Duh, 4 Kepala Daerah Terpilih ini Bakal Dilantik Meski Tersandung Kasus Korupsi

KABARHUKUM-Jakarta | Meski tersandung hukum bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, empat kepala daerah terpilih dalam pilkada serentak 9 Desember lalu tetap akan dilantik pada 17 Februari mendatang. Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, pasangan calon peraih suara terbanyak yang disahkan melalui surat keputusan KPU berhak…

Read More

Dana Haji Digunakan untuk Biayai APBN, Saleh Daulay: Tidak Benar!

KABARHUKUM-Jakarta | Belum lama ini ada kabar beredar bahwa biaya haji digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun Komisi VIII DPR RI membantah kabar tersebut. Sebab mereka sudah mendapat penjelasan dari Kementerian Agama perihal tersebut. “Tidak benar. Sudah diklarifikasi langsung ke Menteri Agama dalam rapat kerja yang…

Read More

KOPAS: Komisi Hukum DPR-RI Harus Tindaklanjuti Rendahnya Kinerja Kejaksaan Agung

KABARHUKUM-Jakarta | Hasil penilaian kinerja kementerian/lembaga yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) haruslah ditindaklanjuti. Harapan tindaklanjut dari hasil tersebut berada ditangan Komisi Hukum DPR-RI. Pernyataan ini disampaikan Koalisi Pemuda Anti Suap (KOPAS) mengingat kinerja Kejaksaan Agung yang merupakan mitra kerja Komisi 3 DPR-RI ini, menduduki peringkat…

Read More

SetNov Mundur, Golkar Sebut Masih Terlalu Pagi Cari Penggantinya

KABARHUKUM-Jakarta | Mundurnya Setya Novanto dari Ketua DPR RI, membuat semua orang bertanya-tanya siapa yang bakal menggantikannya. Sebelum keputusan Novanto untuk mundur, sudah ada beberapa nama yang digadang-gadang Partai Golkar untuk bisa maju menggantikan politisi dari dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) 2 itu. Ketua DPP Partai Golkar, Firman Soebagyo menyatakan…

Read More

Politisi PDIP ini Desak Jokowi Lakukan Sidang Etik Terhadap Luhut

KABARHUKUM-Jakarta | Politisi PDI Perjuangan Tubagus (TB) Hasanuddin sarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan persidangan etik terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan. Persidangan etik yang dimaksud adalah terkait dengan skandal Papa Minta Saham dimana Luhut diduga terlibat. Hasanuddin menjelaskan, bahwa hal ini didasari logika tindakan…

Read More

Ini Rupanya Alasan Dibalik Ide Pengampunan Pajak

KABARHUKUM-Jakarta | Urgensi pengampunan pajak atau tax amnesty adalah untuk menggenjot penerimaan pajak negara. Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun saat rapat kerja dengan Dirjen Pajak, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015). Sayangnya, lanjut Misbakhun, kini pengampunan pajak yang mulai diwacanakan oleh DPR sudah mulai mendapatkan…

Read More

Asal kembalikan Uang Negara, Koruptor & Pengemplang Pajak Akan Diampuni

KABARHUKUM – Jakarta | Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah mengodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak Nasional yang akan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Jika RUU yang merupakan inisiatif DPR tersebut disahkan maka negara bisa mengampuni bentuk tindak pidana dari para pengemplang pajak hingga koruptor dengan syarat…

Read More

DPR Tetap Masukkan Pasal Kretek di RUU Kebudayaan

KABARHUKUM-Mataram | Pasal kretek dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebudayaan tetap akan dimasukkan dalam draft. Langkah itu sebagai wujud melindungi budaya Indonesia. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Soebagyo di Kota Mataram, Rabu (7/10/2015). Dia mengatakan, pasal tersebut dimasukkan untuk mengantisipasi adanya paten kretek oleh negara lain. “Kita…

Read More

Nilai Pemerintah Lamban, DPR Usulkan Inisiatif Revisi UU KPK

KABARBARHUKUM-Jakarta | DPR menilai pemerintah bergerak lamban dalam menindaklanjuti pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena alasan itu, DPR mengambil alih inisiatif revisi UU KPK yang awalnya diusulkan oleh pemerintah. “Pemerintah harus dipastikan apakah niat untuk merevisi UU KPK atau tidak. Itu sebagai bagian dari…

Read More

Lanjutan Pembahasan RUU PNBP Disetujui DPR

KABARHUKUM-Jakarta | Wakil rakyat di DPR sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ketua DPR RI Komisi XI Fadel Muhammad mengatakan keputusan itu diambil setelah mendengar pendapat dari berbagai fraksi. “Berdasarkan pandangan para fraksi, DPR setuju RUU PNBP dibahas dan ditindaklanjuti dalam pembicaraan tingkat pertama,” ujar…

Read More

Pemerintah Pastikan Pasal Penghinaan Presiden Tetap Masuk RUU KUHP

KABARHUKUM-Jakarta | Pemerintah memastikan pasal penghinaan terhadap presiden akan tetap masuk dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) meski  DPR RI menolaknya. Melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyatakan, pasal yang dimasukkan dalam RUU KUHP ini berbeda dengan yang dibatalkan oleh Mahkamah…

Read More

Pasal Larangan Penghinaan Presiden Ditolak DPR RI

KABARHUKUM-Jakarta | Usulan pemerintah yang ingin menghidupkan kembali pasal larangan penghinaan pada presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), dengan tegas ditolak Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin. Alasan Aziz seperti dikutip dari kompas.com, dirinya menolak karena pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan MK…

Read More