dipolitisir. meskipun demikian,  ia berharap kasus RS ini bisa disikapi secara bijak oleh semua pihak. “Karena, secara hukum RS lah yang bertanggungjawab, terlebih menyangkut administrasi RS pun sudah dikeluarkan dari Timses Prabowo-Sandi.  Kecuali bisa dibuktikan sebaliknya, misalnya persekongkolan,” kata advokad yang maju bertarung sebagai Calon DPD RI dari Sumut pada Pemilu 2019 nanti.

Yang lebih penting lagi, lanjut Hakim, idealnya upaya penegakan hukum itu harus berlaku adil dan tidak pandang bulu. Misalnya, kalau ada sementara pihak yang begitu semangat menobatkan RS sebagai Ratu Hoaks, lantas kemudian ada pihak lain yang lain mengajukan pertanyaan, kalau memang ada Ratu Hoaks, siapa Raja Hoaknya ?. “Pertanyaan ini wajar  muncul, karena ada kesan ketidakadilan dalam kasus ini,” ujar Hakim.

Poin pentingnya, kata Hakim, karena Indonesia dasar negaranya Pancasila, dimana pada sila kedua berbunyi ‘Kemanusian yang adil dan beradab’. “Maka, merujuk pada kata adab pada sila kedua Pancasila tersebut, maka semestinya dalam konteks ini kasus RS selesai. “Lalu, bagaimana dengan proses hukum ? Silahkan lanjutkan,” katanya

Namun Hakim menilai,  kalau semua energi tertumpah untuk memproses kasus RS, seolah kasus hoaks inilah yang menjadi kejahatan yang luar biasa, lalu kemudian pertanyaannya, kasus hoak-hoak yang lain bagaimana ?

Hakim mengingatkan, sebenarnya begitu banyak tunggakan kasus yang semestinya diperlakukan sama oleh aparat keamanan. Sebutlah misalnya kasus Novel Baswaden bagaimana dan sudah sejauh mana progres penuntasannya ? Kemudian bagaimana pula kasus korupsi, narkoba, begal dan sebagainya.

“Terus terang saya salut dan bangga dengan kinerja polisi yang begitu super cepat dalam menangani kasus RS. Tapi tolong kasus lain juga harus diperhatikan dan diperlakukan sama tanpa membedakan pilihan politik,” tegas Hakim.

Hakim berharap, kasus RS bisa dijadikan ‘ibrah’ bagi semua anak bangsa. “Pantas untuk kita renungkan, bahwa dalam ajaran Islam fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Mereka-mereka yang gemar mengumbar janji namun tak kunjung ditepati statusnya adalah termasuk orang munafik dan kelak akan ditempatkan di neraka paling bawah,” pungkasnya. (*)

ARTIKEL TERKAIT