Plin-plan Kenaikan Harga BBM, LAPK: Bukti Pemerintah Tidak Matang Lahirkan Kebijakan

KABARHUKUM-Medan | Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) menilai kebijakan menaikkan premium yang kemudian beberapa saat dibatalkan kembali menunjukkan pemerintah tidak memiliki kajian yang matang dalam melahirkan sebuah kebijakan.

“Idealnya semua aspek yang menjadi pertimbangan dalam menaikkan BBM harus dikaji secara komprehensif meliputi pengaruh terhadap postur APBN dan kemampuan daya beli konsumen,” ujar Sekretaris LAPK Padian Adi Syaputara, Kamis (11/10/2018).

Padian mengatakan, jika berkaca pada kebijakan penetapan harga BBM, maka sesungguhnya telah terjadi anomali kebijakan yang sebelumnya pemerintah begitu berani melahirkan kebijakan tidak populis yaitu menyelamatkan APBN tetapi sekarang mengatasnamakan rakyat.

“Patut dicurigai langkah ini bagian dari kebijakan sedang menghibur rakyat, padahal sesungguhnya kebijakan ini tidak menyentuh masyarakat kecil, karena faktanya BBM Premium dilakukan pembatasan pasokan bahkan pompa di SPBU dihilangkan,” ungkapnya.

Menurutnya,  jika beberapa waktu kedepan terjadi kenaikan Premium yang bersamaaan dengan Pertamax harus memberi peluang kepada konsumen kelas untuk memilih jenis BBM yang dikehendaki. Karena itu, kata Padian, pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan yang cukup untuk semua jenis BBM baik yang subsidi dan non-subsidi agar konsumen kelas bawah tidak begitu terbebani. “Karena selama ini konsumen sudah mulai beralih ke Pertalite akibat kelangkahan Premium harus menelan pil pahit akibat kenaikan Pertamax, pengendara berbondong-bondong ke Pertalite,” sebutnya.

Lebih lanjut Padian menjelaskan, disparitas harga yang tipis antara premium dengan pertalite dikhawatirkan mengakibatkan konsumsi Pertalite meningkat 2 kali lipat yaitu beralihkan konsumen Pertamax dan Premium. Pada akhirnya konsumen kelas bawah terbebani dan terpaksa pada kesempatan tertentu menggunakan Pertamax akibat kelangkahan Pertalite setelah sebelumnya Pertamina mencabut pompa premium dari mayoritas SPBU.

“Dan sebagai implikasinya, tentu akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok karena tidak bisa dihindari dengan naiknya harga BBM akan menyebabkan naiknya biaya transportasi distribusi barang dan pengaruhnya luar pada mayoritas naiknya harga barang,” kata Padian. (*)

ARTIKEL TERKAIT