Di Makassar Guru Honorer dapat Insentif Rp 850 Ribu per Bulan, di Sumut?

KABARHUKUM-MAKASSAR | Kabar gembira bagi para guru honorer di lingkup Pemko Makassar, Sulsel. Mereka bakal mendapat insentif Rp850 ribu per bulan. Ada 1.800 honorer yang akan memperoleh tunjangan insentif itu. Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar dikabarkan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp4,5 miliar pada Perubahan APBD 2017 untuk alokasi insentif 1.800 guru…

Read More

Di Masa Jokowi Sudah Tiga Tahun Gaji PNS/TNI/Polri Tidak Naik-naik

KABARHUKUM-JAKARTA | Tampaknya belum ada rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini. Pasalnya, hal itu tidak disinggung dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi  tanggal 16 Agustus 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dan Nota Keuangan dalam Sidang Tahunan MPR RI,…

Read More

Jadi PNS, Oktavianus Maniani Putuskan Gantung Sepatu

KABARHUKUM-Balikpapan | Persiba Balikpapan menerima keputusan Oktavianus Maniani yang memilih meninggalkan klubnya untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tanpa Okto, tim berjuluk Beruang Madu itu tetap tim yang solid. Seperti diketahui, mantan pemain tim nasional (timnas) Indonesia tersebut memilih beralih profesi menjadi PNS di Kabupaten Raja Ampat, Papua. Dengan…

Read More

Janjikan PNS, Hartoyo Anggota DPRD Sumut Fraksi Demokrat Dilaporkan Menipu Ratusan Juta Rupiah

KABARHUKUM-Medan | Anggota komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Demokrat, Drs Hartoyo, tersandung kasus penipuan dan penggelapan dana sebesar Rp295 juta. Kasus ini agaknya mirip dengan yang menimpa politisi Partai Demokrat lainnya Ramadhan Pohan. Akan tetapi, Drs Hartoyo diduga melakukan penggelapan sejumlah uang…

Read More

Dipastikan Tolak Rekomendasi KSN, Bupati Madina Bahkan Tantang Bawahannya Demo

KABARHUKUM-Panyabungan | Terkait pemberhentian sebanyak 77 orang PNS pejabat struktural eselon II, III dan IV dilingkungan pemerintahan daerah Mandailing Natal (Madina), Bupati Madina, Drs H Dahlan Hasan Nasution dipastikan tidak akan mau melaksanakan butir-butir rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Rekomendasi ini sesuai dengan surat KASN No. B-1127/KASN/10/2015 yang ditandatangani…

Read More

Jika Tak Patuhi Rekomendasi KSN, Bupati Madina Akan Dilaporkan ke Presiden

KABARHUKUM-Panyabungan | Gonjang ganjing ditubuh birokrasi pemerintah kabupaten Mandailing Natal semakin menarik untuk dicermati. Pasalnya surat yang dilayangkan Komisi Aparatur Sipil Negara nomor.B-1127/KASN/10/2015 kepada Bupati Madina perihal pemberhentian PNS dari jabatan struktural eselon II,III dan IV hingga sekarang masih belum dipenuhi. Kendatipun persoalan ini sudah menjadi perhatian pemerintah pusat melalui…

Read More

FHK2I Klaim 80% Aparatur di Indonesia Adalah Honorer

KABARHUKUM-Jakarta | Aparatur baik di instansi pusat maupun daerah didominasi oleh tenaga honorer dan bahkan hingga 80%. Kenyataan ini disampaikan Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) dan karena itu, pemerintah diminta tidak melupakan dan memandang remeh honorer. “Pemerintah jangan lupa kalau selama ini yang menjalankan tugas PNS itu honorer. Kalau honorer…

Read More

Pilkada, BKN: PJ Kepala Daerah Dilarang Mutasi PNS

KABARHUKUM-Jakarta | ‎Para penjabat (Pj) kepala daerah yang menggantikan incumbent yang ikut dalam pentas Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) dilarang keras untuk memutasi pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kawasannya. Selain itu, Pj juga dilarang membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan kepala daerah sebelumnya, termasuk mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan…

