Kapolri Diminta Perintahkan Polres MBD Usut Ulah Perusahaan Tambang Di Wetar

Oyang Orlando Petrusz, SH. (Foto: Udin Waliulu)

KABARHUKUM-Maluku | Masyarakat Pulau Wetar di ujung selatan Maluku kembali disuguhi tindakan tidak elegan yang dipertontonkan perusahaan pengelola produk Plat-Tembaga di Desa Lurang Pulau Wetar Maluku Barat Daya. Perusahaan yang konon sahamnya sudah beralih dari PT Batu Tua Kharisma kepada sebuah perusahaan di bawah Merdeka Group Jakarta ini, pada hari Rabu (21/11) secara sewenang-wenang melakukan penggusuran lahan dengan menebang pepohonan di dalam lahan hak-adat milik Zakarias Masnari, warga setempat, yang didalamnya terdapat sejumlah pohon kayu-besi atau bulian (eusideroxylon zwageri).

Padahal sebelum itu ada perjanjian-tertulis yang memuat syarat-syarat bagi perusahaan sebelum tanah tersebut digusur, antara lain kewajiban hukum yang patut dipenuhinya bagi pihak Pemilik-Lahan, sedangkan kewajibannya itu belum satu pun dipenuhi, lagi pula pada saat itu, Masnary yang biasanya dipanggil “Caka” selaku pemilik atas lahan hak-adat itu sedang berada di luar daerah.

Kabar tentang peristiwa penggusuran lahan diiringi penebangan pohon-pohon yang didalamnya terdapat pohon-pohon kayu-besi oleh perusahaan penambang tembaga yang didalamnya terdapat Group-Perusahaan yang dikenal dengan nama Merdeka-Group ini disampaikan langsung oleh Ester Francis yang biasa disapa ‘Usi Ete’, isteri Zakarias melalui melalui telepon seluler dari Lurang di Wetar siang hari Rabu (21/11) itu juga.

Melalui pembicaraan telepon siang hari itu, Usi Ete mengabarkan aksi penggusuran lahan hak-adat milik suaminya itu dengan nada yang sangat kesal. “Perusahaan sudah beraksi gusur lahan dan tebang pohon-pohon yang didalamnya ada pohon-pohon kayu-besi padahal ada perjanjian kedua-belah pihak yang antara lain membebani kewajiban perusahaan, di mana ditentukan penggusuran lahan baru bisa dilakukan apabila perusahaan sudah memenuhi kewajibannya terhadap pihak pemilik-lahan, sedangkan sampai saat ini, kewajiban perusahaan dalam perjanjian itu belum dipenuhi”, tandas Usi Ete.

Dia mengaku lebih kesal karena selain kewajiban yang diperjanjikan dalam perikatan yang sudah dibuat kedua belah pihak belum juga dipenuhi oleh pihak perusahaan, aksi penggusuran lahan itu dilakukan pada saat suaminya Zakarias ‘Caka’ Masnary selaku pemilik-lahan tidak berada di tempat. Padahal dalam perjanjian itu menurut keterangan suaminya Zakarias, tambah Usi Ete, tidak akan ada penggusuran lahan bila kewajiban perusahaan belum dipenuhi. Ditambah lagi penggusuran itu sudah jauh melampaui batas yang diperjanjikan, yaitu khusus untuk pelebaran jalan dari Kamp ke Lerokis hanya dengan lebar maksimum 10m, bahkan hingga mengakibatkan 30-an pohon kayu-besi didalamnya terdapat 2 pohon berukuran besar yang siap dipanen malah ikut musnah.

Aksi penggusuran lahan hak-adat milik keluarga Masnary di Pulau Wetar ini mendapat kritikan pedas dari tokoh masyarakat Maluku yang juga salah satu Pemangku Adat dari Leke-Daholo Negeri Wonreli Pulau Kisar Maluku Barat Daya, Oyang Orlando Petrusz SH. Saat dihubungi Udin Waliulu dari media ini hari Sabtu (1/12), dengan nada tegas Oyang mengatakan, bahwa perusahaan penambangan sebagai model badan usaha modern apalagi didalamnya konon terdapat perusahaan sekelas Merdeka-Group yang skala usahanya sudah dikenal begitu luas, mestinya tampil pada baris paling terdepan sebagai pelopor bagi dunia-usaha khususnya tentang bagaimana menghargai hak-milik warga masyarakat apalagi yang berhubungan hak-hak adat atas tanah. Sebab, kata Oyang,  manajemen perusahaan tentu tahu sesuatu hak milik termasuk hak-adat atas tanah dilindungi menurut hukum dan juga mereka tentu tahu sesuatu perikatan yang sudah dibuat justru menjadi undang-undang bagi para pihak.

“Sebagai perusahaan besar, manajemen mestinya merasa punya tanggungjawab moral menghargai hak milik atas tanah hak-adat dan mematuhi perjanjian yang sudah dibuat dengan pemilik lahan” ujarnya.

Lebih jauh dia menekankan, bahwa sebagai bagian dari tokoh adat khususnya di Maluku Barat Daya pihaknya menyatakan protes keras sekaligus mendesak perusahaan segera menghentikan kegiatannya sampai ada penyelesaian dengan pemilik lahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dia juga mendesak pihak Kepolisian segera mengambil langkah hukum, setidak-tidaknya memanggil barang siapa saja yang melakukan penebangan untuk dimintai keterangan. Baik yang melakukan atau membantu melakukan mau pun barang siapa yang ternyata menyuruh melakukan. Mengapa demikian, menurut dia, karena tindakan penebangan pohon-pohon kayu-besi dan lain-lain apalagi sampai menggunakan alat-alat berat chain-saw dan lain-lain, padahal ada syarat dalam perikatannya belum dipenuhi perusahaan, sama artinya perusahaan telah melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dilarang menurut psl 170 KUHP. Peristiwa ini, kata Oyang, menurut hukum bukan termasuk delik-aduan oleh karena itu menurut Oyang Polisi mestinya sudah lebih dahulu mengambil langkah-langkah hukum tanpa perlu menunggu apakah si empunya barang atau pemilik-lahan datang melapor atau tidak.

Manajemen perusahaan-pengelola tambang di Pulau Wetar ini sampai berita ini dikirim ke meja-redaksi belum bisa dimintai konfirmasi karena belum diperoleh nomor kontak yang bisa dihubungi. Namun menurut Oyang, dia berharap Kapolri Jenderal Tito Karnavianmemerintahkan jajaran aparatnya di Maluku khususnya di Maluku Barat Daya agar lebih proaktif melihat persoalan ini dan segera diusut tuntas, karena sudah sekian lama perusahaan-tambang ini beroperasi bahkan sudah ganti-manajemen beberapa kali, tidak memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian masyarakat lokal bukan saja di Maluku Barat Daya secara umum melainkan khusus di Pulau Wetar sendiri.

Peristiwa ini, tandasnya, harus diusut secara tuntas agar ke depan jangan sampai kembali terulang dan membuat masyarakat menjadi nelangsa. Oyang juga berjanji akan mengusung peristiwa ini untuk dijadikan agenda pembahasan khusus di dalam forum rapat Dewan Adat tertinggi di Maluku yang disebut Majelis Latupatih.(*)


Laporan: Udin Waliulu