Diduga Selewengkan Pembangunan Jambur, Sekdes Pertampilen Diperiksa Jaksa

KABARHUKUM-Medan |Sekretaris Desa (Sekdes) Pertampilen, Kecamatan Pancurbatu , Kabupaten Deliserdang,  Nurlinda beru Tarigan penuhi panggilan pihak Cabang Kejaksaan Negeri Lubukpakam  di Pancurbatu, Jumat, (15/9/2017). Kehadirannya memenuhi panggilan pertama dari pihak kejaksaan itu sekaitan dengan dugaan korupsi pembangunan jambur  Lau Lembu,  Dusun III, Desa Pertampilen Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang  yang pembiayaannya…

Read More

OTT terhadap Aparat Peradilan Kian Marak, KY Apresiasi Maklumat MA

KABARHUKUM-Medan | Komisi Yudisial (KY) mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Mahkamah Agung (MA) membuat maklumat merespon banyaknya OTT terhadap aparat peradilan akhir-akhir ini. Dengan adanya maklumat ini, KY berharap ada juga langkah/tindakan nyata yang diambil oleh MA untuk melakukan perbaikan, pembinaan & pengawasan yang lebih intensif. “Jadi, tidak hanya…

Read More

Setelah Diperiksa 6 Jam di Mapoldasu, OK Arya Diboyong ke Jakarta

KABARHUKUM-Medan | Setelah menjalani pemeriksaan selama enam jam lebih, akhirnya Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnain bersama enam orang lainnya keluar dari gedung Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut. Ia sempat kebingungan saat keluar dari pintu gedung itu dan hampir salah menaiki mobil, Rabu, (13/9/2017) sekira pukul 20.30 WIB. Orang nomor satu…

Read More

OTT di DPM-PTSP, Pekan Depan Corneti Sinaga Kembali Diperiksa

KABARHUKUM-Medan | Guna melengkapi Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan oknum pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM – PTSP) provinsi Sumatera Utara, polisi akan melakukan pemeriksaan ke tiga terhadap Corneti Sinaga, Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Infrastruktur, Ekonomi…

Read More

OTT Lagi, KPK Tangkap Bupati Batubara OK AZ

KABARHUKUM | Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi yang dilakukan di daerah Sumatera Utara tersebut KPK menangkap Bupati Kabupaten Batubara OK AZ. Selain menangkap sang kepala daerah, KPK juga mengamankan beberapa pihak lain yang diduga terkait dalam perkara tersebut. Hingga saat…

Read More

Pengembangan Kasus OTT, Polda Sumut Geledah Dinas PMPTSP Pemko Medan

KABARHUKUM-MEDAN | Personel Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Medan, Jalan AH Nasution, Kamis (7/9/2017). Dari penggeledahan yang dilakukan guna melengkapi alat bukti terkait OTT, Kamis pekan lalu, polisi menyita dua kotak berisi dokumen. Penggeledahan dilakukann mulai pukul…

Read More

Divonis 8 Tahun, Patrialis Akbar Mengaku Tidak Bersalah

KABARHUKUM-JAKARTA | Mantan Hakim Konsitusi Patrialis Akbar divonis divonis 8 tahun ditambah denda Rp300 juta oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor), Senin (4/9/2017). Vonis Patrialis juga ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar 10 ribu dolar AS (Rp133 juta) dan Rp4,043 juta subsider 6 bulan kurungan. Namun, Patrialis mengaku…

Read More

Beberkan Kasus OTT di PN Stabat, Polda Sumut Tunggu Kapolda

KABARHUKUM-MEDAN | Polda Sumut belum mau membeberkan oknum juru sita Pengadilan Negeri (PN) Stabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli Polda Sumut pada Selasa (29/8/2017) kemarin. Belum diberkannya kasus tersebut ke publik dengan alasan masih menunggu Kapolda Sumut, Irjend Pol Paulus Waterpauw yang saat ini tengah berada…

Read More

KPK Disebut Pernah Pinjam Uang Probosutedjo untuk Biaya OTT

KABARHUKUM-Jakarta |  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut pernah meminjam uang untuk menjebak oknum pegawai Mahkamah Agung (MA) dalam operasi tangkap tangan (OTT). Demikian pernyataan yang diungkapkan Presiden Kongres Advokat Indoensia (KAI), Indra Sahnun Lubis dalam rapat bersama Panitia Khusus Hak Angket KPK bersama asosiasi pengacara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,…

Read More

Aktivis Keberatan Mantan Napi Korupsi Diangkat Jadi Staf Ahli Walikota Ambon

KABARHUKUM-AMBON | Aktivis asal Pulau Kisar Maluku Barat Daya di Jakarta, Soraya Dharmawaty Francis, menghimbau para kepala daerah di Maluku agar tidak mengangkat mantan narapidana korupsi untuk menduduki sesuatu jabatan struktural dalam birokrasi pemerintahan di daerah. “Sebab pengangkatan seseorang mantan narapidana korupsi dalam jabatan struktural bisa dipastikan akan melukai rasa…

Read More

Daeng Muhammad: “KPK Berpotensi Rugikan Negara”

KABARHUKUM-JAKARTA | “Tujuan KPK dibentuk adalah untuk mengembalikan uang negara yang diambil oleh koruptor. Namun karena pengelolaan yang salah oleh KPK, maka barang sitaan dan rampasan mengalami penyusutan nilai jual saat dilelang” Kalimat tersebut disampaikan Anggota Pansus KPK Daeng Muhammad dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Pansus dengan Dirjen Pas…

Read More

Patrialis Akbar Tidak Terbukti Terima Rp 2 Miliar

KABARHUKUM-Jakarta | Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutuskan bahwa pengusaha Basuki Hariman tidak terbukti memberikan Rp2 miliar kepada Hakim Konstitusi Patrialis Akbar untuk mempengaruhi uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. “Mengenai uang sejumlah Rp 2 miliar yang telah ditukarkan dalam bentuk 200 ribu dolar AS dan masih…

Read More

Dugaan Korupsi Rp3,7 Triliun, Sjamsul Nursalim dan Istri Kembali Akan Diperiksa KPK

KABARHUKUM-Jakarta | Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim, kembali dipanggil untuk diperiksa KPK guna penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Bank Dagang Negara Indonesia (SKL BDNI) yang merugikan keuangan negara Rp3,7 triliun. Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta menyatakan pemeriksaan pemilik BDNI tersebut untuk tersangka…

Read More

KPK Tangkap Tangan Panitera PN Jaksel, ini Tanggapan KY

KABARHUKUM-Jakarta | Komisi Yudisial (KY) merasa prihatin dan sangat menyayangkan penangkapan salah satu aparat pengadilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini. Juru bicara KY Farid Wajdi lewat keterangan persnya mengatakan, di tengah keinginan dan usaha banyak pihak dalam membenahi dunia peradilan, kinerja lembaga kembali tercoreng dan kepercayaan publik akan…

Read More

Kementerian LHK Dinilai Tak Transparan Kelola Uang Tebusan Register 40

KABARHUKUM-MEDAN | Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) tidak transparan dalam pengelolaan uang tebusan yang diberikan oleh PT Torganda (perusahaan milik mendiang Darius Lungguk Sitorus) di lahan register 40, Padang Lawas, Sumut. Jumlah dana yang diperkirakan telah mencapai Rp7,8 triliun harus dipertanggungjawabkan kepada publik.…

Read More

KPK Sayangkan Pemberian Remisi Tahanan Korupsi

KABARHUKUM-Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan Kemenkumham yang memberikan remisi untuk tahanan korupsi pada HUT Kemerdekaan RI ke-72 tahun kemarin. “Kami berharap, kepada Kementerian hukum dan HAM, remisi itu jangan diobral. Terutama untuk tindak pidana serius. Misalnya tindak pidana terorisme, korupsi, narkoba,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif,…

Read More

Terdakwa Korupsi Patung Yesus di Taput Divonis 1,3 tahun

KABARHUKUM-MEDAN | Dua terdakwa kasus korupsi pembuatan patung Yesus senilai Rp6,2 miliar divonis masing-masing 1,3 tahun, di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (8/8/2017). Kedua terdakwa yaitu Murni Alan Sinaga dan Sondang M Pane. Dana anggaran yang dikorupsi itu bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013. Majelis Hakim Ketua Nazar…

Read More