Karo Keuangan Setdaprovsu, Ahmad Fuad Lubis: “Saya Tak Ada Masalah dengan Operasi KPK”

KABARHUKUM-Medan | Mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang  dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/7/2015) siang, disebutkan adanya keterlibatan Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu, Ahmad Fuad Lubis.

Menanggapi hal tersebut, Ahmad Fuad pun membantah hal tersebut. Dirinya mengaku bahwa soal OTT yang dilakukan KPK tidak kaitannya antara dirinya. “Saya tidak ada masalah dengan OTT itu,” ucapnya ketika ditemui di Ruang Kerjanya di lantai 2 Kantor Gubsu, Kamis (9/7/2015).

Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu, Ahmad Fuani Lubis. (foto: tribun)
Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu, Ahmad Fuani Lubis. (foto: tribun)

Fuad menjelaskan, berapa bulan lalu pihaknya pernah dipanggil oleh Kejati Sumut mengenai masalah Bantuan Sosial (Bansos), Dana Bantuan Hibah (DBH) dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) pada 2012-2013 lalu. Kemudian, Kejagung RI turut memanggil dirinya terkait masalah tiga dana tersebut.

“Saya sudah dipanggil oleh Kejati, kemudian dipanggil lagi oleh Kejagung dengan masalah yang sama. Saat diperiksa di Kejagung saya bertemu dengan seorang pengacara dan menawarkan akan membantu saya melakukan gugatan atas kepastian hukum masalah itu ke PTUN,” terangnya.

Saat ditanya, keterlibatannya atas dugaan suap kepada Hakim PTUN yang ditangkap oleh KPK, ia menepis dan bahkan merasa bingung kenapa namanya ikut terlibat. “Saya tidak ngerti itu. Masalah apa aku. Kalau sebagai penggugat iya. Tapi penyuapan tidak,” tegasnya.

Kemudian ditanya kembali, apakah dirinya pernah memberikan uang kepada pengacara yang ditangkap oleh KPK tersebut, Fuad pun menjawab bahwa dirinya tidak ada memberikan uang. Akan tetapi, jelasnya, memang ada dana administrasi yang harus dibayar saat melakukan gugatan.

“Saya tidak ada memberikan uang. Tapi ada dana administrasi yang harus dibayar, dan itu juga belum saya bayar,” tandasnya.

Sementara sebelumnya, di tempat terpisah, KPK melakukan OTT terhadap 4 orang Pejabat PTUN Medan dan 1 orang pengacara serta menyita beberapa barang bukti di PTUN Medan. Dimana ke-4 pejabat PTUN yang ditangkap tersebut merupakan Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro serta 2 hakim PTUN Medan, yakni Amir Fauzi dan Dermawan Ginting. Sementara 1 orang Panitera bernama, Syamsir Yusfan dan 1 orang pengacara yang tergabung dalam OC Kaligis Associate bernama, Gerry Baskara.

Humas PTUN Medan, Sugianto mengatakan, penangkapan yang dilakukan KPK ini terkait kasus gugatan yang dilakukan salah seorang pejabat Pemprov Sumut bernama Fuad Lubis terhadap Kejati Sumut.

“Penangkapan oleh KPK ini kaitannya dengan kasus gugatan yang dilakukan oleh Kabiro Keuangan Provsu terhadap Kejatisu,” ujarnya.

Sementara itu, lanjutnya, dalam penangkapan ini, KPK juga melakukan penggeledahan dan menyegel ruangan Ketua PTUN Medan, Kepaniteraan, dan Sub Kepaniteraan Perkara sambil membawa sejumlah dokumen. Selain itu, KPK juga menyegel 1 unit mobil fortuner dengan Nopol BK 268 WZ yang terparkir di Halaman Kantor PTUN Medan.
(*)

———————
Laporan: Dhabit Barkah Siregar

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda