Juru Bicara KY Penuhi Panggilan Penyelidik Polda Metro Jaya

Sebagai Juru Bicara KY, Kuasa Hukum: Farid Wajdi Tak Bisa Dijerat Pidana

Juru Bicara KY Farid Wajdi didampingi kuasa hukumnya memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. (Foto: detik)

KABARHUKUM-Jakarta | Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Farid diperiksa sebagai saksi terkait laporan 64 Hakim MA tentang kasus dugaan pencemaran nama baik.

Farid didaping kuasa hukumnya Mahmud Irsad Lubis  dan Denny Ardiansyah Lubis yang tergabung dalam Koalisi Advokat Selamatkan Komisi Yudisial (KAS KY).

“Sebagai warga negara yang baik dan menurut ketentuan UU, pada hari ini kami hadir menghadiri panggilan pihak kepolisian sebagai panggilan kedua,” ujar Mahmud kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Mahmud menjelaskan, bahwa kedatangan kliennya sebgai saksi atas dua laporan yang diterima Polisi Cq. Unit Ditreskrimum Polda Metro Jaya, didasarkan pada Penugasan dari Ketua Komisi Yudisial RI No. 374/GAS/PIM/KL.02/11/2018 kepada Anggota sekaligus juru bicara a.n. Farid Wajdi.

“Itu artinya kehadiran Bapak Farid Wajdi dalam kedudukan nya sebagai pejabat publik dan representasi resmi lembaga,” ujarnya.

Pemenuhan panggilan dimaksud, kata Mahmud, dilakukan untuk menegaskan kembali ketaatan terhadap hukum serta untuk memberi contoh kepada publik. “Sekaligus pesan yang jelas kepada pihak manapun, utamanya pelapor, mengenai cara yang proper dalam mengelola dinamika antar lembaga,” jelasnya.

Ditambahkan oleh Deniny Ardiansyah lubis, bahwa perkara ini menjadi preseden buruk yang telah terjadi kedua kali untuk KY dan yang kesekian kali untuk  kemerdekaan pers,  serta narasumber baik dalam menyatakan sikap maupun saat menjalankan tugas.

“Jadi, frasa  ‘kriminalisasi’ layak disematkan pada peristiwa ini, lantaran proses hukum yang keliru karena menerobos batas-batas ranah kebebasan pers lewat UU Pers,” sebutnya.

Secara gamblang dan runtut Denny menjelaskan, bahwa Surat Resmi dari Dewan Pers harus menjadi pegangan bagi penegak hukum maupun pelapor dalam memandang duduk perkara ini, Surat dengan Nomor 551/DP/K/X/2018, yang pada intinya berisi pointers sebagai  berikut:

Pertama, kemunculan berita yang menjadi pokok pada laporan polisi tsb tdk bisa dilepaskan  dari posisi sdr Farid Wajdi sbg Anggota/Juru Bicara Komisi Yudisial RI dan dalam rangka menjalan kan tugas UU 22/2004 jo UU 18/2011;

Kedua, penggunaan KUHP tidak tepat kepada mereka yang sedang menjalankan tugasnya sesuai amanat UU sebagaimana pasal 50 KUHP “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan UU tidak dipidanakan”

Ketiga, Keberatan terhadap konten pemberitaan di sebuah media yg telah memenuhi seluruh kaidah jurnalistik, dapat dilakukan melalui hak jawab atau hak koreksi kepada redaksi media dimana berita dimuat (Pasal 5 UU 40/1999), upaya melalui jalur pidana kepada para Narasumber sangat membahayakan kebebasan pers, terutama terkait hak menyampaikan pandangan, pendapat, serta kontrol sosial. Maka sesuai dgn Pasal 15 ayat 2a UU no. 40 tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers diamanahkan untuk melindungi kemerdekaan pers dari pihak manapun;

Keempat, sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2/DP/MoU/II/2017 No.B/5/II/2017 ttg Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan HukumTerkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, untuk mengarahkan/ mengkonsultasi penanganan kasus tsb kepada Dewan Pers.

Selanjutnya, kata Denny, pada perkara yang dilaporkan kliennya memiliki posisi sebagai Juru Bicara sah lembaga (KY-red) dan  dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi tugas lembaga sesuai amanah UU.

Kemudian, lanjutnya,  secara konten merespon pertanyaan wartawan, dan dinyatakan sebagi hal yang akan ditelusuri validitasnya, bukan tuduhan. Informasi diperoleh jelas sumbernya dan merupakan bentuk temuan yang wajib ditindaklanjuti oleh KY, sebagai lembaga pengawas.

Denny menilai, laporan Polisi tersebut  sungguh sangat melanggar fatsun serta prinsip check and balances dalam bernegara dan dilakukan terhadap lembaga resmi yang berwenang dalam menjalankan tugasnya, sekaligus juga membahayakan Narasumber yang menjadi mitra media serta dilindungi oleh kebebasan pers.

“Intinya, Farid Wajdi saat menjalankan tugas sebagai komisioner Komisi Yudisial (KY) tidak bisa dijerat pidana. Hal itu sebagaimana diatur dalam UU,” pungkasnya.

ARTIKEL TERKAIT