Audit BPK Nyatakan Anggaran dan Tahapan Pilkada 2015 Tak Sesuai Aturan

KABARHUKUM-Jakarta | Atas permintaan DPR, BPK mengaudit kesiapan pemerintah dalam mengadakan Pilkada serentak 2015 atas permintaan DPR. Ada 10 hasil pemeriksaan mulai dari anggaran yang tidak sesuai hingga soal SDM dan tahapan Pilkada.

Pemaparan itu dilakukan di hadapan pimpinan DPR, perwakilan Komisi II dan perwakilan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2015). Pertemuan diawali dengan penyerahan laporan dari Ketua BPK Harry Azhar Azis ke Ketua DPR Setya Novanto.

BPK menyerahkan hasil audit kepada DPR.
BPK menyerahkan hasil audit kepada DPR.

“Sesuai dengan kesepakatan, setelah menerima surat dari pimpinan DPR atas rekomendasi Komisi II, kami putuskan lakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT),” kata Harry.

Pemeriksaan ini dimulai sejak 8 Juni 2015 dan berakhir hari ini, 13 Juli 2015. Pemaparan dalam rapat konsultasi ini juga dihadiri oleh trio Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, serta Fadli Zon. Ada pula Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman.

Anggota I BPK Agung Firman Sampurna lalu menyampaikan hasil pemeriksaan dari kesiapan pemerintah atas penyelenggaraan pilkada pada KPU, Bawaslu, Pemda dan instansi lainnya.

Berikut adalah hasil pemeriksaan BPK terhadap kesiapan Pilkada serentak:

1. Penyediaan anggaran pilkada belum sesuai ketentuan
2. NPHD pilkada di beberapa daerah belum ditetapkan dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan
3. Rencana penggunaan anggaran hibah pilkada belum sesuai ketentuan
4. Rekening hibah pilkada serentak 2015 pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota belum sesuai ketentuan
5. Perhitungan biaya pengamanan pilkada serentak belum dapat diyakini kebenarannya
6. Bendahara PPK, pejabat pengadaan/Pokja ULP, dan PPHP pada Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak sebagian besar belum bersertifikat dan belum ditetapkan dengan surat keputusan
7. Kesiapan pedoman pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana hibah belum memadai
8. Mahkamah Konstitusi belum menetapkan prosedur operasional standar sebagai acuan dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada serentak 2015
9. Tahapan persiapan pilkada serentak belum sesuai dengan jadwal dalam peraturan KPU no 2 tahun 2015
10. Pembentukan panitia adhoc tidak sesuai ketentuan. (*)

 

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda