Dewan Pers Sebut Pelanggaran Pers di Sumut Kebanyakan adalah Kasus Pemerasan

Anggota Dewan Pers, Jimly Silalahi. (Foto: Dhabit BS)
Anggota Dewan Pers, Jimly Silalahi. (Foto: Dhabit BS)

KABARHUKUM-Medan | Dewan Pers menyebutkan hampir separuh kasus pers ditangani Dewan Pers berasal dari Sumut. “Kasus pelanggaran kode etik seperti memeras yang paling banyak diterima,” tegas Anggota Dewan Pers, Jimmy Silalahi, usai berbicara dalam ‘Dialog Pencegahan Terorisme melalui Media’, di Hotel Grand Kanaya di Jalan Darussalam No 12, Medan, pada Selasa (7/7/2015). Dialog ini dilakukan atas kerjasama Badan Nasional Pencegahan Teroris (BNPT) RI dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumut.

Dalam kurun waktu setahun, dewan pers telah menangani 1.100 kasus sengketa pers yang 80% terselesaikan, dan 40% di antaranya berasal dari Sumut.

“Terakhir ini lebih dari 1.100 kasus yang kita tangani, pengaduan itu masuk melalui surat resmi, surat elektronik, twitter, media sosial dan banyak saluran-saluran lain yang kita sediakan dari dewan pers. Tapi intinya adalah, memang harus diakui hampir separuh diantaranya berasal dari Sumatera Utara,” ungkap Jimmy.

Sambungnya, Jimmy mengingatkan, dari banyak kasus yang dilaporkan, kasus pelanggaran kode etik seperti memeras yang paling banyak ia terima. Hal tersebut, tegasnya, bukan karena media atau wartawan yang tidak berkompeten, melainkan kepentingan dalam mencari keuntungan.

“Kasus pengaduan mengenai ketidak profesionalitas wartawan. Jadi misalnya, bukan dari wartawan atau media abal-abal. Tapi ada juga wartawannya jelas, medianya jelas, hanya kelakuannya yang abal-abal. Ya contohnya memeras, sudah jelas-jelas itu dilarang, ada kode etik kita yang melarang itu. Tapi tetap saja dilanggar. Tetap saja atas nama kepentingan untuk bisa mendapatkan keuntungan, maka dia melanggar kode etik itu,” sambung Jimmy.

Selanjutnya salah seorang jurnalis yang juga menjadi peserta seminar melontarkan pertanyaan pada Jimmy, dirinya pun mengungkap resep rahasia media sehat.

“Terlalu idealisme gak mungkin, tapi kalau terlalu komersial juga tidak baik. Jadi bagaimana yang sehat, keseimbangan antara idealis dan komersial melahirkan media yang sehat. Artinya, media bisa memberitakan dari sisi idealis namun juga dari segi bisnisnya juga. Maka, pemberitaan di media itu pun seimbang dan tidak berpihak,” katanya. (*)

————–
Laporan: Dhabit Barkah Siregar

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda