Pengertian Masyarakat Hukum

KABARHUKUM | Masyarakat Hukum (rechtsgemeen schappen) adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dimana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka[1]. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. Suatu aturan tersebut…

Read More

Pengertian Gugatan dan Permohonan dalam Hukum Perdata

KABARHUKUM | Surat Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Adapun pengertian daripada Surat Permohonan adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi…

Read More

Menyoal Norma Hukum dalam UU ITE

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informatika di era globalisasi bukanlah suatu hal yang fiktif melainkan sudah menjadi kenyataan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk. Penyebaran informasi telah melintasi batas-batas wilayah dan perbedaan waktu sudah tidak lagi memisahkan manusia. Dengan kemajuan dan perkembangan telekomunikasi multimedia, ruang lingkup dan kecepatan komunikasi lintas batas…

Read More

Cara Mengurus BPKB dan STNK

KABARRHUKUM | BPKB adalah buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB berfungsi sebagai Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Penerbitan BPKB dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Spesifikasi teknis dan pengadaan BPKB ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bersamaan dengan pendaftaran…

Read More

Tahapan dan Tata-cara Persidangan Perkara Pidana di PN (3)

Pembacaan/Pengucapan Putusan Sela Setelah hakim mencabut skorsing atau membuka sidang kembali,hakim ketua menjelaskan kepad para pihak yang hdir dipersidangsn bahwa acara selanjutnya pembacaan putusan sela. Model putusan sela ada dua macam: (a) Tidak dibuat secara khusus,biasnya untuk putusan sela pertimbangannya sederhana,hakim/majelis  hakim cukup menjatuhkan putusan sela secara lisan,selanjutnya putusan tersebut…

Read More

Tahapan dan Tata-cara Persidangan Perkara Pidana di PN (2)

Pengajuan Eksepsi   Hakim ketua menanyakan pada terdakwa  atau penasehat hukumnya, apakah mengajukan keberatan(eksepsi) terhadap dakwaan Jaksa Penuntu Umum. Eksepsi (keberatan) terdakwa/penasehat hukum meliputi: Pengadilan tidak berwenang mengadili (berkitan dengan kompetensi absolute / relative). Dakwaan tidak dapat diterima ( dakwaan dinilai kabur/obscuar libelli). Dakwaan harus di batalkan (karena keliru, kadaluwars/nebis…

Read More

Tahapan dan Tata-cara Persidangan Perkara Pidana di PN (1)

Secara umum, tahapan dan tata cara persidangan perkara pidana di pengadilan negeri  telah diatur dalam KUHAP (UU No. 8 tahaun 1981). Dalam garis besarnya dalam proses persidangan pidana pada peradilan tingkat pertama di pengadilan Negri untuk memeriksa perkara biasa terdiri dari empat tahap sebagai berikut: SIDANG PERTAMA Pada hari sidang…

Read More

Pengertian Filsafat Hukum

KABARHUKUM | Filsafat adalah induk semua cabang ilmu; yakni studi tentang seluruh fenomena kehidupan, dan pemikiran manusia secara kritis, dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak di dalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen, dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi, dan alasan yang tepat untuk…

Read More

Pengertian Politik Hukum

 Jika hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan lokomotif, maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya (Sri Soemantri Martosoewignjo) Perumpaan diatas dapat sedikit menggambarkan mengenai relasi antara politik dan hukum.. Hukum itu sendiri merupakan suatu ilmu yang kompleks sehingga hukum dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang termasuk dari…

Read More

Pengertian Hukum Materil dan Hukum Formil

KABARHUKUM | Pengertian Hukum Materil adalah menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum materil menentukan isi sesuatu perjanjian, sesuatu perhubungan atau sesuatu perbuatan.Dalam pengertian hukum materil perhatian ditujukan kepada isi peraturan. Sedangkan pengertian Hukum Formil menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu dan dalam…

Read More