Kakanwil BPN Maluku Wajib Hukum Berikan Bukti Likwidasi EV 986 di Kota Ambon

Basa Angkotasan SH, Koordinator Divisi Advokasi Hukum & HAM pada Lembaga Study Kebijakan Publik (eLSKaP)

KABARHUKUM-Ambon | Pengamat Hukum, Bansa Angkotasan SH mengatakan,  bahwa tanah negara bukan berarti ada hak negara untuk memiliki atau menjadi pemegang hak milik, melainkan sekedar hak untuk menguasai dan mengatur sebagai implementasi Pasal 33 UUD 1945.

Hal itu ditegaskannya menanggapi keterangan Lutfi Attamimi Direktur PT Maluku Membangun yang mengharapkan Rekomendasi Pembatalan Hak-hak atas Tanah pada persil ex Eigendom Verponding 986 dan 987 di Kota Ambon yang sebelumnya dilaporkan kepada Ombudsman RI Perwakilan Maluku di Ambon.

Mengenai ke-2 persil ex Eigendom 986 dan 987 yang dalam anggapan publik Kota Ambon selama ini merupakan “tanah negara”, Koordinator Divisi Advokasi Hukum & HAM pada Lembaga Study Kebijakan Publik (eLSKaP) ini menjelaskan,  bila instansi agraria mengaku sesuatu bidang tanah eigendom merupakan tanah negara berarti haknya itu diperoleh dari proses penghapusan atau likwidasi tanah-tanah partikulir berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1958 yang dilaksanakan dengan PP Nomor 18 tahun 1958 dan kemudian diubah dengan PP Nomor 37 tahun 1963. “Dan bila tanah negara itu bekas eigendom, maka peruntukannya adalah sebagai Obyek Landreform dalam program Redistribusi Tanah yang mekanismenya harus mematuhi tata-cara sebagaimana diatur dalam PP Nomor 224 tahun 1961 yang kemudian diubah dengan PP Nomor 41 tahun 1964,” ujarnya.

Secar mendalam ia menjelaskan, bahwa UU Nomor 1 tahun 1958 mengatur landasan yuridis beserta tata-cara penghapusan tanah-tanah partikulir, didalamnya termasuk tanah-tanah eigendom yang luasnya lebih 10-Bau atau kurang lebih 77.000-80.000m2, sedangkan pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 18 tahun 1958 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1958 yang kemudian diubah dengan PP Nomor 37 tahun 1963. Setiap persil ex Eigendom yang telah dihapus atau dilikwidasi berubah statusnya menjadi “tanah negara” sebagaimana dimaksud dalam psl 2 UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960.

Hanya saja, lanjutnya,  secara spesifik “tanah-tanah negara bekas Eigendom” ini dijadikan Obyek Landreform atau didistribusikan lagi kepada para Bekas Penggarap dan Petani Lain-lain melalui program Landreform yang mekanismenya diatur dalam PP No. 224 tahun 1961 sebagaimana diubah dengan PP No. 41 tahun 1964.

Berdasarkan aturan-aturan ini, kata Angkotasan, mestinya segala macam bukti-bukti surat atas Tanah Negara ex Eigendom yang berasal dari hasil penghapusan atau likwidasi tanah-tanah partikulir ada pada negara cq BPN. Baik bukti-bukti haknya mau pun bukti tentang peristiwa-peristiwa yang meneguhkan hak tersebut, sebab UU menentukan kewajiban bagi Pemiliknya menyerahkan bukti-bukti surat atas tanahnya ketika ditetapkan sebagai Obyek-Likwidasi bahkan diiringi sangsi pidana bila dihalang-halangi, dan mekanisme likwidasi itu melalui beberapa rangkaian peristiwa mulai penetapannya dengan surat keputusan Menteri sampai Pemberian Ganti-Rugi.

Kaitannya dengan adanya klaim PT Maluku Membangun, Angkotasan lebih lanjut mengatakan, menurut hukum sesuai norma psl 1865 KUHPerdata, menjadi kewajiban Kakanwil ATR/BPN Provinsi Maluku dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk membuktikan semua rangkaian peristiwa mengenai jalannya proses penghapusan (likwidasi). Karena klaim PT Maluku Membangun dibantah dengan dalil likwidasi bekas hak barat itu sebagai tanah partikulir. Bukti-bukti itu menurut dia bila ditinjau berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1958 dan aturan pelaksanaannya dalam PP Nomor 18 tahun 1958 yang kemudiannya diubah dengan PP No. 41 tahun 1964, setidak-tidaknya meliputi : Grosse Acta, Meetbrief, Surat Keputusan Menteri tentang Penetapan Tanah sebagai Obyek Penghapusan dan Berita Negara tentang Penetapan itu serta Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Ganti-Rugi kepada Pemilik Asal yang dilengkapi pula dengan Bukti Pemberian Ganti-Rugi entah berupa sejumlah Uang-Tunai atau sebidang Tanah.

“Bukti-bukti ini menurut hukum harus ada pada instansi Agraria dan oleh karena itu mestinya bisa diperhadapkan apalagi kepada instansi berwenang untuk sesuatu kepentingan hukum,” tegasnya.

Apa sebab Grosse Acta dan Meetbrief perlu disertakan, menurut dia, karena UU menentukan setiap Pemilik-Asal wajib menyerahkan bukti-bukti surat tentang tanah itu bila sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri sebagai tanah yang akan dilakukan penghapusan (likwidasi), dan ada sangsi Pidana bila kewajiban itu dihalang-halangi. Saat-saat itu, kata dia, orang nyaris tidak memiliki keberanian melalaikan apa yang ditentukan pemerintah, apalagi sudah ditetapkan di dalam perundang-undangan. Sehingga apabila benar ke-2 persil ex Eigendom No. 986 dan No. 987 yang selama ini dikuasai BPN sudah dilikwidasi, pasti Grosse Acta dan Meetbrief sudah diserahkan oleh Pemilik-Asal atau ahliwarisnya pada saat-saat itu juga.

Menanggapi informasi adanya temuan dalam investigasi Ombudsman Maluku bahwa Kakanwil BPN dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon tidak mampu mengajukan bukti eigendom tersebut, Angkotasan mengatakan, hal itu tak boleh tidak, karena merupakan kewajibannya menurut hukum pembuktian sesuai psl 1865 KUHPerdata yang juga diatur dalam psl 163 HIR/psl 283 RBg. Menurutnya, bila benar demikian,  sama artinya penguasaannya selama ini atas dalil tanah negara nyata-nyata dilakukan secara tanpa dasar atau tanpa alas hak yang dapat membuktikan hubungan hukumnya dengan hak yang melekat pada ke-2 persil tanah itu, bahkan dapat disebut sebagai penguasaan yang sewenang-wenang dan melawan hukum.

Hal itu juga mengandung makna, bahwa hak-hak dan sertifikat-sertifikat hak yang diterbitkan selama ini adalah hak yang tanpa dasar hak atau alas hak dan oleh karena itu cacat sehingga setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum, sekaligus sebagai fakta bahwa bantahan ke-2 pejabat terhadap klaim PT Maluku Membangun atas ke-2 persil tanah itu adalah bantahan yang tidak berdasar dan oleh karena itu patut dikesampingkan. “Tidak soal apakah ketika kasus ini diperiksa dan diadili oleh Hakim lembaga peradilan atau pun oleh pejabat instansi-instansi lain yang berwenang, termasuk Ombudsman RI,” pungkasnya. (*)


Laporan: Udin Waliulu