KPPU Harus Lebih Pro Aktif Lawan Praktik Bisnis Busuk

KABARHUKUM-Binjai | Pengamat hukum Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum (AHS) mengatakan, bahwa praktik kartel, monopoli, oligopoli dan mafia dalam bisnis, mulai dari tingkat lokal, regional,  nasional maupun  global sudah  sangat menyengsarakan rakyat banyak.  Ketidakadilan, kesenjangan dan kemiskinan hari ini sudah  lampu merah.

“Karena itu KPPU harus lebih pro aktif memainkan perannya  di tengah iklim persaingan tak sehat tersebut, walau terbatas anggaran dan wewenangnya,” ujar AHS ketika tampil sebagai pembicara dalam acara “Sosialisasi Hukum Persaingan Usaha dan Workshop Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas” yang diselenggarakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) PW Muhammadiyah Sumut di Hotel  Kordopa Binjai, Rabu (7/11/2018).

Lebih lanjut AHS mengungkapkan, bahwa praktik-praktik busuk itu lebih diperparah lagi oleh regulasi yang pro mereka  (mafia-red), di samping KKN yang terjadi  di lingkungan aparat.

Jadi, kata AHS,  hukum perlu dipertegas agar sesuai dengan Pancasila dan tegas menegakkan keadilan. Kalau tidak ketidakadilan dan kesenjangan hari ini akan menyulut potensi konflik vertikal dan horizontal. “Untuk itulah persoalan ini perlu segera diselesaikan dalam rangka membumikan Pancasila,” tegas Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) No 21 Dapil Sumut ini.

Peran Muhammadiyah

Selain itu, AHS juga menyebut persoalan pemberdayaan ekonomi kerakyatan (ummat-red) menjadi salahsatu sektor yang menjadi perhatian organisasi Muhammadiyah.

Menurutnya, pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat miskin yang tertindas oleh sistem dan struktur sosial. Untuk memberdayakan masyarakat lapisan bawah, ternyata tidak hanya sistem atau struktur sosial saja yang harus diubah. Aspek-aspek dasar yang dijadikan pedoman gerak langkah pun perlu dirubah. Semisal Muhammadiyah yang menjadikan Surat Al Ma’un sebagai landasan gerak sosial keagamaannya, spirit surat tersebut perlu diimplementasikan dalam aksi nyata,” jelas AHS yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumut ini.

Lebih lanjut AHS menjelaskan, bahwa pemberdayaan gaya organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah berbeda dengan yang ditampilkan oleh organisasi non-agama. Perbedaan versi Muhammadiyah tampil dalam wajah pengkaderan.

Menurutnya, untuk dapat memberdayakan ekonomi lewat pengkaderan tentunya diperlukan sejumlah  strategi, misalnya membangun kesadaran tentang kekuatan ekonomi ummat pada tingkat lokal dengan pendekatan partisipasi menuju keswadayaan dan kemandirian.  Muhammadiyah menyadari basis anggotanya berada pada tingkat ranting yang berfungsi sebagai tempat pembianaan anggota yang telah mempunyai kegiatan nyata guna mewujudkan maksud dan tujuan persyarikatan. Setiap ranting sekurang-kurangnya sudah mempunyai amal usaha yang berwujud pengajian, kursus berkala, musholla, dan jama’ah.

“Oleh sebab itu, upaya membangun kekuatan ekonomi warga Muhammadiyah haruslah dimulai dengan berbasiskan anggota yang sudah terbina dalam sebuah komunitas yang terorganisir,” jelasnya.

Dalam acara yang diikuti oleh ratusan peserta dari utusan PDM, PCM, PRM, ‘Aisyiyah dan Ortom se kota Binjai dan  Langkat ini,  selain AHS, tampil juga pembicara lain, yakni  Komisioner KPPU Dr Guntur Syahputra Saragih  MSM dan H. Nasril Bahar SE anggota DPR RI komisi 6 dari fraksi PAN. (*)

ARTIKEL TERKAIT