Kasus Korupsi WFC Namlea Maluku, TSK Perlu Segera Ditahan

Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Jln Sultan Hairun Ambon. (Foto: Udin Waliulu)

KABARHUKUM-Ambon | Kasus korupsi Water Front City (WFC) di Namlea Kabupaten Buru yang digarap jajaran Adhyaksa pada Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon sudah memasuki tahap penyidikan sejak permulaan Desember 2017 lalu. Anehnya tersangka Syahran Umasugi Anggota DPRD Kabupaten Buru dari Fraksi Partai Golkar beberapa kali sempat mangkir tidak datang memenuhi panggilan penyidik.

“Pada hal kedudukannya ada pada posisi yang sangat mudah mengulangi perbuatan atau juga merusak atau menghilangkan barang-bukti, setidak-tidaknya dengan mempengaruhi saksi-saksi, maka tentu lebih kuat alasan adik-kandung Bupati Buru, Ramly Umasugi, ini segera ditahan dari pada dibiarkan bebas. Bila dia tidak segera ditahan, lambat-laun publik bisa memberikan penilaian minor terhadap aparat Kejaksaan di Maluku karena berlaku diskriminatif alias tebang-pilih dalam penyidikan tindak pidana korupsi.” ujar M. Kenan Pratama, seorang praktisi hukum ketika diminta menanggapi keluhan Relly Hena, warga Buru di Kota Ambon yang dikemukakannya kepada media ini di Rumah Kopi Sari-Wangi Kompleks Pangkalan-Taxi di Depan Apotik Gideon Ambon, Kamis (27/9).

Sebelumnya, kepada media ini  seorang warga Buru di Kota Ambon Relly Hena  secara gamblang menumpahkan kekesalannya terhadap pembiaran Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon atas para tersangka kasus korupsi proyek WFC Namlea di Buru terutama Umasugi yang dinilainya merupakan dalang atau orang yang paling bertanggungjawab.

Dikatakan, terkait kasus ini dirinya bingung ketika mencoba memahami standar penahanan pihak Kejaksaan di Maluku dalam penyidikan tindak-pidana korupsi, karena diketahuinya dalam beberapa kasus terdahulu tersangka sudah buru-buru ditahan. Pria paruh-baya ini sempat menyebutkan beberapa kasus, antara lain seorang Kepala SD di Gorom Seram Bagian Timur (SBT) yang ditahan setelah ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi Dana BOS pada bulan Mei 2016 atas kerugian negara ditaksir kurang lebih Rp 200Juta walau dalam pemeriksaan sudah dikembalikan Rp 100 Juta, begitu pula seorang Kepala Desa (Raja) bersama Sekretaris Desa di Pulau Haruku bulan Agustus 2017 lalu buru-buru ditahan gara-gara diduga menyalah-gunakan dana ADD dan DD tahun 2015/2016 kurang lebih Rp 700Juta.

Anehnya, kata dia, Umasugi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama ke-3 orang lainnya sejak permulaan bulan Desember 2017 sampai sekarang tidak ditahan sehingga bebas berkeliaran. Padahal sebagai adik-kandung Bupati Ramly lagi pula dengan statusnya sebagai Anggota DPRD dari Partai Golkar, tentu dia lebih berpotensi mengulangi kembali perbuatannya dan juga dengan mudah merusak atau menghilangkan barang bukti. Apalagi dibanding ke-2 kasus terdahulu, maka dari nilai proyek WFC Namlea lebih Rp 4 Milyar terdapat dugaan kerugian negara jauh lebih besar yaitu lebih Rp 1 Milyar, selain itu tersangka Umasugi 2 (dua) kali dipanggil Penyidik tidak datang menghadap, kemudian pada bulan Maret 2018 telah dikembalikannya sebagian kerugian negara dari proyek ini sebesar Rp 400 juta. Gara-gara pembiaran ini, tambah dia, pada hari Rabu 28 Maret 2018 lalu sejumlah mahasiswa turun jalan melakukan aksi-demonstrasi langsung di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku dengan tuntutan agar para pelaku dugaan tindak pidana korupsi proyek WFC Namlea yang sudah ditetapkan sebagai tersangka harus segera ditahan. Dalam aksi demo itu, katanya, Ardi Labalawa selaku Koordinator Lapangan secara tegas mengungkapkan kekecewaan gara-gara Jaksa dinilai berlaku tebang-pilih karena tidak melakukan penahanan atas Umasugi Dkk yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak awal Desember 2017.

Megomentari penuturan Hena ini, dari Jakarta praktisi hukum M. Kenan Pratama ketika dimintai komentar melalui ponselnya malam hari Sabtu (29/9), mengatakan, jika apa yang dikatakan sumber itu (Relly Hena, red) benar, berarti Jaksa selaku Penyidik telah berlaku diskriminatif, dengan kata lain telah diterapkannya standar-ganda dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Apalagi ke-2 kasus terdahulu nilai kerugian negara jauh lebih kecil, tersangka mangkir tak datang menghadap ketika dipanggil secara patut menurut hukum, sebagian kerugian negara telah dikembalikan tersangka berarti sudah merupakan pengakuan terhadap perbuatan yang disangkakan, dan lebih-lebih lagi salah seorang tersangkanya berada pada posisi yang sangat berpeluang mengulangi perbuatan atau juga merusak atau mengilangkan barang bukti.

“Ini bertentangan dengan prinsip hukum equality before the law atau persamaan dihadapan hukum yang juga merupakan prinsip-prinsip penegakkan HAM yang berlaku secara universal bahkan diatur secara eksplisit didalam Deklarasi Universal HAM”jelasnya.

Penerapan hukum bila dilakukan secara diskriminatif, katanya, tentu saja akan mengusik rasa keadilan publik dan lambat-laun akan mempersurut kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum khususnya dalam penanganan kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi. “Ini malah sebaliknya sangat potensial merusak citra dan wibawa Korps Adhyaksa di mata publik, apalagi telah mendapat kritikan pedas oleh para Mahasiswa ketika datang untuk melakukan aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku”, tandasya menambahkan. Kriti-kritik semacam ini, menurut dia, lambat-laun dapat membangun persepsi tersendiri bagi para Mahasiswa sebagai bagian generasi muda kalangan kampus tentang komitmen dan konsistensi aparat penegak-hukum.

Itulah sebabnya mengakhiri pembicaraannya dia kembali mengatakan, jika benar faktanya seperti apa yang terungkap di atas, jauh lebih baik apabila Penyidik Berwenang segera memerintahkan para tersangka dikenakan penahanan. Karena fakta demikian menunjukan, lebih kuat alasannya para tersangka segera ditahan dari pada dibiarkan sekian lama ini bebas berkeliaran di luar. Apalagi sekarang hanya menunggu hasil investigasi BPK sekedar untuk memastikan saja tentang berapa besar nilai kerugian negara.(*)


Laporan: Udin Waliulu

ARTIKEL TERKAIT