Pemuda Muhammadiyah Medan: Hentikan Kriminalisasi Jubir KY Farid Wajdi

Juru Bicara KY, Farid Wajdi.

KABARHUKUM-Medan | Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Medan menolak upaya Pelemahan dan Kriminalisasi terhadap Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia khususnya terhadap juru bicaranya (Jubir) yakni Farid Wajdi.

Untuk itu, Presiden diminta turun tangan menyelesaikan persoalan ini agar tidak menjadi kegaduhan nasional.

Prihal ini disampaikan Ketua PDPM Kota Medan, Eka Putra Zakran, menyampaikan terkait adanya sekelompok orang atau Hakim Tinggi hingga Pimpinan Pengadilan yang bernaung di bawah payung Mahkamah Agung yang telah melaporkan Farid Wajdi selaku jubir Komisi Yudial RI ke polisi.

Laporan tersebut disebut-sebut hanya karena pernyataan beliau dalam wawancara dengan salahsatu media nasional terkait dugaan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung kepada Pengadilan Negeri se Indonesia.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Medan, Eka Putra Zakran

“Salah satu tugas dan wewenang KY itukan untuk mengawasi kinerja hakim. Ya jadi sah-saja saja jika Farid Wajdi mewakili KY meningatkan itu. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa mereka para hakim itu justru melaporkan beliau ke Polisi, ada apa ini sebenarnya” ujar Eka kepada wartawan di Medan, Sabtu (24/11/2018).

Lanjut Eka, seharusnya MA berterima kasih, bukan justru melakukan upaya kriminalisasi. “Ini merupakan bentu-bentuk upaya pelemahan terhadap KY sebagai lembaga yang dihasilkan dari produk Reformasi dan amanat Undang-Undang,”katanya.

Oleh karena, Pemuda Muhammadiyah Medan menyatakan sikap menolak kriminalisasi terhadap KY RI, dan upaya pelemahan kepada instansi negara tersebut.

Pemuda Muhammadiyah Medan juga mengecam tindakan oknum Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan para Hakim Mahkamah Agung yang telah melaporkan Farid Wajdi selaku Jubir KY RI ke Polisi.

Eka meminta agar Polisi dan Kejaksaan bersikap netral dan profesional dalam memproses kasus kriminalisi ini serta hentikan upaya kriminalisasi dan pelemahan kepada KY RI.

“Berdasarkan kajian kami Pemuda Muhammadiyah yakni pernyataan Jubir KY tersebut terlalu jauh untuk dapat disangkakan dengan pasal 28 (2) junto pasal 45 ayatb(2) UU ITE, yakni pernyataan-pernyataan tersebut, tidak dapat dikatakan mengandung kebencian maupun permusuhan, terlebih bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian apalagi SARA,”ucapnya.

Sehingga, jelas Eka, Mahkamah Agung, Hakim, maupun PTWP tidak dapat ditafsirkan termasuk dalam pengertian golongan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28(2). Begitu juga terkait dengan pasal 27(3) maupun Pasal 310dan311,laporan yang diajukan oleh para pelapor tidak memenuhi syarat delik aduan mengingat kedua pelapor tidak memiliki kualitas sebagai pihak pengadu disebabkan keduanya bukan pihak yang disebutdalam pernyataan-pernyataan Farid Wajdi.

Begitu juga dalam delik penghinaan, di mana syarat untuk dapat dikatakan penghinaan harus adanya maksud untuk menyerang kehormatan seseorang atau lembaga.

“Mencermati persoalan ini, maka kami Pemuda Muhammadiyah Kota Medan akan mengusahakan persoalan ini untuk dibahas di agenda Mukmatar Pemuda Muhammadiyah di Jogyakarta pekan depan. Sehingga nantinya menghasilkan keputusan bersama dalam upaya penegakan hukum dan menjaga upaya pelemahan terhadap KY RI,” pungkasnya. (*)

ARTIKEL TERKAIT