BBH UMSU: Masyarakat Jangan Mau Dibenturkan

KABARHUKUM-Medan | Biro Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (BBH UMSU) mengecam dan mengutuk tindakan represif yang dilakukan kepolisian terhadap mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Se Kota Medan yang melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Sumut, Kamis (20/9/2018).  Akibat arogansi aparat yang berseragam kembali menorehkan luka kepada mahasiswa yang…

Read More

Kinerja Tirtanadi untuk IPA Sunggal dan Martubung Diapresiasi DPRD Sumut

KABARHUKUM-Medan | Progres kinerja PDAM Tirtanadi Sumatera Utara (Sumut) dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sunggal dan Martubung mendapatkan apresiasi dari Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut. Apresiasi ini berikan saat rombongan Komisis C DPRD Sumut yang dihadiri Ketua Komisi C DPRD Ebenezer, Wakil Ketua Komisi C DPRD…

Read More

8 Tahun Dugaan Korupsi Lakhomizaro Zebua Tanpa Status, Polres Nias Dinilai Terlalu dan Memalukan

KABARHUKUM-Medan | Penegak hukum khususnya Polres Nias dinilai keterlaluan dan harus malu, karena membiarkan salah satu kasus dugaaan korupsi di Nias jalan ditempat 8 tahun lamanya tanpa status yang jelas. Kasus tersebut adalah dugaan korupsi proyek Pemantapan Lahan Kantor Bupati dan DPRD Nias serta Jalan Menuju Lokasi TA 2007 senilai…

Read More

Terkait Perkara M Affan, KPK Periksi Politisi Nasdem dan PKB

KABARHUKUM-Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (29/7/2016) kembali menggelar pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi di lingkungan DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2020. Kali ini KPK memanggil enam orang untuk dimintai keterangan atas perkara yang menjerat anggota DPRD Sumut, Muhammad Affan (MA). Keenam orang tersebut ialah anggota DPRD Provinsi Sumut…

Read More

Janjikan PNS, Hartoyo Anggota DPRD Sumut Fraksi Demokrat Dilaporkan Menipu Ratusan Juta Rupiah

KABARHUKUM-Medan | Anggota komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Demokrat, Drs Hartoyo, tersandung kasus penipuan dan penggelapan dana sebesar Rp295 juta. Kasus ini agaknya mirip dengan yang menimpa politisi Partai Demokrat lainnya Ramadhan Pohan. Akan tetapi, Drs Hartoyo diduga melakukan penggelapan sejumlah uang…

Read More

Soal KPID Sumut, Komisi A DPRD Sumut Diminta Diperiksa

KABARHUKUM-Medan | Tidak dipatuhinya penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan No 37/G/2015/PTUN-MDN tanggal 4 November 2015 dan surat Ombudsman Sumut tertanggal 17 Januari 2016 perihal dugaan maladministrasi yang ditujukan kepada Komisi A DPRD Sumut, menjadi perhatian berbagai pihak. Salah satunya Pengamat Politik dan Pilkada, Fakhruddin yang meminta para Pimpinan…

Read More

Puluhan Supir Taksi Desak DPRD Sumut Gelar Rapat Soal Angkutan Plat Hitam di Kualanamu

KABARHUKUM-Medan | Dua puluhan perwakilan supir taksi bandara Kualanamu Deli Serdang, dipimpin oleh Israel Situmeang mendatangi Komisi D DPRD Sumut untuk meminta ketegasan dewan atas rencana penjadwalan rapat kerja membahas nasib mereka. “Kami minta ketegasan, kapan dipanggil GM Angkasapura dan pihak keamanan terkait persoalan ini,” ujar Israel di ruang Komisi…

Read More

Ini Hasil RDP Konflik Tanah PT TPL vs PERMADES

KABARHUKUM-Medan | Hak pengelolaan atas tanah seluas 30 Ha dan 50 Ha yang ada di Jior Sisada-sada dan Silosung, Toba Samosir tampaknya belum jelas dan masih menuai konflik. Pasalnya, PT Toba Pulp Lestari (TPL) maupun Persatuan Masyarakat Adat Lumban Sitorus (PERMADES) sama-sama bersikeras menyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah…

Read More

Rekrutmen Diduga Kolusi, Pendamping Desa di Sumut Dinilai Tak Kuasai Tupoksi

KABARHUKUM-Medan | Proses rekrutmen tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa di Sumut TA 2015 dinilai tidak transparan dan penuh aroma kolusi. Hasilnya sejumlah pendamping desa ini ternyata tidak menguasai tugas pokok dan fungsinya. Hal ini mencuat pada rapat kerja antara Komisi E DPRD Sumut dengan Bapemmas dan Pemdes…