Read More

Terkait Mutasi PNS, Bupati Madina Diminta Patuhi Surat KASN

KABARHUKUM-Panyabungan | Pasca beredarnya surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) nomor B-1127/KASN/10/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 perihal pemberhentian PNS dari jabatan struktural eselon II, III dan IV, mendapatkan tanggapan dari berbagai tokoh masyarakat. Mereka meminta Bupati Madina untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan KASN seperti yang termaktub dalam surat yang…

Read More

Pilkada Madina: Salahi Aturan, Mutasi Besar-besaran di Pemkab Madina Dibatalkan Negara

KABARHUKUM-Panyabungan | Buntut mutasi besar-besaran sebanyak dua kali pada Agustus 2015 yang lalu sebanyak dua kali di jajaran Pemkab Madina, akhirnya menjadi perhatian nasional. Kekisruhan tentang birokrasi Pemkab Madina ini rupanya menjadi perhatian serius Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berpusat di Jakarta. Betapa tidak, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)…

Read More

Janji Menteri Yuddy Tinggal Janji, Honorer K2 Batal Jadi PNS

KABARHUKUM-Jakarta | Janji pemerintah untuk mengangkat 400 ribu honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS secara bertahap mulai tahun depan ternyata batal. Harapan honorer K2 bahwa setiap tahun diangkat sektiar 100 ribu hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selesai itupun kandas. Dilansir dari Jpnn, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi…

Read More

Pilkada Madina, Dahlan Hasan Nasution Diingatkan untuk Tidak Memobilisasi PNS

KABARHUKUM-Panyabungan | Suhu politik Mandailing Natal semakin menghangat. Sejumlah masyarakat Madina terus mempertanyakan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2015. Pasalnya, netralitas PNSi dinilai masih menjadi persoalan serius yang harus disikapi secara bijak. “Kita mensinyalir ada indikasi kuat tidak netralnya para…

Read More

Awas! PNS yang Terlibat Pilkada Bisa Dipecat

KABARHUKUM-Jakarta |Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyatakan telah mengidentifikasi beberapa pelanggaran keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam proses politik. Saat ini, ada tiga kasus di tiga daerah yang tengah dideteksi KASN, yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Ambon. Adapun jumlah dugaan pelanggaran di tingkat kabupaten mencapai puluhan. Dilansir kompas.com, Ketua…

Read More

PNS Mengeluh, Hingga Hari ini Server e-PUPNS Masih Lemot

KABARHUKUM-Lubuk Pakam | Program pendatatan ulang pegawai negeri sipili secara online (e-PUPNS) sudah berjalan sejak 1 September lalu. Namun hingga hampir sebulan, masih saja ada keluhan server pendataan yang ngadat. Server e-PUPNS disinyalir kewalahan saat diakses 4,5 juta PNS dalam waktu hampir bersamaan. Dari pantauan kabarhukum.com, seminggu terakhir PNS ramai…

Read More

Pensiunan TNI Bakal Jadi PNS Lapas

KABARHUKUM | Dalam menangani minimnya tenaga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) melakukan penandatangan kesepakatan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Kita sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) dengan TNI, agar nanti anggota-anggota TNI yang mau pensiun untuk kita rekrut menjadi PNS di sini,” ujar Menkumham, Yasonna…

Read More

Bah, Mulai Tahun Depan Guru yang Mau Sertifikasi Bayar Rp 14 Juta

KABARHUKUM-Jakarta | Tampaknya bagi para Pahlawan Tanpa Tanda Jasa (Guru) yang selama ini merindukan untuk mendapatkan sertifikasi tak semudah sebelumnya. Bukan karena tes yang diujikan sangat sulit, namun karena untuk mendapatkannya mulai tahun depan harus mengeluarkan dana yang terbilang tidak sedikit. Bahkan kalangan perguruan tinggi menaksir biaya yang harus dikeluarkan…

Read More

Aksi Tak Sia-Sia, 440 Ribu Guru Honorer K2 Segera Jadi PNS

KABARHUKUM-Jakarta | Aksi unjuk rasa ribuan guru honorer kategori 2 (K2) di Gedung DPR RI dan Kemenpan RB, Jakarta akhirnya menuai hasil yang menggembirakan. Kegembiraan mereka tejadi setelah pemerintah memutuskan sebanyak 440 ribu tenaga honorer K2 akan diangkat menjadi PNS secara bertahap dari 2016-2019. Sikap pemerintah ini setelah Menteri Pendayagunaan…

Read More