Revisi KUHP Dinilai Ancam Kebebasan Pers

KABARHUKUM-Jakarta | Lembaga Bantuan Hukum Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Media Indonesia, dan AJI Jakarta menilai naskah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang sedang dibahas DPR dapat mengancam kebebasan pers di Indonesia. Menurut siaran pers, Selasa (10/10), pada pasal-pasal yang sudah dibahas terdapat tindak…

Read More

Pudarnya Idealisme Media

Selama ini pers (media) sering dianggap sebagai lembaga yang mampu menyemai idealisme dalam memberikan informasi yang akurat terhadap masyarakat dalam berdemokrasi. Karenanya  wajar jika kemudian ia mendapat julukan sebagai  “the fourth estate”, pilar keempat penyangga kehidupan demokrasi. Dari julukan tersebut, harapannya  lewat media masyarakat mendapatkan informasi bagaimana menyikapi perbedaan pandangan,  melalui media masyarakat mendapatkan…

Read More

Sebelum Sumpah Pemuda, Koran Medan Sudah Berani Nyatakan Merdeka

KABARHUKUM-Medan | Jejak sejarah pers di Kota Medan mengikuti perjalanan kemerdekaan, bahkan jauh lebih dari sejarah yang sering ditulis di Indonesia. Misalnya, media di Medan sudah berani menyuarakan kemerdekaan jauh sebelum Kongres Pemuda 1928. Misalnya Surat Kabar “Benih Merdeka” yang terbit pada 1918. “Surat kabar ini jelas jelas memiliki nama…

Read More

HM Prasetyo Dinilai Berbahaya Bagi Dunia Pers

KABARHUKUM-Jakarta | Adanya intimidasi yang bermakna ancaman terhadap kebebasan pers di tanah air, membuat para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Anti Suap (Kopas) kembali menuntut Komisi 3 DPR segera memanggil Jaksa Agung HM Prasetyo. Sebagai penegak hukum Prasetyo dinilai tidak bijak. “Prasetyo mengaitkan pemberitaan kasus Bansos dengan upaya pemanggilan…

Read More

Kekerasan terhadap Jurnalis, Abyadi Siregar: Ombudsman Sumut Siap Terima Laporan

KABARHUKUM-Medan | Kekerasan terhadap jurnalis tak dapat ditolerir karena sangat pentingnya fungsi dan tugas pers. Karena itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sumut tak ragu untuk menindaklanjuti laporan kekerasan terhadap pers di Sumut. Meski demikian, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, pihaknya saat ini belum mendapatkan laporan tersebut. Namun…

Read More

Soal SE Ujaran Kebencian, PWI Bela Jokowi

KABARHUKUM-Jakarta | Keluarnya Surat Edaran (SE) Kapolri E/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, diklaim Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tidak sedang bermaksud mengekang kebebasan berpendapat. PWI menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini tidak bermaksud akan membungkam kebebasan berbicara di Indonesia. PWI menyebut, hal ini karena Jokowi menyadari bahwa dirinya pun adalah produk…

Read More

Tabrak Wartawan, Karyawan Auto 2000 Medan Anggar Beking Kapolda, Rampas Surat Tugas dan Kamera

KABARHUKUM-Medan | Kriminalisasi terhadap insan jurnalistik terjadi lagi di Kota Medan. Salah satunya, kejadian yang menimpa dua wartawan lokal yang berlangsung di ruangan Kanit Lantas, Ipda K Manurung, Mapolsek Percut Seituan, Medan, Jum’at (25/9/2015). Saat itu, salah seorang wartawan media cetak lokal, Ari (32) mengalami insiden lakalantas dengan salah seorang…

Read More

Anugerahi Surya Paloh Bintang Mahaputra Utama, AJI Indonesia: Jokowi Hipokrit

KABARHUKUM-Jakarta | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak main-main dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara. Dalam rilis persnya pada Sabtu (15/8/2015), Ketua Umum AJI Suwarjono menyatakan, ada tiga sinyalemen yang memperlihatkan kecenderungan Jokowi akan mengekang kebebasan berpendapat yang mengancam kebebasan pers. Dalam rilisnya, AJI juga…

Read More

AJI Indonesia: Jokowi Ingin Belenggu Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan Pers

KABARHUKUM-Jakarta | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak main-main dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara. Pengekangan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan ancaman serius bagi kebebasan pers. Untuk itu, AJI meminta Presiden Jokowi jangan membawa Indonesia kembali ke era pengekangan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers…

Read More

Dewan Pers Sebut Pelanggaran Pers di Sumut Kebanyakan adalah Kasus Pemerasan

KABARHUKUM-Medan | Dewan Pers menyebutkan hampir separuh kasus pers ditangani Dewan Pers berasal dari Sumut. “Kasus pelanggaran kode etik seperti memeras yang paling banyak diterima,” tegas Anggota Dewan Pers, Jimmy Silalahi, usai berbicara dalam ‘Dialog Pencegahan Terorisme melalui Media’, di Hotel Grand Kanaya di Jalan Darussalam No 12, Medan, pada…

Read More

Dewan Pers: “Hampir Separuh Kasus Sengketa Pers Berasal dari Sumatera Utara”

KABARHUKUM-Medan | Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumut menggelar seminar yang bertajuk ‘Dialog Pencegahan Terorisme melalui Media’, di Hotel Grand Kanaya di Jalan Darussalam No 12, Medan. Tujuannya tak lain dalam mencegah terorisme lewat pemberitaan di media massa. Dalam Acara tersebut, FKPT bekerja sama dengan Badan Nasional Pencegahan Teroris (BNPT)…

Read More

Soal ‘Kehebatan” Pers, Syahrin Harahap Sentil Jimmy Silalahi

KABARHUKUM-Medan | Dosen UIN Sumut Prof Syahrin Harahap sentil Anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi saat seminar ‘Dialog Pencegahan Terorisme Melalui Media’ di Hotel Grand Kanaya di Jalan Darussalam No 12, Medan, Selasa (7/7/2015). Pada sesi tanya jawab antara narasumber dan peserta seminar, Syahrin menjawab pertanyaan dari peserta. Kemudian, dirinya membalas…

Read More