KORSUB: Hentikan Kriminalisasi dan Pelemahan KY !

Farid Wajdi, Juru Bicara Komisi yudisial RI. (Foto: kabarhukum.com)

 

KABARHUKUM-Medan | Lembaga peradilan seharusnya membuka ruang lebih tuas kepada publik serta lembaga Negara yang lainnya untuk menerima semua kritik dan koreksi serta masukan-masukan yang konstruktif.

Kritik dan saran yang menyangkut peran dan fungsi lembaga peradilan dan untuk menciptakan peradilan bersih serta transparan adalah sesuatu hal yang positif dan menjadi tujuan bersama yang disepakati lembaga peradilan dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya.

Demikian pernyataan sikap bersama yang dikemukakan Koalisi Rakyat Sumut Bersih (KORSUB) terkait kasus pelaporan Juru bicara Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI)oleh sejumlah hakim beberapa waktu yang lalu.

“Maka, ketika setiap orang yang bekerja di lembaga peradilan anti kritik dan tidak berkenan dengan lapang menerima masukan dan publik serta dan lembaga yang berwenang, sesungguhnya orang tersebut sudah melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang benlaku di Republik ini,” ujar Kusnadi Oldani di Sekretariat Bersama KORSUB, di LBH Medan, Jalan Hindu No 12 Medan, Selasa (28/11/2018).

KORSUB mencatat, selama ini ada indikasì secara sìstematis terhadap pelemahan Komisi Yudisial (KY).

Pertama, sejak tahun 2006 oleh 31 Hakim Agung melakukan Pengujian Undang-Undang (yudicial review) ke Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan pengawasan terhadap Hakim Agung.

Kedua, pada tahun 2015 IKAHI melakukan Pengujian Undang-Undang (yiudicial
review) ke Mahkamah Konstìtusi terkait tentang kewenangan keterlibatan KY dalam seleksi calon hakim. Ketiga, pada tahun 2015 Laporan Hakim Sarpin ke Mabes Poini terhadap Suparman Marzuki (Ketua KY) dan Taufiqurrahman Sauri (Komisioner KY) atas komentar pada saat Praperadilan Budi Gunawan.

Dan yang terakhir, 64 Hakim melaporkan Fand Wajdi (Juru Bicara KY) kepada Polda Metro Java karena dianggap memfitnah kegiatan tiga tahunan Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) di Bali.

Tidak hanya melakukan pelaporan ke kepolisian,kata Kusnadi, tindakan reaksioner Hakim Agung juga ditunjukan dengan melakukan pembinaan kepada seorang Hakim dan Pengadilan Negeri Jambi yang mengkritik pelaksanaan PTWP dan pungli di Lingkungan Mahkamah Agung.

Bahwa pelaksanaan PTWP tersebut díkeluhkan oleh hakim karena adanya dugaan
kutipan uang partisipasi kepada para hakim. Sehingga dengan adanya laporan tersebut Juru Bicara KY yang dimintai konfirmasinya oleh Media dan telah dimuat di Media Massa tertanggal 12 September 2018.

“Sementara penting untuk dipahami bersama apa yang dilakukan oleh salah satu Komisioner KY sebagai Juru Bicara merupakan bagian dan tugas fungsi dan wewenang dan KY yakni menjalankan fungsi pengawasan,” katanya.

Terakhir pasca tertangkapnya oknum Panitera dan oknum Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Medan karena diduga terlibat suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),lanjut Kusnadi, harusnya semua pihak di Mahkamah Agung (MA),  khususnya Hakim mempunyai pekerjaan rumah yang besar dalam melakukan perbaikan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengawasaan dan pembinaan perilaku hakim yang mencoreng wajah peraçiilan di tubuh MA.

Perlu diinformasikan, kata Kusnadi,  setidaknya ada 41 Hakim yang diberhentikan karena tersangkut suap dan korupsi diluar 2 Hakim MK. Dan ada puluhan pegawai dilingkungan peradilan terlibat korupsi. “Fenomena ini adalah indikasi bahwa pengadilan sebagai salahsatu lembaga yudikatif yang sedang dalam kondisi buruk,” tegasnya.

Karena itu, publik juga perlu tahu, bahwa  kemunculan berita yang menjadi pokok pada laporan polisi tersebut tidak bisa dilepaskan dan posisi Saudara Dr. Farid Wajdi SH MH, sebagai anggota atau juru bicara Komisi Yudìsial RI dan dalam rangka menjalankan tugas UU No 22 tahun 2014 jo UU No 18 tahun 2012; Bahwa penggunaan KUHP tidak tepat kepada mereka yang sedang menjalankan tugasnya sesuai amanat UU sebagaimana pasal 50 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan untuk meiaksanakan ketentuan UU tidak dipidanakan”

KORSUB mencermati,  pada perkara Farid Wajdi yang dilaporkan dilaporkan memiliki posisi sebagai berikut; (a) Dilakukan dalam posisi sebagai juru bicara sah lembaga.(b) Dilakukan dalam rangka menjalankan tugas fungsi kelembagaan sesuai amanat UU (c) Informasi di peroleh jelas sumbernya dan merupakan bentuk temuan yang wajib di tindakianjuti oleh KYRI, sebagai lembaga pengawas.

Dari itu, Koalisi Rakyat Sumatera Utara Bersih (KORSUB) menilai bahwa tindakan hakim di Iingkungan MA yang melaporkan Komisioner KY adalah langkah yang berlawanan dan tidak konstruktif terhadap perbaikan citra MA.  KORSUB juga berpandangan bahwa publik masih percaya bahwa pimpinan MA tidak resisten terhadap KY serta masih memiliki komitmen untuk merespon kinerja KY. Oleh karena itu KORSUB meminta, mendorong dan mendesak kepada Yth Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara agar melakukan upaya mediasi dan mencari solusi penyeìesaian konflik antara lembaga KY dengan MA.

Kemudian, KORSUB mendesak Dewan Perwakiian Rakyat Republik Indonesia (DPR Ri) untuk melakukan pemanggilan terhadap pimpinan kedua Lembaga Negara tersebut sebagaimana fungsi DPR Rl sebagai lembaga pengawasan dan mendorong penguatan regulasi KY untuk memantapkan pengawasan dalam rangka menjaga martabat peradilan bersih dan berkeadilan.

KORSUB juga  meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk memerintahkan agar penyidik Polda Metro Jaya tidak melanjutkan laporan dengan No: LP/4965/IX/2018/ Dit. Reskrimum dan No: LP/4966/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimum karena laporan tersebut di duga adalah salah satu bentuk upaya pelemahan fungsi KY dan kriminalisasi terhadap komisioner KY.

“Terakhir, kita minta Agung untuk segera berbenah din dan membangun kepercayaan publik dengan menghentikan segala bentuk perbuatan yang merugikan citra lembaga peradilan,” pungkas Kusnadi. (*)

ARTIKEL TERKAIT