Read More

Tanggapi Hasban Ritonga, DPRD Sumut: Ada Mafia di Semua Lini Dalam Konflik Lahan Eks HGU PTPN II

KABARHUKUM-Medan | Konflik lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II terus bergulir. Kali ini, wacana Pembentukan Tim Terpadu Pendataan Ulang Lahan Eks HGU PTPN II oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang disampaikan oleh Hasban Ritonga, selaku Sekda Provsu Rabu (10/2/2016) lalu, dinilai hanya sebuah lips service dari pemerintah. Seperti…

Read More

DPRDSU Diminta Pantau Privatisasi Eks Perumahan Pegawai PTPN II Gaharu Medan

KABARHUKUM-Medan | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut diminta memantau privatisasi Eks Perumahan Pegawai PTPN II di jalan Gaharu Medan. Pasalnya, uang tali asih untuk penghuni rumah dinas, diduga dibayar dari uang pengusaha kotor. Tudingan ini disampaikan oleh puluhan massa yang mengaku dari Aliansi Pemuda Penyelamat Aset Rakyat Sumatera Utara…

Read More

Nilai KPK Langgar Prosedur, Kamaludin Harahap Ajukan Gugatan Praperadilan

KABARHUKUM-Jakarta | Mantan Pimpinan DPRD Sumatra Utara, Kamaludin Harahap menilai penetapan tersangka dirinya oleh KPK melanggar prosedur. Karena itu Kamaludin mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang gugatan praperadilan itu rencananya akan digelar pekan depan. Kepastian tentang upaya hukum yang dilakukan politisi PAN ini dibenarkan oleh Pelaksana Harian…

Read More

Kasus Suap APBD Sumut, Masa Tahanan Ajib Shah Dkk Diperpanjang Hingga 7 Februari 2016

KABARHUKUM-Jakarta | Nasib kasus suap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara, masih panjang. Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan memperpanjang masa penahanan empat tersangka suap kasus ini. Mereka adalah Ketua DPRD Sumut Ajib Shah, mantan Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun, mantan Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga dan…

Read More

Gara-Gara Gatot, 13 Orang Sumut ini Ikut Diperiksa KPK

KABARHUKUM-Medan | Sebanyak 13 orang dari Sumatera Utara (Sumut) yang terdiri dari 10 anggota DPRD Sumut aktif dan seorang mantan beserta Kabiro keuangan dan seorang ibu rumah tangga diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mako Brimob Poldasu, Medan, Selasa (15/12/2015). Adapun nama-nama terperiksa : 1. Astrayuda Bangun anggota DPRD Sumut…

Read More

KPK Periksa 14 Mantan dan Anggota DPRD Sumut, 11 Diantaranya Kader Partai Demokrat

KABARHUKUM-Medan | Pasca penetapan status tersangka para pimpinan DPRD Sumut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan marathon terhadap 14 mantan dan anggota Dewan DPRD Sumut di Mako Brimob Poldasu Jalan KH W Hasyim, Medan. Dari 14 orang yang diperiksa, 11 diantaranya adalah kader Partai Demokrat. Pemeriksaan yang dilakukan lembaga…

Read More

Pimpinan DPRD Sumut Periode 2009-2014 Bantah Terima Duit Gatot

KABARHUKUM-Jakarta | Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Periode 2014-2019 Ajib Syah, Ketua DPRD Sumut Periode 2009-2014 Saleh Bangun, membantah mereka menerima suap dari Gubernur Sumut (non-aktif) Gatot Pujo Nugroho. Bantahan itu diungkapkan mereka saat keluar dari pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap dari Gatot, pada Selasa (10/11/2015).…

Read More

Kejagung Cari Apa di 3 Ruangan Kantor Gubsu, DPRD Sumut dan Kesbangpolinmas?

KABARHUKUM-Medan | Pasca penetapan status tersangka terhadap Gubsu non-aktif, Gatot Pujo Nugroho dan Pj Walikota Siantar yang juga sebagai Kabag Kesbangpolinmas, Edy Sofian, Tim Satgas Anti Korupsi Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya melakukan penggeledahan terhadap ruang Kepala Bagian Perbendaharaan Pemprovsu, M Ilyas di lantai II Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro No 30,…

Read More

Hari Ini, KPK Panggil 8 Eks Anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan Seorang Anggota DPRDSU 2014-2019

KABARHUKUM-Jakarta | Pada Senin (9/11/2015) ini, KPK memanggil sembilan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana suap kepada DPRD Sumut. Delapan orang anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 adalah Ristiawati, Alamsyah Hamdani, Hardi Mulyono, Imam Bandaharo Nasution, Andi Arba, Oloan Simbolon, Tagor…

Read More