FGD SIMAS HAM

Program Yankomas Sebagai Pintu Gerbang Penyelesaian Permasalahan HAM di Sumut

KABARHUKUM-Medan | Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kakanwil Kemenkumham Sumut) Priyadi mengatakan, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.

“Tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi warga negara telah menjadi agenda pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam butir pertama Nawacita, yakni menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara,” ujar Priyadi pada kegiatan Focus group Discussion (FGD) Sistem Informasi Layanan komunikasi Masyarakat HAM (SIMAS HAM) di Hotel Aryaduta Medan, Rabu (24/10/2018)

Kakanwil Kemenkumham Sumut Priyadi (tengah) menyampaikan presentasi dalam acara FGD SIMAS HAM di Hotel Aryaduta Medan, Rabu (24/10/2018)

Menurutnya, Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) adalah program yang strategis sebagai pintu gerbang penyelesaian permasalahan HAM di Sumatera Utara. Dijelaskannya, selain berada di Kanwil sebagai sekretariat, juga sudah dibentuk di 18 (delapan belas) Pos Yankomas UPT Pemasyarakatan sebagai upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat dan seluruh layanan itu gratis. Kegiatan tersebut diprakarsai oleh Direktorat Yankomas Ditjen HAM bekerja sama dengan Friedrich Nauman Stiftung (FNS). Kegiatan tersebut melibatkan Pos Yankomas yang dibentuk Kanwil Kemenkumham Sumut, Tim Yankomas Kanwil dan OBH sebagai peserta.

Dirjen HAM dalam sambutannya yang disampaikan oleh Direktur Yankomas Johno S menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan Kanwil Sumatera Utara beserta jajaran atas pelaksanaan Yankomas di Sumut yang sudah melakukan beberapa terobosan dan berpikir serta bertindak out of the box termasuk pembentukan  Pos Yankomas di UPT Pemasyarakatan dalam rangka mendekatkan layanan dan memaksimalkan layanan dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian permasalahan masyarakat di daerah Sumut.

“Ini akan menjadi pilot project pelaksanaan Yankomas di wilayah lainnya di Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut Direktur Yankomas menyampaikan, bahwa kedepannya akan diwacanakan adanya mediator permasalahan HAM yang bersertifikat untuk memaksimalkan layanan HAM. (*)

ARTIKEL TERKAIT